Month: September 2020

Jokowi Meminta Kapolri Untuk Tindak Tegas Pelanggar Protokol Pilkada

Presiden Joko Widodo mengimbau Kapolri Jenderal Idham Azis menindak tegas pelanggar protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada serentak 2020.

Informasi tersebut disampaikan Ketua Komisi Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, usai rapat terbatas dengan Jokowi, Senin (28/9). Politik Indonesia

“Dalam pilkada, Presiden berharap para delegasi dapat menjaga protokol kesehatan secara ketat saat melaksanakan pilkada,” kata Airlangga dalam jumpa pers di Sekretariat Presiden YouTube.

Airlangga menjelaskan, Jokowi enggan jika pelaksanaan pilkada mengarah pada kelompok penularan Covid-19. Oleh karena itu, dengan tindakan polisi yang kuat, potensi keramaian bisa dihindari selama kampanye. Dunia Politik dan Ekonomi

“Agar tidak menjadi rombongan Pilkada nanti,” kata Airlangga.

Jokowi sebelumnya sempat memperingatkan ada tiga kelompok penularan Covid-19 yang perlu diwaspadai, yakni kantor, keluarga, termasuk pilkada.

Ia memerintahkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan polisi untuk memantau secara ketat pelaksanaan pilkada dan mematuhi protokol kesehatan.

Read More: Pimpinan MPR Mengajak Para Mahasiswa KKN Sambil Menyebarkan Moderasi Beragama

Menurut Jokowi, pelaksanaan pilkada tidak bisa ditunda karena tidak ada yang tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Ekonomi Indonesia

Merujuk negara lain, pilkada masih bisa berlangsung di tengah pandemi dengan protokol yang ketat, antara lain Singapura, Jerman, Prancis, dan Korea Selatan.

Sedangkan Peraturan baru Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tidak memuat sanksi tegas berupa diskualifikasi bagi pasangan calon yang melanggar protokol Covid-19. Politik dalam dan luar negeri

KPU berdalih tidak bisa menerapkan sanksi tersebut karena tidak diatur undang-undang.

Hukuman yang terdaftar berkisar dari peringatan tertulis hingga pelaporan ke polisi.

Pada ayat (3) PKPU Nomor 13 Tahun 2020 dijelaskan bahwa polisi dapat melakukan intervensi dengan mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pimpinan MPR Mengajak Para Mahasiswa KKN Sambil Menyebarkan Moderasi Beragama

Wakil Presiden Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Basarah mengapresiasi dan mendukung mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN) Makassar, Sulawesi Selatan yang melakukan Studi Pengabdian kepada Masyarakat (KKN) sekaligus menyebarkan sikap moderat beragama di masyarakat.

Dukungan tersebut ia sampaikan dengan memberikan kuliah virtual bertajuk “Upaya dan kerja nyata untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat” kepada 2.000 lansia di UIN Alauddin Makassar yang ingin melakukan KKN. Politik Indonesia

“Mengamalkan moderasi beragama sangat penting bagi kita untuk berkembang di tengah bangsa Indonesia yang berbeda suku dan agama. Dengan prinsip agama moderat, anak muda cenderung toleran dan tidak mudah terjerat ekstremisme agama,” ujarnya. Basarah dalam keterangannya, Kamis (24/9/2020).

Dalam konferensi tersebut, Ahmad menjelaskan KKN merupakan bagian dari pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Berdasarkan keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3394 Tahun 2020, ada dua cara pelaksanaan di tengah pandemi, yaitu KKN dari rumah dan KKN pergi ke masyarakat. Dunia Politik dan Ekonomi

Untuk KKN di rumah, kegiatan ini dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya COVID-19 dan menyebarkan larangan beragama melalui jejaring sosial.

“Atas kebijakan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama yang telah mengantarkan mahasiswa Islam di seluruh Indonesia menyebarkan kendala agama. Di tengah kecenderungan pihak-pihak tertentu yang suka takfir kepada sahabatnya. Muslim atau mengambil tindakan anti alergi terhadap non Muslim. “Muslim, gerakan menyebarkan batasan agama adalah pilihan yang tepat,” ujarnya.

