Walikota Bogor tidak ingin bergantung pada pemerintah pusat untuk jaring pengaman sosial
Politik Indonesia, Walikota Bogor Bima Arya mengatakan ia tidak ingin bergantung pada pemerintah pusat untuk jaring pengaman sosial (JPS) atau bantuan sosial (bantuan sosial) yang diberikan kepada penduduk selama pandemi coronavirus (Covid-19).
Alasannya, menurut Bima, JPS atau kesejahteraan pemerintah, seringkali tidak pasti. Dari saat tidak aktif, kuantitas, hingga skema hadiah.
“Kami tidak akan berharap banyak dari pemerintah pusat. Kami tidak bisa. Ketidakpastian tentang segalanya. Kapan akan menyusut? Berapa banyak?”, Kata Bima dalam diskusi online dengan aplikasi Zoom, Jumat (1/5). politik dalam dan luar negeri
Bima menjelaskan bahwa hingga saat ini koordinasi dengan pemerintah pusat terkait bantuan sosial kerap menimbulkan ketidakpastian. Karena itu, ia ingin mendistribusikan bantuan sosial secara mandiri melalui anggaran lokal dan bantuan lainnya. Dunia Politik dan Ekonomi
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan partainya memotong anggaran Kota Bogor untuk berurusan dengan Covid-19. Alhasil, pemerintah kota Bogor kini telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 144 miliar untuk mengelola Covid-19 di kota Bogor.
Read More: DPRD DKI Realokasi Rp256,5 M Untuk Membantu Penanganan Corona
“Kami berhasil, jadi kami menganggarkan R $ 144 miliar, dianggarkan untuk Covid-19,” katanya.
Dibatasi
Manajemen akan dibagi menjadi tiga aspek: kesehatan, bantuan sosial dan pemulihan ekonomi di kota Bogor.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa partainya juga saat ini fokus pada pemulihan ekonomi di kota Bogor. Sekarang mereka menghadapi tiga masalah, yaitu, penurunan daya beli, kelangkaan bahan baku dan injeksi sumber daya untuk pemain bisnis. Ekonomi Indonesia
“Untuk pemberdayaan ekonomi, itu adalah kelompok ekonomi di jajaran departemen yang sekarang terkonsentrasi di sana,” katanya.