Dunia Politik dan Ekonomi

Juru bicara Menko Maritim dan Investasi, Jodi Mahardi, menjawab bahwa jumlah korban tewas tidak termasuk dalam penilaian PPKM. Dia menyebut ini tindakan sementara.

“Tidak dibersihkan, tidak digunakan sementara karena ditemukan ada input data yang merupakan akumulasi angka kematian dalam beberapa pekan terakhir, yang menyebabkan bias atau bias dalam evaluasi,” kata Jodi melalui keterangan resmi. (8/11/2021). Politik Indonesia

Ia menjelaskan, pemerintah menemukan banyak kematian akibat Covid-19 yang terakumulasi atau mencicil, sehingga terlambat dilaporkan.

“Jadi ada bias atau bias dalam analisis, yang membuat sulit untuk menilai perkembangan situasi di suatu daerah,” katanya.

Data yang miring ini, lanjutnya, menyebabkan penilaian tingkat PPKM di suatu daerah tidak akurat. Akibatnya, pemerintah menghilangkan sementara data kematian dari indikator evaluasi PPKM. Dunia Politik dan Ekonomi

Selain itu, keterlambatan data tersebut juga terjadi karena banyak kasus aktif yang belum terupdate lebih dari 21 hari.

“Banyak kasus sudah sembuh dan angka kematian akhir belum diperbarui,” jelasnya.

Read More:Employees Use Outdated Hamburgers and Tortillas, McDonald’s Korea Apologizes

Dia menekankan bahwa pemerintah terus mengambil langkah-langkah korektif untuk memastikan data yang akurat. Anda sedang mendengarkan data yang masuk.

“Nantinya indikator kematian ini akan dimasukkan jika datanya akurat,” katanya. Ekonomi Indonesia

Oleh karena itu, pemerintah masih menggunakan lima indikator penilaian lainnya, yaitu tingkat pemanfaatan tempat tidur, kasus terkonfirmasi, rawat inap, tindak lanjut, pengujian, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Sebelumnya diinformasikan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan berdasarkan penilaian PPKM sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk mengecualikan indikator kematian dari penilaian.

“Karena kami menemukan ada input data yang merepresentasikan peningkatan angka kematian selama beberapa minggu terakhir, yang menyebabkan bias dalam penilaian,” ujarnya. Politik dalam dan luar negeri

Sebagai solusinya, lanjut Luhut, pemerintah sedang berupaya keras untuk menyelaraskan data dan menyempurnakan Sistem Informasi Pelacakan atau Silacak.