Bahkan di tengah pandemi, UIN Alauddin Makassar memilih KKN untuk terjun langsung ke masyarakat. Ahmad juga mengapresiasi keputusan UIN dalam mempertahankan KKN di masyarakat karena menurutnya kerja sosial harus melibatkan gotong royong sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

“Terjun langsung ke masyarakat untuk ikut serta menanggulangi penyebaran COVID-19 merupakan tindakan heroik sesuai sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Keberanian dan komitmen konstan UIN Alauddin harus diapresiasi. sebagai wujud kontribusi kampus kepada masyarakat Sulawesi Selatan pada khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya untuk terus mempersatukan NKRI, ”ujarnya. Ekonomi Indonesia

Selain itu, Ketua DPP PDI-P itu menegaskan keberanian UIN Alauddin terjun langsung ke masyarakat harus ditiru oleh mahasiswa lain di Indonesia. Pasalnya, melalui KKN mahasiswa akan dapat merasakan langsung pengalaman mengabdi kepada masyarakat di tengah merebaknya COVID-19 dalam semangat Tridharma Perguruan Tinggi.

Read More: Jika Lanjutkan Pilkada, Jokowi Bisa Melanggar UUD inilah Pernyataan KAMI

“Dengan berpartisipasi dalam masyarakat, mahasiswa akan membentuk karakter yang luhur dalam dirinya, semangat gotong royong, serta sikap peduli terhadap pembangunan bangsa sesuai logo segi lima UIN Alauddin yang melambangkan nilai-nilai Pancasila dan Islam, “katanya.

Selain itu, Basarah juga mengajak mahasiswa menjadi cendikiawan dengan kaki di tanah, bukan cendekiawan ‘menara gading’ yang peduli pada diri sendiri. Politik dalam dan luar negeri

Basarah menjelaskan, ada tiga syarat untuk menjadi intelektual kerakyatan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan nasional, yakni menjaga Pancasila sebagai ideologi negara, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sesuai amanat pasal tersebut. 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pemuda.

“Setiap kali saya menyampaikan ketiga syarat ini, saya selalu teringat pada pidato dan amal Presiden Soekarno pada 19 September 1951 yang mengatakan bahwa ilmu hanya bernilai total jika digunakan untuk pengamalan kehidupan manusia, atau pengamalan suatu kehidupan bangsa, atau praktek kehidupan di dunia manusia, “tambahnya.

Pada kesempatan itu, Ahmad juga mengutip perkataan seorang ulama terkemuka Mesir, Yusuf Al-Qardhawi, yang mengatakan bahwa jika ingin melihat masa depan suatu negara, Anda harus melihat kualitas pemuda di negara tersebut saat ini.

Oleh karena itu selagi masih muda, selagi masih penuh energi jangan sampai urung menjaga bangsa, menjaga Negara dan menjaga ideologi Negara yang menginginkan masyarakat kita nasionalis dan religius, pungkasnya.

Jika Lanjutkan Pilkada, Jokowi Bisa Melanggar UUD inilah Pernyataan KAMI

Presidium Koalisi Aksi Selamatkan Indonesia (WE) Gatot Nurmantyo mengimbau KPU dan pemerintah menunda penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 karena pandemi virus Corona (Covid-19) belum usai. Menurut Gatot, pilkada lebih baik jika situasi aman.

“Kami mengimbau KPU dan pejabat negara, khususnya pemerintah, untuk membatalkan / menunda pelaksanaan Pilkada hingga batas waktu yang aman bagi masyarakat Indonesia,” kata Gatot dalam keterangan resmi yang diterima CNN Indonesia. com, Senin (21/9). Politik Indonesia

Gatot memperkirakan angka penularan virus corona di Indonesia akan meningkat jika Pilkada 2020 terpaksa dilanjutkan. Banyak orang akan terancam keamanannya.

