Dunia Politik dan Ekonomi

Seorang anggota polisi, Bhayangkara Dua (Bharada) Muhammad Kurniadi, yang tewas dalam baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kiwirok, Kabupaten Gunung Bintang, Papua, akan dimakamkan di kampung halamannya di Tamiang, Aceh.

“Namun karena lebih dekat ke Medan, jenazah dievakuasi melalui Medan,” kata Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri usai melepas evakuasi jenazah Bharada Muhammad Kurniadi di RS Bhayangkara, Jayapura, Minggu, 26 September 2019. , 2021. Politik Indonesia

Diakuinya, meninggalnya anggota Brimob BKO Polda Sumut merupakan duka yang mendalam bagi polisi.

Read More: PSI Attacks PKS Against Anies Baswedan

“TNI-Polri tidak akan mundur dan memberi ruang kepada kelompok-kelompok yang sering melakukan aksi kekerasan senjata, terutama dengan sasaran tertentu,” kata Fakhiri sambil memastikan penambahan personel untuk mengamankan wilayah dan menegakkan hukum.

Diakuinya, jumlah personel TNI-Polri di Kiwirok memang bertambah, namun dengan kejadian pada Minggu pagi itu, pihaknya akan mengkaji ulang. Dunia Politik dan Ekonomi

“Staf juga diminta waspada dan tidak mudah terprovokasi dengan aksi penembakan yang dilakukan KKB pimpinan Lamek Taplo,” kata Fakhiri.

Muhammad Kurniadi, anggota Brimob Polda Sumut yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi pada Minggu pagi, 26 September, tewas dalam baku tembak dengan KKB di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang.

Kejadian bermula pada pukul 04.50 WIB terjadi tembakan dari depan Mapolres Kiwirok, disusul baku tembak antara KKB dengan TNI dan Polri.

Dikabarkan, sekitar pukul 05.15 WIB, seorang anggota Brimob, Bharada Muhammad Kurniadi, tewas setelah tertembak di area ketiak kanan. Ekonomi Indonesia

Pada 21 September, Pratu Ida Bagus Putu, anggota Yonif 403/WP, tewas dalam baku tembak dengan KKB di Kiwirok saat mengamankan bandara untuk evakuasi jenazah tenaga kesehatan Gabriela Meilan. Politik dalam dan luar negeri

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui juru bicaranya Ariyo Bimmo secara blak-blakan menyerang F-PKS DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz yang dinilai tidak paham hukum pidana.

“Komentar anggota F-PKS Abdul Aziz mencerminkan kesalahpahamannya tentang hukum pidana di Indonesia,” kata juru bicara PSI Ariyo Bimmo, Kamis (23/9).

“Sangat wajar, karena yang berkepentingan tidak memiliki gelar pengacara, tetapi berlebihan sebagai pejabat publik yang harus memberikan pendidikan hukum yang baik kepada masyarakat,” lanjutnya. Politik Indonesia

Kepada wartawan, Ariyo Bimmo menjelaskan bahwa hukum pidana sangat ketat.

Menurut Ariyo Bimmo, misalnya dalam pasal 1 KUHP ditetapkan bahwa suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana tetapi berdasarkan ketentuan pidana peraturan perundang-undangan yang ada sebelum perbuatan itu terjadi.

Read More: Antigen Test Results 61 Students of SMPN 3 Mrebet Purbalingga Positive for Covid-19

“Kalau bukan tindak pidana tapi disebut tindak pidana, itu kriminalisasi,” jelas Ariyo Bimmo. Dunia Politik dan Ekonomi

Seperti diketahui, Abdul Aziz, anggota F-PKS DPRD DKI Jakarta, mengatakan pernyataan Pj Ketua PSI Giring Ganesha bisa dipidanakan karena menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pembohong.

Abdul Aziz menegaskan, pernyataan mantan penyanyi Nidji itu bisa dikenai sanksi jika dilaporkan ke polisi.

