Dunia Politik dan Ekonomi

Papua Governor Lukas Enembe urged the TNI and Polri to first carry out a mapping of the Papuan KKB-Terrorist forces covering the distribution of their territory, the number of people and special characteristics that describe the body of the organization. Politik Indonesia

“This is very much needed, because the Papua Provincial Government does not want an incident of wrong shooting and wrong arrest targeting Papuan civilians,” explained dLukas Enembe through his official statement in Jayapura, as reported by detik.com, Thursday (29/4/2021).

Read More: Never P-21, Gisella Anastasia has undergone compulsory reporting 27 times

Even so, the Papua Provincial Government agrees that all actions carried out by a group of people claiming to be part of the KKB are disturbing, violating the law, and injuring the basic principles of human rights.

“The Papua Provincial Government also believes that the central government should communicate and consult with the UN Security Council regarding the granting of terrorist status to the KKB,” he said. Dunia Politik dan Ekonomi

Lukas also firmly stated that the Papuan people will remain and always be loyal to the Republic of Indonesia, and want the security approach in Papua to be more humane and prioritize the exchange of words and ideas not the exchange of bullets.

ALSO READ: The Governor of Papua doesn’t agree that the KKB is called a terrorist

Previously, Enembe asked the central government to review the Armed Criminal Group (KKB) which was given official status as a Terrorist, because according to Enembe, it would have a psychosocial impact on other Papuans. Ekonomi Indonesia

“The Papua Provincial Government asks the central government and the Indonesian Parliament to review the issue of the terrorist labeling the KKB. We are of the opinion that this study must be comprehensive by taking into account the social, economic and legal impacts on Papuans in general,” explained Lukas Enembe. through official information, as reported by detikcom, Thursday (29/4/2021).

Not only is it a psychosocial impact on residents in the Land of Papua, but the labeling of terrorists for the KKB is considered by Enembe to also affect overseas Papuans in the form of negative stigmatization.

“Terrorism is a concept that is always debated within the scope of law and politics, thus the designation of the KKB as a terrorist group needs to be carefully reviewed and ensure the objectivity of the state in granting this status,” added Enembe.

On another part, the member of Commission I DPR RI, Yan Permenas Mandenas, assessed that the Government’s attitude that has established a terrorist status for the Papuan KKB will be an extraordinary resonance internationally.

“We have to establish a good strategy so that we don’t evacuate civilians from settlements,” said Yan to RRI.co.id in Jakarta, Thursday (29/4/2021). Politik dalam dan luar negeri

“The step forward that we must take, in the short term, is that we first evaluate the handling of the KKB in Papua. Why are they so free and active to carry out terror in Papua until today,” added the Gerindra politician.

It should be noted, the government through the Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs (Menko Polhukam) Mahfud Md, officially declared the armed criminal group (KKB) in Papua to be terrorists.

The government’s stance was taken after the emergence of a series of attacks carried out by KKB against civilians and the TNI-Polri in the last few years.

This is also in line with the statements put forward by the Chairperson of the MPR, the State Intelligence Agency (BIN), the National Police, the Indonesian National Armed Forces, and Papuan community and customary leaders regarding the Papua Terrorist KKB action.

Polda Metro Jaya investigators had submitted the case files of immoral cases with suspects Gisella Anastasia and Michael Yukinobu de Fretes to the prosecutor’s office in February 2021. However, the files were returned to investigators because they were deemed incomplete and asked to be completed first. Politik Indonesia

Until now, the case files for Gisel and Nobu are still in the process of being investigated because they are still P-19 or incomplete.

Gisel also continues to be obliged to report twice a week to Polda Metro Jaya. Today, he returned to undergo compulsory reporting accompanied by his attorney Sandy Arifin. Gisel said that he had undergone compulsory reporting for about 27 times. Gisel did not mind even though he had to go back and forth to the Regional Police twice a week. Dunia Politik dan Ekonomi

Read More: KSAL Reveals 2 Possible Oil Spills at Location of Missing Contact KRI Nanggala-402

“No, thank you (not being detained). It’s just a matter of coming. It doesn’t matter if you only have to report Monday and Thursday, ”said Gisel when met at Polda Metro Jaya Monday (26/4).