Sementara itu, di sisi lain, Gatot mengatakan pemerintah wajib memenuhi amanat UUD 1945, yakni melindungi seluruh rakyat Indonesia.

Gatot menilai Presiden Joko Widodo berpotensi melanggar konstitusi dan janjinya untuk memprioritaskan kesehatan ketimbang ekonomi jika pemilu dilanjutkan. Dunia Politik dan Ekonomi

“Pelaksanaan Pilkada saat ini, yang berpotensi mendongkrak laju pandemi, akan dianggap melanggar amanat konstitusi dan melanggar janji Presiden Joko Widodo sendiri yang lebih mengutamakan kesehatan daripada ekonomi,” kata Gatot.

Read More: Inilah Cerita Dibalik Pembunuhan Sadis Rinaldi Dimutilasi Sejoli di Apartemennya

Selain itu, Gatot meminta KPU dan pemerintah memiliki kepedulian terhadap pandemi Covid-19 yang saat ini melanda Indonesia. Dia mengatakan kondisi penyebaran Covid-19 semakin meningkat dan banyak korban yang telah diklaim. Ekonomi Indonesia

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kelompok Kerja Manajemen Covid-19, terdapat total 244.676 kasus positif di Indonesia hingga Minggu (20/9).

Melihat hal tersebut, Gatot meminta agar pembatalan Pilkada sejalan dengan gagasan dan gagasan KAMI yang harus diutamakan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kesehatan dan keselamatan masyarakat.

“Bukannya menekankan hal lain. Baik pemberian stimulus ekonomi maupun program politik / pelaksanaan Pilkada,” kata Gatot.

Diketahui, usulan penundaan Pilkada 2020 sekaligus terungkap setelah masa registrasi pasangan calon pada 4-6 September diwarnai pelanggaran protokol Covid-19. Bawaslu juga mencontohkan 316 pendeta dari 243 daerah telah melakukan pemerkosaan. Politik dalam dan luar negeri

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang sama mengatakan telah menerima lebih dari 50 jenis permintaan dari masyarakat yang meminta penundaan Pilkada 2020.

Namun, usulan penundaan Pilkada sulit dilaksanakan karena para pemangku kepentingan memilih tetap melanjutkan meski pandemi corona belum usai. Presiden Joko Widodo, parpol pemegang kursi di RPD dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), memiliki satu suara dan tidak ingin menunda pelaksanaan Pilkada 2020.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pemerintah hanya menyiapkan Perppu atau PKPU KPU untuk memperkuat protokol kesehatan agar pilkada tidak membuat klaster baru yang bisa menambah jumlah kasus Covid-19.

Inilah Cerita Dibalik Pembunuhan Sadis Rinaldi Dimutilasi Sejoli di Apartemennya

Rinaldi Harley Wismanu (32) dibunuh sepasang kekasih Laeli Atik Supriyatin (27) dan Djumadil Al Fajri (26) di Apartemen Pasar Baru Mansion, Jakarta Pusat. Kedua tersangka kemudian memutilasi korban menjadi 11 bagian.

Kapolres Metro Jaya Nana Sudjana mengungkapkan, kasus tersebut terungkap setelah polisi menerima laporan orang hilang atas nama Rinaldi Harley Wismanu pada Rabu (9/9). Politik Indonesia

“Berdasarkan laporan tersebut, kami di Bareskrim langsung membentuk tim khusus untuk mengusut kasus tersebut. Sedangkan untuk TKPnya, TKP berada di sebuah apartemen di Pasar Baru, pusat kota Jakarta,” ujarnya kepada wartawan. Inspektur Jenderal Nana. di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (17/09/2020).

Read More: Kejaksaan Agung Mengajukan Rp400 Miliar Untuk Membangun Kembali Gedung yang Terbakar

Pihak keluarga melaporkan kehilangan korban pada 12 September 2020. Kasus ini terungkap dalam waktu 4 hari. Kedua tersangka tersebut ditangkap tim Subdit Resmob, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, di bawah pimpinan Kompol Handik Zusen, AKP Noor Marghantara, dan AKP Mugiya, Rabu (16/9) lalu.

