Dunia Politik dan Ekonomi

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis dan Vektor Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, rencana pemotongan insentif kepada tenaga kesehatan (tenaga kesehatan) dilakukan agar pendanaan lebih tunai. Politik Indonesia

Pasalnya, menurut Nadia yang juga juru bicara vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan itu, pemerintah berencana menambah tenaga kesehatan sukarela untuk menangani pandemi virus corona.

Read more: Bocah 13 tahun menabrak pemotor hingga tewas akibat menbawa kendaraan di bawah usia

“Ada penyesuaian [anggaran] agar lebih efektif, karena akan lebih banyak tenaga kesehatan dan ini adalah tenaga kesehatan yang bukan pegawai tetap, jadi kita juga tingkatkan tenaga kerja,” kata Nádia saat dihubungi. oleh CNNIndonesia. com, Kamis (2/4). Dunia Politik dan Ekonomi

Nádia menjelaskan, meski jumlah relawan meningkat, namun insentif bagi tenaga kesehatan masih akan ada pada 2021. Namun, ada penyesuaian besaran insentif.

“Jumlah relawan bertambah, masih ada penyesuaian kembali insentif bagi tenaga kesehatan,” ujarnya lagi.

Peningkatan jumlah tenaga kesehatan relawan juga dilihat sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan selama pandemi Covid-19. Nadia berharap kebutuhan SDM tenaga kesehatan dapat terpenuhi di tempat perawatan.

“Peningkatan jumlah relawan diperuntukkan bagi tenaga kesehatan yang belum mendapatkan tata tertib, hal ini untuk memenuhi kebutuhan [SDM] yang terus meningkat di pusat pengobatan,” kata Nádia. Ekonomi Indonesia

Sebagai informasi, pemerintah berniat memangkas besaran insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan pada 2021. Namun, menurut Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, perkiraan pemotongan tersebut masih dalam negosiasi dengan Kementerian Keuangan. Bersulang.

Pidato ini mendapat tanggapan negatif dari beberapa asosiasi tenaga kesehatan. Misalnya, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) yang menilai pemerintah tidak peka terhadap kondisi tenaga kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bahkan mengingatkan pemerintah untuk kembali membahas rencana tersebut karena dikhawatirkan akan mengecewakan tenaga kesehatan dan menurunkan semangat kerja.

Sementara itu, koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah membatalkan rencana pemotongan insentif bagi tenaga kesehatan. Asosiasi organisasi kemasyarakatan ini menyoroti masih banyaknya kasus aktif Covid-19 yang menunjukkan tata kelola yang buruk dalam penanganan pandemi. Politik dalam dan luar negeri