Gisel was not sure what the development of her immoral case would be like. As a good citizen, he will be cooperative in following the applicable procedures. ” We just follow the process, “he said.

In addition, Gisella Anastasia entrusted her problems to God. He prayed that this case would get the best solution.

The case of immoral videos that ensnared Gisella Anastasia had stirred up Twitter in the country on November 6, 2020. At that time, a 19-second sex video with a female character like Gisel was circulating with a man. Ekonomi Indonesia

Gisel admitted to investigators that he was an actor in the 19-second immoral video. He did adult scenes like husband and wife with Michael Yukinobu de Fretes alias Nobu at a hotel in Medan in 2017. After some time, the two of them were named suspects based on sufficient evidence. Politik dalam dan luar negeri

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menduga ada dua kemungkinan terkait tumpahan minyak di perairan Bali dekat tempat kapal selam KRI Nanggala-402 hilang kontak, merco kontak (21). / 4/2021).

Kemungkinan itu, kata Yudo, muncul karena hingga Kamis (22/4/2021) sore posisi kapal belum terdeteksi. Politik Indonesia

Salah satunya Yudo menduga kapal selam ABK KRI KRI Nanggala-402 sengaja membuang material cair ke dalam kapal selam.

Read More: Wisata lokal di ijinkan beroperasi demi perkembangan Ekonomi Indonesia

Bahan cair, kata Yudo, antara lain minyak atau minyak bumi. Bahan cair tersebut, kata dia, dibuang untuk mengurangi bobot kapal selam sehingga kapal bisa mengapung hingga kedalaman 50-100 meter. Dunia Politik dan Ekonomi

Hal tersebut diperkuat dengan hasil magnetometer pulau Rimau RI yang menemukan zat dengan daya magnet tinggi pada kedalaman 50-100 meter di perairan Bali.

“Ada kemungkinan kalau bus masih mengapung di kedalaman antara 50 dan 100 kemungkinan awak akan membuang cairan yang ada disana. Ada oli, ada oli, dibuang. Harapannya adalah untuk mengapung, untuk meringankan beban kapal selam agar kondisinya bisa mengapung. ” Kata Yudo saat jumpa pers, Kamis, seperti dikutip Tribunnews.com, Kamis (22/4/2021). Ekonomi Indonesia

Kemungkinan kedua, kata dia, tangki bahan bakar kapal selam itu pecah dan bocor.

Hal ini kemudian menyebabkan kapal selam menjadi gelap dan tenggelam hingga kedalaman 500-700 meter.

“Kemungkinannya pertama-tama Tank benar-benar mengalami keretakan sehingga bocor karena masuk, sehingga kondisi pemadaman terus masuk pada kedalaman sekitar 500-700, bisa pecah,” ucapnya. Judo.

Seperti diketahui, kapal selam buatan Jerman pada tahun 1977 itu diduga mengalami blackout atau mati total saat melakukan penyelaman, sehingga diperkirakan kapal tersebut jatuh hingga kedalaman sekitar 600-700 meter di atas permukaan laut. yegua. Politik dalam dan luar negeri

Ada 53 awak kapal yang terdiri dari 49 awak kapal, 1 komandan unit dan 3 anggota gudang senjata. Upaya penelitian masih berlangsung.

Bantuan dari negara sahabat juga akan segera tiba yaitu MV Swift Rescue dari Singapura yang akan tiba pada 24 April 2021 dan MV Rescue Mega Bakti dari Malaysia yang akan tiba pada 26 April 2021.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, barang-barang wisata lokal bisa tetap berfungsi selama pelarangan mudik sebagai upaya pemerintah untuk mengimbangi keadaan ekonomi.