“Dua orang (mencurigakan) atas nama DAF, eksekutor, membunuh korban dan memutilasi korban. Dan peran LAS dimainkan oleh LAS untuk mengajak korban bertemu dan menyewa apartemen di Pasar Baru, pusat kota. Jakarta, “katanya. Dunia Politik dan Ekonomi

Pembunuhan ini dilatarbelakangi oleh alasan ekonomi. Tersangka Laeli, yang mengenal korban melalui aplikasi Tinder, sedang mengawasi properti korban. Ekonomi Indonesia

“Jadi untuk riwayat antara korban dan saudara-saudara LAS sudah lama saling kenal dan bertemu lewat chat lewat aplikasi Tinder kemudian bertemu berkali-kali dan korban juga meminta nomor WhatsApp dan keduanya biasa ngobrol. di WhatsApp antara LAS dan korban ini, “jelasnya. Politik dalam dan luar negeri

Kejaksaan Agung Mengajukan Rp400 Miliar Untuk Membangun Kembali Gedung yang Terbakar

Kejaksaan Agung mengusulkan tambahan anggaran Rp 400 miliar dalam APBN 2021 (APBN).

Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan kembali gedung Kejaksaan Agung yang terbakar pada Sabtu (22/8).

“Kejaksaan mensyaratkan Komisi III DPR dapat mendukung dan menyetujui anggaran tambahan sebesar R $ 400 miliar pada tahun 2021 untuk pembangunan kembali gedung induk Kejaksaan Agung,” kata Setia dalam rapat kerja tersebut. Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/9). Politik Indonesia

Setia menjelaskan, indikatif pagu anggaran RUPS yang disetujui Kementerian Keuangan sebesar Rp 6,9 triliun. Namun, dana untuk pembangunan gedung tersebut belum masuk dalam anggaran.

Dia mengatakan, kebakaran terjadi setelah pagu indikatif anggaran disetujui, sehingga Kejaksaan Agung mengusulkan anggaran tambahan.

Read More: Positif Covid-19 Meningkat Jadi 60 Orang, karena Paslon Pilkada

“Kebakaran tanggal 22 Agustus 2020 yang mengakibatkan kerusakan parah pada seluruh gedung induk Kejaksaan, menghambat jalannya tugas pokok, sehingga perlu dibangun kembali gedung tersebut,” kata Setia. Dunia Politik dan Ekonomi

Sebelumnya, Kejaksaan Agung di Jalan Sultan Hasanuddin Dalam nomor 1, Desa Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terbakar pada Sabtu malam (22/8). Api baru bisa dipadamkan keesokan harinya.

Kejaksaan Agung menyebut kebakaran tidak membahayakan berkas perkara korupsi. Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimiladi mengatakan Kejaksaan Agung masih bisa melanjutkan pekerjaannya dengan menempati Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Ragunan dan Ceger. Ekonomi Indonesia

Kejaksaan memperkirakan kerugian akibat kebakaran di gedung utama mencapai Rp1,1 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari dua jenis kerugian yaitu bangunan dan aset lain yang berada di dalam gedung.

Kepala Pusat Informasi Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Hari Setiyono mengatakan, kerugian bangunan dan bangunan itu sendiri diperkirakan sedikitnya Rp. 178,3 miliar. Sedangkan kerugian aset yang terdapat di gedung tersebut mencapai Rp 940,2 miliar.

Hingga akhir Agustus lalu, Polri sudah memeriksa 105 orang yang menjadi saksi kebakaran di Kejaksaan Agung, termasuk lima Kepala Pejabat (PJU). Namun, polisi belum bisa mengungkap penyebab kebakaran tersebut. Politik dalam dan luar negeri

Positif Covid-19 Meningkat Jadi 60 Orang, karena Paslon Pilkada

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman membenarkan jumlah calon pasangan calon (bapaslón) Pilkada Serentak 2020 yang terpapar Covid-19 semakin banyak.

