Dunia Politik dan Ekonomi

Habiburokhman, anggota Komisi III DPR, meminta Komnas HAM mendorong Polri untuk memasang kamera pengintai alias CCTV di setiap ruang pemeriksaan saksi dan tersangka. Habiburokhman menilai pemasangan kamera CCTV diperlukan untuk menunjukkan ada tidaknya kekerasan dalam penyidikan.

Pasalnya, kata Habiburokhman, penyiksaan dalam penyidikan yang menjadi sorotan Komnas HAM sangat sulit dibuktikan. Hal inilah yang kemudian menjadi kendala dalam proses penanganan penyelesaian kasus penyiksaan oleh pihak kepolisian. Politik Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia dalam laporan Komnas HAM lima tahun terakhir diketahui menduduki peringkat pertama kategori lembaga terbanyak yang melaporkan pelanggaran HAM.

Read More: Stone throwing at the house of the chairman of PA 212, CCTV shows the perpetrator 4 people

“Teknologi zaman sekarang ini CCTV pak, saya kira di semua kantor polisi kita anjurkan agar CCTV disediakan di ruang ujian. Jadi kita jangan ke jalan, kita dapat denda kecil kan? Tapi ada CCTV untuk beraksi. melakukan verifikasi BAP agar bisa didemonstrasikan, “kata Habiburokhman dalam rapat di Komisi III DPR, Selasa (6/4/2021). Dunia Politik dan Ekonomi

Habiburokhman dipantau dengan kamera CCTV, sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh polisi terhadap tersangka atau saksi dapat dimonitor selama tahap interogasi. Ini termasuk jika kekerasan atau penyiksaan dilakukan.

“Kalau ada yang masuk, keluar hitam kebiruan, tidak bisa dibuktikan ada pelanggaran HAM. Dan kita tidak mau itu terjadi, harus ada kamera CCTV. Saya kira dengan semangat ketelitian yang baru. Polri mereka dia akan dengan mudah menerimanya… idenya, ”kata Habiburokhman. Ekonomi Indonesia

Polisi Indonesia adalah institusi yang paling dikecam atas pelanggaran hak asasi manusia

Presiden Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan Polri merupakan lembaga yang paling banyak menerima pengaduan pelanggaran HAM. Data tersebut berdasarkan laporan jumlah pengaduan selama lima tahun terakhir.

Hal itu dilaporkan Taufan dalam rapat dengan Komisi III DPR.

“Kalau kita lihat statistik yang sebagian besar pengaduan dari Polri, kedua korporasi, ketiga pemerintah daerah. Lalu tentu ada kehakiman, pemerintah pusat, dalam hal ini, berbagai kementerian terkait. Tapi ketiganya selalu yang tertinggi dalam hal pengaduan, “kata Taufan, Selasa (4/6/2021). Politik dalam dan luar negeri

Taufan menjelaskan, ada dua jenis pengaduan pelanggaran HAM yang dilakukan polisi.

“Polisi, baik karena ada kasus yang menurut pengaduannya dilakukan oleh polisi, atau karena ada pihak lain yang diduga atau dituduh oleh pelapor melanggar HAM polisi, yang dianggap tidak pantas untuk mengurus polisi. pasukan. perintah Jadi ada dua jenis, “kata Taufan.

Namun, Taufan mengatakan, tidak semua laporan pelanggaran HAM yang dilakukan polisi benar. Setelah ditinjau dan diverifikasi kembali, ditemukan pengaduan yang tidak berdasarkan data yang dapat dipercaya.

Namun, Taufan mencatat, menurut laporan statistik, Polri yang paling banyak mengajukan pengaduan.

“Tapi yang jelas statistik ini menunjukkan bahwa polisi kita harus mendapat perhatian khusus. Sehingga polisi kita benar-benar bisa menjadi kepercayaan masyarakat dalam membela prinsip-prinsip HAM dan menjaga demokrasi di negara kita tercinta,” kata Taufan.

Komnas HAM sebelumnya menyebutkan ada 28.305 pengaduan pelanggaran HAM dalam lima tahun terakhir. Namun setelah lebih banyak dipilih, ada sekitar 9.800 duani yang terputus karena masalah administrasi.

“Karena sebagian pengaduannya hanya salinan. Jadi yang utama pengaduannya bukan Komnas HAM, misalnya ORI atau lainnya. Karena itu, 9.800 itu juga karena alasan administratif sehingga kami tidak melanjutkan,” kata Taufan.

“Ada 14.363 pengaduan yang masuk yang termasuk dalam dukungan tindak lanjut penyidikan terhadap 4.536 kasus, kemudian ada 3.400 kasus yang kami rujuk ke dukungan mediasi,” pungkasnya.