“Jadi kita cari sweet spotnya. Pareto optimal. Jadi jangan sampai salah satu bagus, tapi yang bagus akan mengikis yang lain. Karena itu, kita harapkan momentum ekonomi terus berdetak,” ujarnya. Antara, Selasa 20 April. Politik Indonesia

Namun, pemerintah juga menerapkan syarat dan ketentuan ketat di lokasi wisata lokal.

“Misalnya maksimal 50 persen dari daya tampung pengunjung, maka aturan tata tertib protokol kesehatan harus diperketat. Sanksi harus diberlakukan bagi yang tidak memiliki standar operasional,” lanjut Muhadjir.

Read More: Seorang Lansia di bunuh akibat sebuah perkataan yang membuat tersangka kesal

Terus membuka pariwisata lokal, menurut Muhadjir, merupakan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kondisi perekonomian dengan penanggulangan COVID-19. Dunia Politik dan Ekonomi

“Kami berharap pergerakan arus barang dan jasa serta daya beli dan konsumsi masyarakat terus tumbuh selama periode Lebanon. Oleh karena itu, pariwisata lokal tetap diperbolehkan,” ujarnya.

Muhadjir mengatakan, saat ini terdapat sejumlah perbedaan kebijakan pemerintah yang melarang mudik di Lebaran 2021. Ekonomi Indonesia

Jika pada tahun sebelumnya pelarangan mudik terjadi pada masa pembatasan sosial skala besar (PSBB), pelarangan mudik kali ini berada di tengah-tengah pembatasan sosial berskala mikro yang tidak seketat pada masa PSBB.

“Jadi yang dilarang selama periode ini adalah mudik lebaran. Artinya mudik dalam arti perpindahan orang secara masif dari satu tempat ke tempat lain dan jaraknya relatif jauh dari tempat tujuan, dan dalam waktu yang singkat, yakni Puncak lebaran mulai 6 hingga 17 Mei, ”ujarnya. Politik dalam dan luar negeri

Hampir tiga minggu YT, 29, seorang pekerja konstruksi Jawa Timur, lolos dari penganiayaan oleh Polsek Buleleng dan Polsek Singaraja.

Namun, secerdas tupai pelompat, ia juga akan jatuh. YT akhirnya ditangkap di Jalan Pulau Natuna, Singaraja, pada pukul 02.00 Minggu pagi (18/4). Politik Indonesia

YT ditangkap karena terindikasi kuat sebagai pelaku pembunuhan Ni Ketut Mintaning, 66, asal Desa Penarukan, Senin (29/3) siang lalu.

Kasatreskrim Polsek Buleleng, AKP Vicky Tri Haryanto, membenarkan penangkapan tersangka. “Saat ini, pernyataan tersebut masih dipelajari di Polres Singaraja,” kata AKP Vicky. Dunia Politik dan Ekonomi

Menurut AKP Vicky, tersangka membunuh korban karena luka-luka. Kejadian itu dimulai Jumat (26/3) lalu.

Saat itu, tersangka yang berprofesi sebagai kuli bangunan membeli es teh dari warung milik korban.

Read More: Police Threaten Imprisonment for Dark Travel Until Eid If Caught

Saat itu korban telah mengucapkan kata “cicing” yang membuat tersangka tersinggung. Tersangka juga terluka dan terus menggemakan kata-kata korban. Ekonomi Indonesia

Pada malam hari, tersangka masuk ke rumah korban dan langsung melakukan perbuatan menganiaya korban.

Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui bahwa tersangka telah memukul dan menangkap korban. Hingga akhirnya korban terjatuh dan kepalanya membentur kusen pintu.

