Dunia Politik dan Ekonomi

Pemerintahan Dunia Politik dan Ekonomi Joko Widodo tidak banyak berhasil di bidang hak asasi manusia tahun lalu di Indonesia. Kampanye pemilu Jokowi tahun 2019 berjanji untuk melindungi demokrasi dan memberikan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM.

Tokoh-tokoh politik yang terkait dengan pelanggaran HAM bersejarah, seperti mantan menteri pertahanan Wiranto dan Menteri baru Prabowo Subianto, memiliki posisi pemerintahan yang menonjol. Jelas, hak asasi manusia bukanlah masalah utama untuk administrasi ini.

Pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah untuk mengekang pertikaian dan kritik publik. Pada bulan Maret 2019 seorang aktivis pro-demokrasi dan hak asasi manusia ditangkap di bawah tuduhan pencemaran nama baik untuk pidato yang kritis terhadap militer. Tuduhan lain yang serupa telah digunakan terhadap orang yang dianggap telah menghina pemerintah. Antara 2014 dan 2019 Amnesty International mendokumentasikan 241 kasus di mana orang-orang didakwa dengan ucapan kebencian atau tokoh yang menghina pemerintah.

Perlindungan untuk hak-hak minoritas masih kurang. Indonesia masih tidak mengakui hak-hak LGBTQ, dan RUU anti-seksual yang diusulkan pada 2017 telah mandek. Penanganan Indonesia terhadap Papua menghadapi kritik karena pilihan kebijakan untuk mematikan internet.
Baca Selengkapnya : Brexit Inggris meninggalkan Uni Eropa

Pada bulan September 2019, demonstrasi mahasiswa yang menentang rancangan undang-undang pidana kontroversial yang membatasi kebebasan individu dan privasi serta revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi juga membuat keraguan besar atas komitmen pemerintah terhadap hak asasi manusia. Demonstran bertemu dengan kekerasan dan ditahan. Jurnalis yang meliput protes juga ditekan untuk menghapus rekaman, terutama di mana pelanggaran polisi terlibat. Ini mencerminkan ketidakpedulian pemerintah terhadap kebebasan demokratis dan hak asasi manusia.

Di tengah perkembangan yang menyedihkan ini, ada yang menonjol: terpilihnya kembali Indonesia menjadi Dewan HAM PBB (UNHRC).

Oktober lalu Indonesia secara resmi mempertahankan kursi di UNHRC untuk kelima kalinya. Indonesia menjual dirinya sebagai mitra sejati untuk demokrasi, pembangunan dan keadilan sosial. Namun, kampanye pemilihan ulangnya bertolak belakang dengan kenyataan dan keprihatinan para pembela HAM.

Bagaimana Indonesia mempertahankan posisi UNHRC ini?

Indonesia, dalam jangka panjang, telah mencapai kemajuan dalam standar tata kelola dan pengembangan kelembagaan. Menanggapi tuntutan demonstrasi sekitar jatuhnya mantan presiden Soeharto, pemerintah Indonesia secara hukum mengakui hak asasi manusia dalam Konstitusi dan membentuk badan yang bertujuan untuk mempromosikan kemajuannya.

Politik Dalam dan Luar Negeri