Soal Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 , Inilah Respons PBNU
Presiden Dewan Eksekutif Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj, juga mempertanyakan pembatalan keberangkatan ziarah 2020 oleh Kementerian Agama (Kemenag). Bahkan, pemerintah Arab Saudi belum memutuskan untuk membatalkan ibadah haji 2020 atau tidak. Politik Indonesia
“Tiba-tiba, kemarin, Kementerian Agama membatalkan ibadah haji tanpa menunggu keputusan Arab Saudi. Arab Saudi belum memutuskan apakah akan menunaikan ibadah haji, Kementerian Agama dibatalkan secara sepihak, mengatakan bahwa sampai akhir Mei adalah mendesak,” Said mengatakan kepada kantor PBNU di Jakarta, Rabu (6/6/2020).
Read More: Trump Ingin Pulangkan Ribuan Mahasiswa China Agar Mencegah Adanya Mata-Mata
Menurutnya, pemerintah harus memiliki rencana untuk pelaksanaan haji, bahkan dalam situasi mendesak. Karena, kata Said, melaksanakan ziarah adalah agenda tahunan. politik dalam dan luar negeri
“Bagi saya, nama pemerintah adalah pergi haji dari hari kemerdekaan sampai sekarang setiap tahun, haji dieksekusi, memasak tidak pintar. Itu berarti, jika demikian, jika ada, harus ada (perencanaan)” , dia berkata.
Pada saat itu, ketua gugus tugas parlemen Indonesia COVID-19, Sufmi Dasco Ahmad, yang juga mengunjungi PBNU, menjelaskan bahwa melaksanakan haji di tengah-tengah pandemi ini akan sulit. Selain itu, biaya yang dikeluarkan juga dapat meningkat karena jarak fisik antara sidang-sidang diperlukan. Dunia Politik dan Ekonomi
“Kemarin, mereka memberi kami perhitungan menteri BUMN, yang menurutnya persiapan haji ke haji akan berbeda dalam konteks COVID.” Jarak fisik berarti biaya yang dikeluarkan harus sangat berbeda, karena 150 penumpang hanya dapat menerima 100 “, kata Dasco.
Selain itu, tidak ada kejelasan tentang pelaksanaan ibadah haji oleh pemerintah Arab Saudi. Bahkan, menyiapkan makanan, akomodasi, dan transportasi di Arab Saudi untuk jamaah membutuhkan proses.
“Karena bahkan pemerintah Arab Saudi tidak jelas, sekarang, sementara perhitungan sedang dalam persiapan untuk pemulihan aeronautika, perumahan memerlukan tes,” katanya. Ekonomi Indonesia