“Oh ya (berpotensi kriminal), fitnah kalau dilaporkan. Saya kira kalau gubernur mau serius, itu akan menjadi kasus hukum. Saya kira gubernur cukup bijak menangani hal seperti itu,” kata Abdul Aziz. . katanya dalam keterangannya. pernyataan, Kamis (23/9).

Menanggapi hal tersebut, Ariyo Bimmo mengklaim bahwa alasan Abdul Aziz salah.

Ariyo Bimmo merasa Giring Ganesha bisa membawa pernyataan Abdul Aziz ke ranah hukum. Namun, Ariyo menilai Giring cerdas menanggapi pernyataan Abdul Aziz. Ekonomi Indonesia

“Sebagai orang awam, saya juga dapat mengatakan bahwa pernyataan Abdul Aziz adalah tindakan ancaman yang juga dapat menjadi subjek tindak pidana,” kata Ariyo. Politik dalam dan luar negeri

“Tapi kalau ada yang mau mencela Pj Ketua PSI Giring Ganesha, silakan. Kita hadapi,” tutupnya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, melaporkan tes antibiotik yang dilakukan pada 61 siswa SMPN 3 Mrebet menunjukkan hasil positif Covid-19. Sebelumnya, 90 orang dari SMPN 4 Mrebet telah memprovokasi kursus tatap muka di Purbalingga.

“Sebelumnya ada 90 siswa SMPN 4 Mrebet yang dilakukan isolasi karena hasil rapid test antibiotik, positif Covid-19. Kini, 61 siswa SMPN 3 Mrebet juga sudah menunjukkan hasil positif”, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, Hanung Wikantono, menurut informasi dari Antara kepada Purbalingga, Rabu (22/9).

Hanung membenarkan bahwa saat ini tim Gugus Tarea Covid-19 Purbalingga sedang melakukan respon cepat atas kejadian tersebut. Terakhir, menyediakan isolasi terpusat, desinfektan bubuk di gedung sekolah, melakukan koordinasi interseksi dan menyiapkan tes PCR. Politik Indonesia

“Tim juga menyiapkan langkah tindak lanjut jika hasil tes PCR dipastikan positif,” kata Hanung Wikantono.

Read More: Searching for the Cause of the Sinking of Safeguard Ship IV that Killed 2 People

Menurutnya, mayoritas siswa dengan tes antigen positif Covid-19 dalam kondisi baik dan tanpa gejala. Tanpa batasan, langkah-langkah isolasi terpusat selalu diperlukan untuk mengoptimalkan dan memfasilitasi gerakan selanjutnya.

Sementara itu, Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, meminta orang tua atau tutornya untuk tetap tenang. Karena anak-anaknya tidur di bawah pengawasan tim medis. Dunia Politik dan Ekonomi

“Selain itu, anak-anak juga akan memiliki infrastruktur yang memadai,” kata Dyah Hayuning Pratiwi.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga, tegasnya, juga untuk sementara mencurigai kegiatan pendidikan tatap muka (PTM) untuk melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap penyusunan protokol sanitasi. “Untuk jangka waktu tertentu, seluruh pelaksanaan PTM dibatasi penahanan sampai tidak dilakukan evaluasi lebih lanjut,” jelas Dyah Hayuning Pratiwi. Ekonomi Indonesia

Bupati menambahkan, di penghujung pestanya, pihaknya telah menetapkan aturan ketat untuk pengurusan PTM terbatas. “Misalnya melakukan uji antigen secara mendalam sebelum pelaksanaan PTM dibatasi, instruktur didorong dan persiapan penerapan protokol sanitasi di sekolah juga dijamin,” kata Dyah Hayuning Pratiwi. Politik dalam dan luar negeri

Polisi terus menyelidiki penyebab tenggelamnya kapal Pengayoman IV dalam perjalanan menuju Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, pada Jumat (17/9/2021).

Kapolsek AKBP Cilacap Leganek Mawardi menjelaskan, polisi telah memeriksa 8 saksi terkait kejadian ini.