Arief mengatakan, data tersebut diperoleh dari hasil tes PCR yang diserahkan masing-masing ustadz pada saat pendaftaran, mulai Jumat (4/9) hingga Minggu (6/9).

“Data calon yang dinyatakan positif saat uji smear, yang dilaporkan sampai saat ini sudah mencapai 60 calon yang dinyatakan positif Covid-19,” kata Arief di sela rapat kerja Komisi II DPR RI di Jakarta. Kompleks Parlemen, Jakarta. Kamis (9/10). Politik Indonesia

Arief mengatakan, angka tersebut didapat dari hasil tes smear bunglon di 32 provinsi. Namun, kaplon positif Covid-19 telah ditemukan di 21 provinsi.

Pada Senin (07/07), jumlah bunglon yang dinyatakan positif Covid-19 tercatat sebanyak 37 orang. Kemudian meningkat menjadi 59 orang pada Rabu (9/9). Arief mengatakan, lonjakan jumlah tersebut terjadi karena adanya pemutakhiran data daerah KPU. Dunia Politik dan Ekonomi

KPU mewajibkan setiap drift Pilkada 2020 menjalani tes PCR sebelum pendaftaran. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 mewajibkan ustadz mempresentasikan hasil tes pada saat pendaftaran. Ekonomi Indonesia

PKPU melarang calon positif Covid-19 melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kandidat harus menjalani perawatan dengan Covid-19 hingga dinyatakan negatif. Setelah negatif, calon hanya bisa melanjutkan tahap pendaftaran.

Read More: Mulyadi-Ali Mukhni yang membatalkan daftar PDIP

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten / Kota
menetapkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan calon dan sehat jasmani, rohani, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika sebagai pasangan calon peserta pemilu sesuai kalender untuk menentukan pasangan calon sebagaimana tercantum dalam ayat (5) “, terbaca pasal 50C ayat (6) PKPU. Politik dalam dan luar negeri

Mulyadi-Ali Mukhni yang membatalkan daftar PDIP

Presiden PDIP Sumbar Alex Indra Lukman mengatakan, pihaknya menyayangkan keputusan Mulyadi-Ali Mukhni yang membatalkan daftar PDIP sebagai penanggung jawab pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar pada 2020. Politik Indonesia

“Saya melihat video pernyataan Pak Ali Mukhni tentang kembalinya rekomendasi (SK) PDIP terhadap Mulyadi-Ali Mukhni. Saya turut berduka karena ketika ingin dicalonkan oleh PDIP berani tatap muka. Dukung tanpa bicara langsung dengan kita. Wajahnya harus datang, berbalik, ”kata Alex.

Sementara itu, terkait pernyataan Mulyadi di TV One pada Sabtu (5/9) bahwa duet Mulyadi-Ali Mukhni belum menerima B1KWK atau formulir dukungan partai untuk pasangan calon, sehingga tidak benar mereka mengembalikan Keputusan PDIP. Alex mengatakan DPP PDIP menyampaikan rekomendasi B1KWK kepada Mulyadi. Dunia Politik dan Ekonomi

“B1KWK tersebut akan kami serahkan kepada orang yang ditunjuk sebagai contact atau contact officer untuk memudahkan proses pengiriman B1KWK tersebut,” ujarnya. Ekonomi Indonesia

Alex menunjukkan kepada CNNIndonesia.com bahwa DPD PDIP Sumbar menyerahkan B1KWK kepada Mulyadi-Ali Mukhni yang diterima dan ditandatangani oleh seorang kontak bernama Zulfahmi pada 4 September.

Saat ini, kata Alex, PDIP sedang menunggu pernyataan pasangan calon ganda Mulyadi-Ali Mukhni untuk menarik dukungannya ke PDIP, berbicara langsung kepada PDIP.

Read More: Apakah Vaksin berasal dari china halal? DPR meminta agar Presiden memastikannya

“Pasangan calon kepala daerah terdaftar di PDIP. Kami tidak mencari mereka. Mereka seharusnya melakukannya dengan baik, ”katanya.

