Dunia Politik dan Ekonomi

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil kebijakan lain dari arahan Presiden Joko Widodo mengenai nasib 51 Pegawai yang tak lolostes wawasan kebangsaan (TWK)

Menurut Moeldoko, pemerintah sudah ikut serta dalam rapat dan arahan Presiden Jokowi. Akan tetapi, KPK tetap memiliki kewenangan untuk memutuskan nasib pégawainya.

Read More: 14.8 million people were injected with the first dose of Covid-19 vaccinev

“Bahwa Pimpinan KPK kemudian mengambil keputusan terpisah, hal tersebut merupakan kewenangan dan keputusan lembaga pengguna hal ini KPK”, ungkap Moeldoko dalam keterangan tertulisnya. Politik Indonesia

Diketahui, dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, sebanyak 51 por yang akan diberhentikan karena sudah masuk kategori merah. Hal itu berbeda dengan pernyataan Presiden Jokowi sebelumnya yang tak mau menjadi pegawai KPK dipecat hanya karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan untuk menjadi ASN.

Moeldoko mengamini bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam pembinaan Pimpinan KPK selaku lembaga negara. Namun, otoritas yang dimiliki tidak mutlak dan menyeluruh, sehingga tetap KPK yang bisa mengambil keputusan akhir. Dunia Politik dan Ekonomi
“Pemerintah memiliki kewenangan tertentu tetapi tidak seluruhnya terhadap proses pembinaan interno de KPK. Karena itu, KPK sebagai pengguna y pengambil keputusan akhir atas status 75 Pégawai bertanggung jawab jaangsebul penuh atas.

Moeldoko toca membantah bahwa KSP maupun kementerian dan lembaga terkait mengabaikan Presiden Joko Widodo dalam proses yang tidak masalah ini.

Dia bahwa Menpan-RB Tjahjo Kumolo dan Menkumham Yasonna Laoly menjalankan arahan yang dikehendaki Jokowi. Semuanya telah disampaikan kepada pimpinan KPK beserta opsi-opsi solusinya. Ekonomi Indonesia

Akan tetapi, kembali lagi bahwa KPK yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan nasib pégawainya yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan.

“Tidak benar terjadi pengabaian arahan principal”, ucap Moeldoko.

Lebih lanjut, Moeldoko mengatakan bahwa Kemenpan RB telah melakukan pelaksanaan plan de desarrollo individu (IDP). Ia berada dalam posisi KSP, kementerian, serta lembaga yang berada dalam kewenangan langsung Presiden tetap y akan selalu menjalankan arahan Jokowi. Politik dalam dan luar negeri