Saksi-saksi ini adalah orang-orang yang berada di lokasi kejadian saat kecelakaan terjadi. Beberapa membantu para korban. Politik Indonesia

Polisi juga memeriksa para korban untuk menentukan jumlah penumpang di kapal yang gagal tersebut.

“Saksi lebih banyak menjelaskan bagaimana persidangan dilakukan. Kami terus menyelidiki lebih lanjut, penyidik ​​terus bekerja,” kata Leganek.

Read More: Jokowi: We have to start learning to live side by side with COVID-19

Selain meminta keterangan, polisi juga memeriksa kamera CCTV di dermaga Wijayapura. Dunia Politik dan Ekonomi

“CCTV menunjukkan bahwa arusnya kuat, jadi mereka naik perahu,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Kapal Pengyomanan IV yang digunakan untuk penyeberangan ke Pulau Nusakambangan akan tenggelam di perairan Cilacap pada Jumat (17/9/2021) sekitar pukul 09.00 WIB.

Kapal tersebut diketahui mengangkut dua truk tronton bermuatan batu pecah untuk proyek pembangunan tiga penjara baru di Pulau Nusakambangan.
Kronologis kejadian

Sementara itu, Kepala Urusan Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tubagus Erif Faturahman menjelaskan kronologis tenggelamnya kapal milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kapal Pengayoman IV yang memuat dua truk proyek dan beberapa petugas berangkat dari dermaga Wijayapura menuju Sodong pada pukul 09.00 WIB. Ekonomi Indonesia

Di tengah perjalanan, kapal mulai goyang akibat angin kencang dan ombak besar.

“Kapal Pengayoman tenggelam dan hanyut ke tengah selat,” kata pria yang akrab disapa Bagus itu.

Baca juga: Kronologi Tenggelamnya Kapal Induk IV Versi Kemenkumham Nusakambangan

Tak lama setelah kejadian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengambil dua langkah, yakni mengerahkan kapal Pengayoman dan Compreng untuk membantu evakuasi. Kedua, berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membantu evakuasi dan penyelamatan. Politik dalam dan luar negeri

Adalah baik untuk mengatakan bahwa 2 orang meninggal dalam kecelakaan itu. Kemudian empat lainnya, termasuk nakhoda, selamat.

“Dua orang tewas, yakni petugas lapas dan pekerja proyek,” kata Bagus.

Presiden Jokowi hari ini berada di Aceh untuk rangkaian kunjungan bisnis. Kepala BIN, Polisi Jenderal Budi Gunawan, menemaninya meninjau vaksinasi door-to-door.

“Kami harapkan total 30.000 orang dan 42.000 pelajar dan mahasiswa dapat divaksinasi melalui kegiatan vaksinasi ini,” kata Jokowi di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Kamis (16/9). Politik Indonesia

Jokowi menambahkan, alasan pemerintah melakukan vaksinasi door to door, tujuannya untuk memberikan pelayanan lebih kepada masyarakat secara langsung karena door to door.

Read More: Henry Yosodiningrat angry that his voice was cut off hoax Megawati dies, Wanted Account Jatim070881 !

“Karena vaksin ini salah satu kunci penghambat penyebaran COVID-19 dan kita berharap dengan percepatan vaksinasi kita bisa mengendalikan penyebaran COVID-19,” jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Dunia Politik dan Ekonomi

Presiden Jokowi meninjau vaksin secara door to door di kawasan Desa Krajan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun.

Selain itu, Jokowi berharap semakin banyak masyarakat yang menerima vaksin dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Karena COVID-19 tidak akan hilang sepenuhnya dari Indonesia. Ekonomi Indonesia

“Kita memang harus mulai belajar hidup dengan COVID-19 karena nyatanya COVID-19 ini tidak akan hilang sama sekali dari negara kita”, – Jokowi.

