Jokowi Debts Again IDR 13 Trillion from the World Bank, Economist: Not Right
Pada Kamis (1/4/2021), Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam rangka memperingati Hari Siaran Radio dan Televisi Nasional ke-88.
Bank Dunia atau Bank Dunia baru saja menyetujui pinjaman $500 juta baru yang diajukan oleh pemerintah Indonesia.
Seperti dilansir Kompas.com, Sabtu (19/6/2021) utang baru itu akan berfungsi untuk memperkuat sistem kesehatan nasional. Politik Indonesia
Beberapa di antaranya adalah penambahan tempat isolasi pasien Covid-19, tempat tidur rumah sakit, penambahan tenaga medis, laboratorium penguji, serta peningkatan pengawasan dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi.
Selain itu, pinjaman Bank Dunia juga akan digunakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperluas program vaksinasi Covid-19.
Sebelumnya, pada 10 Juni 2021, Bank Dunia juga menyetujui utang baru yang diajukan pemerintah Indonesia sebesar US$400 juta. Dunia Politik dan Ekonomi
Sehingga total utang Indonesia yang baru akan pensiun pada Juni 2021 mencapai 900 juta dolar atau setara dengan 13,04 triliun rupee (kurs 14.480 rupee).
Jadi apakah keputusan untuk menarik utang baru itu benar?
Subsidi suku bunga pinjaman
Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios), Bhima Yudhistira, menilai kebijakan penghapusan utang yang baru tidak tepat.
Menurutnya, alih-alih menambah utang baru, yang harus dilakukan adalah meminta keringanan penghapusan pokok pinjaman atau keringanan pengurangan bunga pinjaman dari kreditur seperti Bank Dunia. Ekonomi Indonesia
“Ya jelas tidak fair. Menambah utang harus hati-hati,” kata Bima saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (19/6/2021) siang.
Penambahan utang, kata dia, berimplikasi, terutama pada nilai tukar, terhadap bunga dan belanja modal yang harus dibayar.
Saat ini, belanja bunga utang diperkirakan tumbuh menjadi Rp 373 triliun per tahun, atau 25% dari penerimaan pajak.
“Selain itu, proyeksi pelemahan rupiah akibat tapering tantrum akan meningkatkan beban bunga pinjaman luar negeri,” jelasnya. Politik dalam dan luar negeri
Komitmen Bank Dunia dan IMF
Bhima mengatakan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia berkomitmen untuk mengurangi beban utang negara-negara yang terkena dampak pandemi Covid-19.
Komitmen ini juga didukung oleh deklarasi Sekjen PBB Antonio Guterres yang meminta kreditur menunda pembayaran utang negara-negara berpenghasilan menengah hingga 2022.
Menurut Bhima, saat ini Indonesia juga sedang downgrade dari negara berpenghasilan menengah ke atas menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah akibat pandemi.
“Akibat downgrade tersebut, Indonesia masuk dalam kategori negara yang pembayaran utangnya bisa tertunda,” ujarnya.
“Langkah ini bisa dimulai dengan membuka renegosiasi utang serupa dengan Paris Club atau skenario debt swap. Debt swapping adalah menukar utang yang ada dengan program, misalnya dengan Jerman di bidang pendidikan dan Italia dalam rekonstruksi. pasca bencana tsunami di Aceh,” tambah Bima.
Menurut Bima, pandemi Covid-19 merupakan bencana yang seharusnya menjadi peluang untuk mengurangi beban utang, bukan sebaliknya.