Baru kemudian tersangka menutup mulutnya dan mencekik leher korban. Hasil pemeriksaan sementara tersangka mengaku mengalami luka-luka. Itu terjadi tiga hari sebelumnya

korban ditemukan. Pengakuannya saat berbelanja di sana, tersangka mendapat kata-kata kasar. Untuk menyakitinya. Itu aksen korban itu, ”kata AKP Vicky. Politik dalam dan luar negeri

Seperti diberitakan sebelumnya, seorang lansia yang masih bujangan, Ketut Mintaning, 66 tahun, ditemukan tewas di toko yang disewanya pada pukul 13.00, Senin (29/3) sore.

Jenazah Mintaning ditemukan oleh Kadek Ayu Yudiani, 30, yang juga cucu korban. Kecurigaan penjara muncul.

Mengingat saat ditemukan, tangan korban diikat ke sapu tangan. Mulut korban juga disumbat dan diikat dengan kain.

Police Traffic Police Inspector General Istiono threatened to imprison illegal travelers who were still desperate to carry passengers in the midst of the 2021 Lebaran homecoming ban.

Later, said Istiono, the party responsible for the operation of the illegal travel will only be released after Eid 2021.

“Don’t play games. I will act on dark travel. If necessary, we will hold it and expel it after Eid. This is serious,” said Istiono at Satpas Daan Mogot, West Jakarta, Tuesday (13/4/2021). Politik Indonesia

Istiono again explained that only vehicles that are allowed to leave the area during the Eid homecoming ban are those that have special permits or are in an emergency.

Among other things, residents who are in a condition to go out of town for service.

In this case, the officers will later ask them to show a valid letter of assignment while in service. Dunia Politik dan Ekonomi

In addition, people who are experiencing grieving conditions because a relative has died or is sick are also allowed to pass.

Read More: Umrah hanya boleh di datangi bagi jemaat yang telah di Vaksin

They showed a letter from the local sub-district.

“Only those who have special permits and special interests can leave. This is a humanitarian operation, but our actions are still persuasive and humanist. We just turn around,” he explained. Ekonomi Indonesia

On that basis, he hopes that the community will be aware not to force homecoming on this year’s Eid.

This is to fight Covid-19

“We really hope that public awareness will work together to fight Covid-19. If we build awareness, officers are lighter, we are lighter and we can end Covid-19 if we work together to break the Covid-19 chain,” he said. Politik dalam dan luar negeri

Presidensi Umum Arab Saudi untuk Urusan Masjid Agung dan Masjid Nabawi telah memutuskan untuk meningkatkan kapasitas Masjid Agung Mekah menjadi 50.000 jamaah umroh dan 100.000 umat per hari selama bulan Ramadhan.

Namun yang diizinkan masuk adalah umat paroki yang telah divaksinasi COVID-19, demikian laporan Saudi News Agency (SPA) pada 7 April 2021, dikutip Al Arabiya, Minggu (11/4/2021). Politik Indonesia

Keputusan ini akan mulai berlaku pada hari pertama Ramadhan, yang diharapkan dimulai pada 13 April, dengan mematuhi tindakan pencegahan dan pencegahan COVID-19 Kerajaan, kata SPA.

Arab Saudi akan memberikan izin kepada mereka yang ingin melakukan umroh atau mengunjungi tempat-tempat suci selama Ramadan selama mereka divaksinasi, menurut pernyataan dari Kementerian Kerajaan Haji dan Umrah.

Read More: Anak SD lebih di ijinkan untuk bersekolah tatap muka dibanding SMA

Kementerian menetapkan bahwa mereka yang ingin mendapat izin harus sudah minum dua dosis vaksin COVID-19 dan berdasarkan status imunisasi di aplikasi Tawakkalna. Dunia Politik dan Ekonomi

Ditemukan bahwa hal ini juga berlaku untuk orang yang divaksinasi 14 hari setelah menerima dosis pertama atau orang yang sembuh dari infeksi. Ekonomi Indonesia

Arab Saudi melaporkan 792 kasus virus korona baru pada hari Selasa, sehingga jumlah total kasus menjadi 394.169, menurut kementerian kesehatan.