Meski Mulyadi-Ali Mukhni tidak menggunakan SK yang didukung PDIP untuk mendaftar ke KPU, Alex mengatakan pihaknya tidak kecewa. Ia menilai hal tersebut merupakan hal yang wajar karena merupakan proses politik yang ada pengambilan keputusan. Politik dalam dan luar negeri

Sebelumnya Ali Mukhni membuat pernyataan video bahwa dirinya dan Mulyadi hanya dipromosikan oleh Partai Demokrat dan PAN saat mendaftar ke KPU besok. Keputusan tersebut diambil pihaknya setelah mendengar pendapat beberapa pihak.

Ali Mukhni mengatakan, pihaknya mengembalikan rekomendasi SK untuk mendukung PDIP karena didorong oleh masyarakat Sumatera Barat di Kerajaan Minang dan luar negeri, dan kontribusi dari banyak tokoh masyarakat Minang, karena kecewa dengan pernyataan presiden masyarakat Minang tersebut. Minang. DPP PDIP Puan Maharani.

Komentar Puan memancing reaksi negatif dari banyak orang di Sumatera Barat, khususnya Minangkabau. Dalam sambutannya, Puan berharap Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.

Hal itu dilontarkan Puan saat mengumumkan pasangan calon PDIP di Sumbar, yakni Mulyadi-Ali Mukhni.

Apakah Vaksin berasal dari china halal? DPR meminta agar Presiden memastikannya

Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta pemerintah memastikan vaksin virus corona (Covid-19) yang akan digunakan di Indonesia aman dan legal untuk masyarakat. Termasuk vaksin Sinovac dari China yang sudah teruji secara klinis di Jawa Barat. Politik Indonesia

“Memastikan vaksin yang akan digunakan di Indonesia benar-benar aman, termasuk Sinovac China, termasuk halal,” kata Yandri saat rapat kerja dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Kompleks DPR / MPR. Jakarta. , Kamis (3/9))

Saat ini, tiga perusahaan China telah memasuki uji klinis fase ketiga. Ketiga perusahaan tersebut adalah Sinovac Biotech Ltd, China National Biotec Group Sinopharm dan CanSino. Dunia Politik dan Ekonomi

Sedangkan untuk vaksin Sinovac, pemerintah berencana menyuntikkannya ke 1.620 relawan di Kota Bandung. Uji klinis juga dimulai pada 14 Agustus. Vaksin ini harus mulai diproduksi dari Januari hingga April 2014.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan, pemerintah juga harus menetapkan harga standar vaksin corona yang akan diproduksi massal.

Politisi Partai Golkar ini khawatir harga vaksin akan menjadi alat komersial di Indonesia.

“Ini menjadi perdebatan publik tentang vaksin ini, jangan heran vaksin ini menjadi alat komersial,” kata Ace. Ekonomi Indonesia

Pemerintah sebelumnya mengaku tidak akan memberikan harga referensi untuk vaksin Covid-19. Mereka akan memberi wewenang kepada penjual untuk menentukan harga jenis vaksin independen.

Read More: Tewas di kepolisian Sorong, bukan karena dia dipukul oleh polisi, Mari kita simak ceritanya

Ketua Komite Manipulasi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah juga akan memberikan vaksin gratis selain vaksin stand alone.

Vaksin gratis ini akan didukung penuh oleh pemerintah, sedangkan vaksin mandiri menjadi tanggung jawab masyarakat. Namun, untuk vaksin tersendiri, dia tidak menyebutkan berapa yang harus dibayar masyarakat.

“Harga dinamisnya tinggi, tergantung masing-masing penjual, bukan saya, tapi penjualnya. Oleh karena itu, kita harus membuat vaksin Merah Putih agar jika negara lain mau membeli vaksinnya kita tentukan harganya. , “Erick usai bertemu dengan IDI dan PPNI, Kamis (09/03). Politik dalam dan luar negeri