Dalam penerbangan ke Provinsi Aceh, Presiden juga didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Kepresidenan Marsda TNI M. Tonny Harjono dan Panglima Paspampres Jenderal Divisi TNI Tri Budi Utomo. Politik dalam dan luar negeri

Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat marah setelah suaranya yang terputus digunakan untuk memperkuat tema hoax kematian Megawati Soekarnoputri. Henry secara resmi melaporkan laporan bahwa hoaks menyebar ke Polda Metro Jaya.

“Saya telah resmi mencela pemilik akun YouTube “Mahakarya Cendana” dan pemilik akun Tiktok Jatim070881,” kata Henry kepada ANDA pada Selasa, 14 September 2021. Politik Indonesia

Pengaduan itu diajukan kemarin, Senin, 13 September. Wawan bersama kedua putranya yang juga pendukung, Dr Radhitya Yosodiningrat, S, MH (Adhit) dan Dr. S. Ragahdo, SH, LLM (Aga) datang ke Polda Metro Jaya. Laporan diterima dengan nomor LP/B/4518/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Read More: Police Reject Report of Suspected Harassment Perpetrator on MS

“Mereka memfitnah saya dan menyebarkan berita bohong dengan membuat video rekayasa seolah-olah membenarkan rumor meninggalnya Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai DPP PDIP,” ujarnya lagi.

“Meskipun gambar dan suara saya adalah rekaman gambar dan suara saya pada tahun 2019, ketika Pak Nazarudin Kiemas, politisi penting PDI-P yang juga adik dari almarhum Pak Taufiq Kiemas, meninggal dunia,” katanya. Dunia Politik dan Ekonomi

Megawati kembali diserang karena masalah tidak langsung. Setelah disebut-sebut sebagai kritikus pekan lalu hingga dirawat di ICU dan ditanggapi dengan terlihat bugar saat membuka sekolah partai, kini Megawati dikabarkan lebih sadis, meninggal.

Isu ini beredar di TikTok. Ada video yang diunggah dari akun TikTok, @dhianrama18. Membuat narasi yang sangat agung dalam video, “Turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Megawati Soekarnoputri. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT |”. Ekonomi Indonesia

Agar terdengar serius, akun ini juga menyertakan cuplikan suara politisi PDIP Henry Yosodiningrat. Juga tidak jelas dalam konteks apa dia berbicara. Hanya potongan-potongan rumor yang diambil untuk bisa meyakinkan isu penipuan ini.

“Para politisi PDI Perjuangan telah belajar banyak dari almarhum yang meninggalkan kesan yang sangat baik dan kenangan yang sangat dalam.” Politik dalam dan luar negeri

Masalah ini tidak hanya beredar di TikTok. Namun dengan narasi yang berbeda, beredar juga di YouTube.

Sebanyak dua tersangka pelaku pelecehan seksual terhadap pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), MS, EO dan RT, lapor Polda Metro Jaya. Pengaduan pencemaran nama baik ditolak. Politik Indonesia

“Laporan polisi belum (diterima), sedang diverifikasi, sedang dianalisis,” kata pengacara EO dan RT Denny Hariatna di Mapolres Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 10 September 2021.

Denny mengatakan kliennya melaporkan MS karena di-bully setelah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Pelecehan itu terjadi setelah surat pengakuan MS tentang pelecehan seksual dan penguntitan beredar di kantor KPI di Jakarta Pusat.

Read More: Anies Baswedan: Holywings Betrayed Millions of People, Can’t Operate, Period

“Kami menargetkan akun media sosial yang telah mencemarkan nama baik dan menganiaya klien kami karena ini adalah kerugian nyata bagi klien kami,” kata Denny. Dunia Politik dan Ekonomi

Namun, penyidik ​​tidak menerima laporan kliennya. Denny mengaku akan kembali ke Polda Metro Jaya untuk bertanya-tanya mengapa polisi tidak menerima laporan itu.

“Ya, kami akan kembali ke sini untuk mengklarifikasi laporan yang sedang dianalisis atau diverifikasi,” kata Denny.

