Dunia Politik dan Ekonomi

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam kasus dugaan korupsi ekspor benih ikan. ICW mengisyaratkan KPK bisa menahan suap tingkat menteri terhadap DPR Harun Masiku, yang masih belum diketahui keberadaannya.

Dalam konteks ini, ICW juga menanyakan mengapa aktor setingkat menteri bisa ditangkap oleh KPK sedangkan Harun Masiku tidak? ICW menilai faktor yang mendasari adalah keengganan wakil presiden eksekutif untuk mengevaluasi tugas tersebut. tim angkatan, “kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam siaran persnya, Kamis (26/11/2020). Politik Indonesia

Kurnia mengusulkan agar pimpinan KPK membubarkan tim satgas yang memburu Harun Masiku. Kalau tidak, kata Kurnia, akan ada kecurigaan publik bahwa Harun Masiku diduga dilindungi internal KPK.

Untuk itu, sebaiknya pimpinan KPK segera membubarkan tim satgas Harun Masiku dan menggantinya dengan tim yang bisa menangkap tiga buronan, seperti Nurhadi, Hiendra dan Rezky. Tidak hanya buronan, tim juga punya Edhy Prabowo ditangkap. Jika tidak dilakukan, wajar dicurigai ada pihak di dalam KPK yang ingin melindungi Harun Masiku, ”ujarnya. Dunia Politik dan Ekonomi

Kurnia mengingatkan KPK jangan sampai terbawa euforia penangkapan menteri yang menyedot perhatian publik. Pasalnya, kata Kurnia, KPK masih memiliki tugas (PR) untuk menangkap para buron yang hilang sejak Januari lalu. Ekonomi Indonesia

Namun, ICW mengapresiasi kinerja KPK yang berhasil menangkap Menteri KKP Edhy Prabowo. Namun, kata Kurnia, kondisi KPK masih menurun drastis, terutama terkait sulitnya peradilan pidana.

Read More: Surya Paloh dinyatakan positif Corona dan sedang di rawat di RS Jakarta

“Pada dasarnya ICW mengapresiasi kinerja para peneliti KPK yang pada akhirnya bisa menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Namun, proses hukum ini bukan berarti kondisi KPK terus berjalan seperti semula. Sebab, sejak saat itu. Berlakunya undang-undang 19/2019, KPK praktis bertindak melawan penurunan drastis, ”ujarnya. Politik dalam dan luar negeri

“Selain perbedaan visi antar pimpinan KPK, masalah lain juga terkait proses penuntutan yang melambat karena adanya Dewan Pajak,” imbuhnya.

KPK sebelumnya telah menetapkan Menteri KKP Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster. Edhy pun memilih mundur sebagai menteri dan wakil presiden partai.

Edhy Prabowo dikenal menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sebelum tersangka ditetapkan. Edhy Prabowo meminta maaf kepada beberapa pihak, termasuk Partai Gerindra.

“Saya minta maaf kepada seluruh keluarga besar saya di partai. Dengan ini saya mengundurkan diri sebagai wakil presiden,” kata Edhy kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11) pagi.