Korban tewas naik menjadi 6.711 setelah tujuh kematian baru dilaporkan. Politik dalam dan luar negeri

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan lebih banyak orang tua yang mengizinkan anak sekolah dasar untuk bersekolah tatap muka daripada tingkat sekolah menengah. Pasalnya, para orang tua masih mengantar anaknya untuk naik kelas SD agar bisa menemani perjalanan ke sekolah. Politik Indonesia

“Ternyata saya sudah tanya SD, SMP, SMA tadi, ternyata semakin tinggi siswanya, semakin banyak orang tua yang belum memberikan kesempatan tatap muka anaknya,” kata Wakil Gubernur DKI di kota itu. Hall, Jakarta Pusat, Rabu 7 April 2021.

Read More: Ruang polisi di minta memasang CCTV, Akibat orang yang masuk keluarnya menjadi babak belur, Ada apa ini?

Riza Patria mengatakan, siswa SMA cenderung bersekolah sendiri, sehingga orang tua khawatir anak-anaknya lewat atau berkumpul di tempat umum. Dunia Politik dan Ekonomi

“Jadi kisarannya sekitar 20-30 persen, yang mendapat persetujuan orang tua,” kata politisi partai Gerindra. Ekonomi Indonesia

Hari ini, Letnan Gubernur DKI meninjau kembali penerapan sekolah tatap muka terbatas di SMK Negeri 2 Jakarta Pusat. Tes pembelajaran online tatap muka ini akan berlangsung di 85 sekolah mulai tanggal 7-29 April 2021. Politik dalam dan luar negeri

Habiburokhman, anggota Komisi III DPR, meminta Komnas HAM mendorong Polri untuk memasang kamera pengintai alias CCTV di setiap ruang pemeriksaan saksi dan tersangka. Habiburokhman menilai pemasangan kamera CCTV diperlukan untuk menunjukkan ada tidaknya kekerasan dalam penyidikan.

Pasalnya, kata Habiburokhman, penyiksaan dalam penyidikan yang menjadi sorotan Komnas HAM sangat sulit dibuktikan. Hal inilah yang kemudian menjadi kendala dalam proses penanganan penyelesaian kasus penyiksaan oleh pihak kepolisian. Politik Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia dalam laporan Komnas HAM lima tahun terakhir diketahui menduduki peringkat pertama kategori lembaga terbanyak yang melaporkan pelanggaran HAM.

Read More: Stone throwing at the house of the chairman of PA 212, CCTV shows the perpetrator 4 people

“Teknologi zaman sekarang ini CCTV pak, saya kira di semua kantor polisi kita anjurkan agar CCTV disediakan di ruang ujian. Jadi kita jangan ke jalan, kita dapat denda kecil kan? Tapi ada CCTV untuk beraksi. melakukan verifikasi BAP agar bisa didemonstrasikan, “kata Habiburokhman dalam rapat di Komisi III DPR, Selasa (6/4/2021). Dunia Politik dan Ekonomi

Habiburokhman dipantau dengan kamera CCTV, sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh polisi terhadap tersangka atau saksi dapat dimonitor selama tahap interogasi. Ini termasuk jika kekerasan atau penyiksaan dilakukan.

“Kalau ada yang masuk, keluar hitam kebiruan, tidak bisa dibuktikan ada pelanggaran HAM. Dan kita tidak mau itu terjadi, harus ada kamera CCTV. Saya kira dengan semangat ketelitian yang baru. Polri mereka dia akan dengan mudah menerimanya… idenya, ”kata Habiburokhman. Ekonomi Indonesia

Polisi Indonesia adalah institusi yang paling dikecam atas pelanggaran hak asasi manusia

Presiden Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan Polri merupakan lembaga yang paling banyak menerima pengaduan pelanggaran HAM. Data tersebut berdasarkan laporan jumlah pengaduan selama lima tahun terakhir.

