Dunia Politik dan Ekonomi

Wakil Presiden MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma) untuk lebih fokus menata prioritas kerja kementerian. Pasalnya Risma dipilih bukan karena Mensos sebelumnya tidak pernah blusukan. Politik Indonesia

Menurut HNW, opini publik mengetahui Risma terpilih karena ada beberapa persoalan di Kementerian Sosial yang membutuhkan konsentrasi dan komitmen untuk diatasi dan tidak terulang. Diantara persoalan yang diangkat adalah penangkapan oleh KPK terhadap Menteri Sosial Juliari Batubara atas kasus korupsi dan pelanggaran nilai-nilai Prinsip Kelima Pancasila, atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Read More: Polisi di nyatakan melakukan pelanggaran soal tewasnya laskar FPI

“Kami berharap Bu Risma sukses, selamat pada akhirnya khusnul khotimah,” kata HNW dalam rapat kerja online Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini, di Jakarta, (13/1) .

Namun, HNW yang juga merupakan anggota DPR ke-8 Komisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) mengapresiasi penyerapan anggaran Kementerian Sosial pada tahun 2020 yang mencapai 97%. Namun, dia mengingatkan Menteri Sosial yang baru, penyerapan anggaran yang tinggi saja tidak cukup. Dunia Politik dan Ekonomi

Pasalnya, lanjut HNW, meski tingkat penyerapan anggaran Kementerian Sosial cukup tinggi, namun masih terdapat beberapa kendala yang mendasar. Antara lain, hasil KPK terhadap 16,7 juta DTKS tidak sinkron dengan Dukcapil.

Temuan BPK di Jember terkait ratusan PNS penerima bansos Covid-19, ditemukan 3.783 penerima bansos yang meninggal dunia. Lebih parah lagi kasus korupsi yang menimpa mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara.

“Karena itu, sangat penting Bu Risma memastikan agar masalah yang menjadi perhatian kita tidak terulang kembali di bawah kepemimpinannya,” ujarnya. Ekonomi Indonesia

Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jakarta II, meliputi Jakarta Pusat, Selatan, dan Luar Jakarta, juga mengenang bahwa skala menteri sosial bukan hanya nasional apalagi daerah, seperti walikota, tapi juga internasional.

“Warga negara Indonesia yang harus dilindungi oleh negara dan berhak mendapatkan bantuan sosial, menurut panca prinsip Pancasila, tidak hanya tersebar di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri,” kata Hidayat.

HNW menjelaskan, WNI di luar negeri, khususnya TKI dan pelajar Indonesia, juga terkena Covid-19. Mereka terkena dampak karena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau lockdown yang menghalangi mereka untuk bekerja. Akibat penutupan perusahaan tempat mereka bekerja atau pemberi kerja yang terkena dampak Covid-19, yang berdampak pada TKW.

Atau bahkan kesulitan keuangan para orang tua siswa yang tidak dapat melanjutkan studi ke luar negeri. Semua ini menempatkan mereka dalam kesulitan sosial dan ekonomi, yang tentunya membutuhkan perhatian dan bantuan dari Pemerintah. Politik dalam dan luar negeri

Oleh karena itu, HNW meminta Kemensos juga bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, untuk mengumpulkan data akurat terkait permasalahan WNI di luar negeri yang terkena Covid-19, untuk memenuhi kewajiban Negara dalam menjalankan tugasnya. perbandingan.

“Selamat atas kerja kerasnya Bu Risma, dan untuk Husnul khatimah ini. Fokus pada pelaksanaan amanah ini secara komprehensif berdasarkan skala prioritas, untuk mewujudkan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang ditentukan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena saat ini Saudara bukan hanya walikota, tapi menteri sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk WNI di luar negeri ”, pungkasnya.