Dunia Politik dan Ekonomi

Politik Indonesia, Meskipun tidak terlalu baik, kinerja pemerintah provinsi dalam mengobati pandemi virus Corona dianggap sedikit lebih baik daripada pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten / kota.

Ini didasarkan pada hasil survei telepon dari Konsultan Roda Tiga (RTK), dari 7 hingga 17 Mei. RTK mengumpulkan sampel bertingkat acak dari 1.200 peserta, dengan margin kesalahan 2,89% dan tingkat kepercayaan 95%.

Read More: Jokowi Bisa Mencabut Promosi, Mutasi, dan Pemecatan PNS

Direktur eksekutif RTK Kahfi Siregar mengatakan ia meminta informasi tentang penilaian tiga tingkat pemerintahan, yaitu pusat, provinsi dan kabupaten / kota, dalam pengelolaan Covid-19. Hasilnya, tidak ada yang istimewa.

Menurut dia, dari tiga tingkat pemerintahan, kinerja pemerintah pusat dianggap paling rendah, dengan nilai rata-rata 6,78 pada skala dari 0 hingga 10, mengikuti pemerintah provinsi yang memiliki nilai rata-rata 7,05 serta pemerintah kabupaten / kota dengan nilai rata-rata rata-rata 6,99.

“Kinerja pemerintah pusat dianggap paling rendah dibandingkan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten / kota. Di antara ketiganya, pemerintah provinsi diyakini berkinerja relatif lebih baik,” kata Kahfi dalam keterangannya Selasa (19/05). “Dalam hal ini, pemerintah provinsi melakukan relatif lebih baik,” kata Kahfi.

Demikian pula, kepuasan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam mengelola Covid-19 cukup rendah, dengan rata-rata 7,09. politik dalam dan luar negeri

“Kepuasan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam berurusan dengan Covid-19 tampaknya sejalan dengan penilaian kinerja pemerintah, yang moderat,” katanya.

Sebelumnya, hasil survei oleh Pusat Kebijakan Sosial Ekonomi dan Hukum (CESPELS), dari 21 April hingga 3 Mei, mengatakan bahwa 45% responden menilai pemerintah lambat dalam mengatasi penyebaran virus Corona. Dunia Politik dan Ekonomi

Sebanyak 29,6 responden mengklasifikasikannya sebagai normal dan 25,4% mengatakan pemerintah dengan cepat melewati pandemi.

Survei median, 6-13 April, mengatakan bahwa 52,4% penduduk puas dan 40,1% masyarakat tidak puas dengan pengelolaan virus Corona oleh pemerintah pusat.

Polling SMRC, 9-12 April, mengatakan bahwa 52% percaya bahwa pemerintah pusat dengan cepat menangani epidemi virus Corona, sementara 41% percaya itu lambat.

Diketahui bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten / kota yang berbeda telah mengadopsi kebijakan atau proposal yang berbeda yang belum dibuat oleh pemerintah pusat sehubungan dengan pengelolaan Corona. Misalnya, larangan transportasi massal, regulasi data bantuan sosial (social assistance), pemblokiran. Ekonomi Indonesia

Sementara itu, pemerintah pusat telah dikritik karena ketidakkonsistenan dalam kebijakan dan pernyataan Corona.