Hal itu dilaporkan Taufan dalam rapat dengan Komisi III DPR.

“Kalau kita lihat statistik yang sebagian besar pengaduan dari Polri, kedua korporasi, ketiga pemerintah daerah. Lalu tentu ada kehakiman, pemerintah pusat, dalam hal ini, berbagai kementerian terkait. Tapi ketiganya selalu yang tertinggi dalam hal pengaduan, “kata Taufan, Selasa (4/6/2021). Politik dalam dan luar negeri

Taufan menjelaskan, ada dua jenis pengaduan pelanggaran HAM yang dilakukan polisi.

“Polisi, baik karena ada kasus yang menurut pengaduannya dilakukan oleh polisi, atau karena ada pihak lain yang diduga atau dituduh oleh pelapor melanggar HAM polisi, yang dianggap tidak pantas untuk mengurus polisi. pasukan. perintah Jadi ada dua jenis, “kata Taufan.

Namun, Taufan mengatakan, tidak semua laporan pelanggaran HAM yang dilakukan polisi benar. Setelah ditinjau dan diverifikasi kembali, ditemukan pengaduan yang tidak berdasarkan data yang dapat dipercaya.

Namun, Taufan mencatat, menurut laporan statistik, Polri yang paling banyak mengajukan pengaduan.

“Tapi yang jelas statistik ini menunjukkan bahwa polisi kita harus mendapat perhatian khusus. Sehingga polisi kita benar-benar bisa menjadi kepercayaan masyarakat dalam membela prinsip-prinsip HAM dan menjaga demokrasi di negara kita tercinta,” kata Taufan.

Komnas HAM sebelumnya menyebutkan ada 28.305 pengaduan pelanggaran HAM dalam lima tahun terakhir. Namun setelah lebih banyak dipilih, ada sekitar 9.800 duani yang terputus karena masalah administrasi.

“Karena sebagian pengaduannya hanya salinan. Jadi yang utama pengaduannya bukan Komnas HAM, misalnya ORI atau lainnya. Karena itu, 9.800 itu juga karena alasan administratif sehingga kami tidak melanjutkan,” kata Taufan.

“Ada 14.363 pengaduan yang masuk yang termasuk dalam dukungan tindak lanjut penyidikan terhadap 4.536 kasus, kemudian ada 3.400 kasus yang kami rujuk ke dukungan mediasi,” pungkasnya.

Chairman of the Alumni Brotherhood or PA 212, Slamet Maarif, said the number of perpetrators who broke into his house in Cimanggis, Depok, West Java in the early hours of Thursday, April 1, was four. One of them then threw stones at Slamet’s house.

Read More: The story of the boy in the Persebaya shirt before being kidnapped

“They rode on two motorbikes,” said Slamet Maarif via text message, Friday, April 2, 2021.

From the CCTV video footage given by Slamet, the two motorbikes entered the house alley together at around 01:59. The two motorbikes used by the perpetrators appeared to be matic types. Politik Indonesia

The perpetrators then passed Slamet’s house. They don’t stop or immediately throw new ones. The perpetrators kept on going until they finally made a U-turn in front of the house of one of Slamet’s neighbors.

The perpetrator’s convoy then returned to the alley in front of Slamet’s house. While driving, one of them seemed to throw something at Slamet’s house, allegedly a stone.

Slamet admits that he has not yet reported the incident of the attack on his house to the police. The reason is that the two previous cases of attack on his house that were reported to the police have not progressed. Dunia Politik dan Ekonomi

In the first case, an unknown person stoned Slamet’s house on Tuesday morning, February 18, 2020. Second, Slamet’s car, which was parked on the terrace of the house, was damaged by someone on Sunday, December 6, 2020. Ekonomi Indonesia

“Still thinking (report to the police). There are plans we want to go to LBH and Komnas HAM as well as Commission 3 of the DPR RI,” said the PA 212 leader. Politik dalam dan luar negeri