Sebelumnya, Negara Anggota melaporkan pelecehan dan intimidasi seksual ke Polres Metro Jakarta Pusat. Polisi memeriksa total delapan orang yang diduga terlibat pelecehan seksual, salah satunya EO dan RT. Ekonomi Indonesia

Polda Metro Jaya membentuk tim penyidik ​​untuk mengklarifikasi bagian-bagian yang ditulis MS. Para penulis yang diduga terkait dengan seni. 289,281 KUHP dan 335 tentang perbuatan cabul dan kejahatan terhadap pendidikan disertai dengan ancaman.

Halo teman-teman Medcom, terima kasih telah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaik Anda. Kami ingin mengidentifikasi kebutuhan Anda dengan lebih baik. Bantu kami mengisi kuesioner ini https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo 50 ribu Go-Pay / Ovo @Rp untuk 20 entri yang paling berkesan. Dengan hormat. Politik dalam dan luar negeri

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampak geram atas pelanggaran penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Holywings Kemang di Jakarta Selatan. Tindakan ini dinilai bertentangan dengan upaya masyarakat menekan penularan Covid-19 dalam beberapa bulan terakhir. Politik Indonesia

“Holywings dan sejenisnya telah mengkhianati jutaan orang yang bekerja di rumah sampai mereka mati. Itu benar-benar menurunkan upaya semua orang,” kata Anies kepada wartawan, Kamis (9 September).

Atas dasar itu, Pemprov DKI Jakarta memutuskan menjatuhkan hukuman berat kepada Holywings. Artinya, tutup tempat tersebut hingga akhir pandemi.

Read More: KPI Asks Television to Stop Glorifying Saipul Jamil’s Release

“Kami tidak akan membiarkan hal seperti itu dibiarkan begitu saja. Saya tidak bisa operasi, titik,” kata Anies.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya (Ditresnarkoba) melakukan pemeriksaan dadakan (sidak) di restoran dan bar Holywings Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan pada Minggu (5/9). Hasilnya, agen menemukan adanya pelanggaran Batasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 terkait jam buka. Dunia Politik dan Ekonomi

Kombes Pol Mukti Juharsa, Direktur Polda Metro Jaya, mengatakan Holywings Epicentrum diduga melebihi jam buka yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta. Di mana situs masih berjalan ketika agen tiba sekitar jam 11 malam WIB?

“Kami menemukan jam buka itu menyalahi aturan,” kata Mukti kepada wartawan, Senin (9/6).

Atas pelanggaran ini Holywings Epicentrum mendapat sanksi berupa teguran tertulis. Jika restoran tersebut melanggar lagi, maka akan dikenakan sanksi yang lebih berat. Ekonomi Indonesia

Sehari sebelumnya, personel gabungan TNI-Polri dan Satpol PP juga melakukan pemeriksaan di Kedai Holywings, Kemang, Jakarta Selatan. Di sana petugas juga menemukan pelanggaran jam buka dan protokol kesehatan.

Atas dasar itu, Satpol PP DKI Jakarta mengeluarkan sanksi berupa penutupan sementara 3×24 jam. Setelah melakukan penyelidikan menyeluruh, Pemprov DKI Jakarta akhirnya menangguhkan izin usaha sambil menunggu penyelesaian PPKM. Politik dalam dan luar negeri

Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI telah meminta semua lembaga televisi untuk tidak mengagungkan dan mengagungkan publikasi Saipul Jamil dalam konten siaran. Penyanyi Saipul dibebaskan setelah dihukum karena pelecehan anak dan pelecehan seksual.

“Kami berharap semua penyiar memahami kepekaan dan etika peradilan publik terhadap kasus yang menimpa yang bersangkutan dan sekaligus tidak membuka kembali trauma yang dialami korban,” kata Wakil Presiden KPI Pusat Mulyo Hadi Purnomo. .dalam keterangan tertulis, Senin, 6 September 2021. Politik Indonesia

KPI juga mengimbau lembaga penyiaran untuk lebih memperhatikan transmisi konten perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tata krama dan peraturan, seperti penyimpangan seksual, prostitusi, narkoba dan lain-lain yang dilakukan oleh artis atau tokoh masyarakat.

