Dunia Politik dan Ekonomi

Politik Indonesia, Diskusi tentang rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS) terancam ditarik hingga tahun 2021 karena badan legislatif DPR (Baleg) berfokus pada penyelesaian RUU tentang pekerjaan omnibus yang diusulkan oleh administrasi Presiden Joko Widodo.

Presiden Kelompok Fraksi PDIP (Poksi) dari Komite VIII Dewan Perwakilan Rakyat, Diah Pitaloka, mengatakan bahwa RUU PKS akan diteruskan dari Komite VIII ke Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat. Diskusi RUU harus dilakukan segera setelah proses transisi. Dunia Politik dan Ekonomi

“Tapi karena perhitungannya kemungkinan pertengahan tahun dan Cipta Karya masih dalam pembahasan, maka mungkin akan diutamakan pada 2021,” kata Diah saat rapat di Parlemen, Jakarta, Rabu (1/7).

Diah mengatakan PDI-P sebagai pendukung RUU PKS tidak keberatan dengan kondisi tersebut. Selama RUU PKS tidak sepenuhnya dicabut oleh Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Ekonomi Indonesia

Diah mengatakan PDI-P sebagai pendukung RUU PKS tidak keberatan dengan kondisi tersebut. Selama RUU PKS tidak sepenuhnya dicabut oleh Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Read More: VPN Sekarang Dipakai untuk Akses Film Porno, Inilah Tanggapan Kemenag

Supratman mengatakan bahwa legislatif masih terhambat oleh status Komisi VIII sebagai pendukung RUU PKS. Mereka hanya dapat melanjutkan diskusi proyek dalam program legislasi nasional tahun depan.

“Saya menjamin bahwa undang-undang baru akan disetujui pada Oktober, jika Komisi VIII terus menarik diri, Baleg akan mengusulkan RUU PKS,” kata politisi Gerindra ketika ia bertemu di kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (1/7) ). Politik dalam dan luar negeri