Read More: KSP’s Defense Against the Many Murals Attacking Jokowi

“Kami berharap lembaga penyiaran mengutamakan atau membimbing unsur edukasi dari informasi yang dikirimkan agar hal yang sama tidak terulang kembali dan sanksi hukum yang telah dilakukan tidak dirasakan oleh masyarakat sebagai risiko biasa.” Dunia Politik dan Ekonomi

Mulyo menilai hak individu tidak boleh dibatasi. Namun, hak dan kenyamanan publik juga harus diperhatikan karena frekuensi adalah milik publik dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.

“Mengutamakan hak individu tetapi merusak hak masyarakat tentu tidak tepat,” katanya. Ekonomi Indonesia

Saipul Jamil mengakhiri delapan tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur pada Kamis, 2 September 2021. Setelah bebas dari penjara, Saipul diundang ke berbagai acara televisi.
Tindakan mengundang mantan narapidana pelecehan seksual Saipul Jamil ke berbagai acara televisi setelah dibebaskan dari penjara Cipinang memicu reaksi negatif baik dari netizen maupun tokoh masyarakat seperti sutradara Angga Sasongko. Politik dalam dan luar negeri

Mural yang dibuat oleh banyak seniman belakangan ini banyak disebarluaskan. Ada pihak yang mengkritik pemerintah secara umum atas situasi saat ini, yang secara langsung mengkritik Presiden Joko Widodo. Last but not least, mural kemudian dihapus, memicu perdebatan.

Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Juri Ardiantoro, menanggapi serangkaian karya seni berupa mural yang menunjukkan kritik terhadap pemerintah dan Presiden Joko Widodo. Politik Indonesia

Juri menilai, jika kritik dimaknai sebagai bagian dari demokrasi, maka tidak adil mengabaikan unsur-unsur yang mendasarinya. Ia mengatakan, antara lain menghormati hukum, etika dan estetika untuk menjaga ketertiban sosial.

Read More: The ‘victim’ is ready to report to the police, Medina Zein is given time to show good faith

Juri memberikan kebebasan berekspresi terhadap hak semua warga negara, termasuk berekspresi dalam bentuk mural. Tapi yang harus diingat, kata mantan Ketua KPU itu, berekspresi dan membangun optimisme dan kepenuhan peradaban dalam berdemokrasi. Dunia Politik dan Ekonomi

Mural yang sengaja disebar yang belakangan menyerang Presiden Jokowi Widodo merupakan cerminan dari perbuatan yang sebenarnya dihasilkan dari ketiga unsur tersebut karena mengganggu ketertiban sosial dan kepatuhan hukum, kurang memiliki nilai etika dan estetika, kata juri dalam keterangan tertulisnya, Jumat. . , 3 September 2021.

Menurut juri, kritik yang baik terdiri dari memberikan solusi atas berbagai masalah pada subjek kritik. Presiden Jokowi telah berulang kali menyatakan bahwa dia secara terbuka mengkritiknya.

“Presiden Jokowi telah berulang kali menyatakan terbuka terhadap berbagai pendapat dan kritik. Dia bahkan tidak akan menempatkan pengkritiknya sebagai musuh, termasuk pembuat mural yang menyerangnya,” katanya.

Jadi, menurut juri, tidak ada yang salah dengan kritik yang dibangun melalui mural. Hanya perlu mempertimbangkan nilai-nilai lain seperti estetika di ruang publik. Ekonomi Indonesia

“Jadi membuat mural itu tidak masalah dan juga tidak dilarang. Tapi penting untuk diperhatikan, apakah mural bisa ‘dilukis’ di tempat-tempat umum tersebut? Apakah tidak mengganggu kenyamanan masyarakat dan isinya tidak menyerang kepribadian orang yang absen? secara mental?” kata juri. Politik dalam dan luar negeri