Category Archive : Berita Terkini

Kejaksaan Agung Mengajukan Rp400 Miliar Untuk Membangun Kembali Gedung yang Terbakar

Kejaksaan Agung mengusulkan tambahan anggaran Rp 400 miliar dalam APBN 2021 (APBN).

Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan kembali gedung Kejaksaan Agung yang terbakar pada Sabtu (22/8).

“Kejaksaan mensyaratkan Komisi III DPR dapat mendukung dan menyetujui anggaran tambahan sebesar R $ 400 miliar pada tahun 2021 untuk pembangunan kembali gedung induk Kejaksaan Agung,” kata Setia dalam rapat kerja tersebut. Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/9). Politik Indonesia

Setia menjelaskan, indikatif pagu anggaran RUPS yang disetujui Kementerian Keuangan sebesar Rp 6,9 triliun. Namun, dana untuk pembangunan gedung tersebut belum masuk dalam anggaran.

Dia mengatakan, kebakaran terjadi setelah pagu indikatif anggaran disetujui, sehingga Kejaksaan Agung mengusulkan anggaran tambahan.

Read More: Positif Covid-19 Meningkat Jadi 60 Orang, karena Paslon Pilkada

“Kebakaran tanggal 22 Agustus 2020 yang mengakibatkan kerusakan parah pada seluruh gedung induk Kejaksaan, menghambat jalannya tugas pokok, sehingga perlu dibangun kembali gedung tersebut,” kata Setia. Dunia Politik dan Ekonomi

Sebelumnya, Kejaksaan Agung di Jalan Sultan Hasanuddin Dalam nomor 1, Desa Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terbakar pada Sabtu malam (22/8). Api baru bisa dipadamkan keesokan harinya.

Kejaksaan Agung menyebut kebakaran tidak membahayakan berkas perkara korupsi. Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimiladi mengatakan Kejaksaan Agung masih bisa melanjutkan pekerjaannya dengan menempati Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Ragunan dan Ceger. Ekonomi Indonesia

Kejaksaan memperkirakan kerugian akibat kebakaran di gedung utama mencapai Rp1,1 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari dua jenis kerugian yaitu bangunan dan aset lain yang berada di dalam gedung.

Kepala Pusat Informasi Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Hari Setiyono mengatakan, kerugian bangunan dan bangunan itu sendiri diperkirakan sedikitnya Rp. 178,3 miliar. Sedangkan kerugian aset yang terdapat di gedung tersebut mencapai Rp 940,2 miliar.

Hingga akhir Agustus lalu, Polri sudah memeriksa 105 orang yang menjadi saksi kebakaran di Kejaksaan Agung, termasuk lima Kepala Pejabat (PJU). Namun, polisi belum bisa mengungkap penyebab kebakaran tersebut. Politik dalam dan luar negeri

Positif Covid-19 Meningkat Jadi 60 Orang, karena Paslon Pilkada

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman membenarkan jumlah calon pasangan calon (bapaslón) Pilkada Serentak 2020 yang terpapar Covid-19 semakin banyak.

Arief mengatakan, data tersebut diperoleh dari hasil tes PCR yang diserahkan masing-masing ustadz pada saat pendaftaran, mulai Jumat (4/9) hingga Minggu (6/9).

“Data calon yang dinyatakan positif saat uji smear, yang dilaporkan sampai saat ini sudah mencapai 60 calon yang dinyatakan positif Covid-19,” kata Arief di sela rapat kerja Komisi II DPR RI di Jakarta. Kompleks Parlemen, Jakarta. Kamis (9/10). Politik Indonesia

Arief mengatakan, angka tersebut didapat dari hasil tes smear bunglon di 32 provinsi. Namun, kaplon positif Covid-19 telah ditemukan di 21 provinsi.

Pada Senin (07/07), jumlah bunglon yang dinyatakan positif Covid-19 tercatat sebanyak 37 orang. Kemudian meningkat menjadi 59 orang pada Rabu (9/9). Arief mengatakan, lonjakan jumlah tersebut terjadi karena adanya pemutakhiran data daerah KPU. Dunia Politik dan Ekonomi

KPU mewajibkan setiap drift Pilkada 2020 menjalani tes PCR sebelum pendaftaran. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 mewajibkan ustadz mempresentasikan hasil tes pada saat pendaftaran. Ekonomi Indonesia

PKPU melarang calon positif Covid-19 melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kandidat harus menjalani perawatan dengan Covid-19 hingga dinyatakan negatif. Setelah negatif, calon hanya bisa melanjutkan tahap pendaftaran.

Read More: Mulyadi-Ali Mukhni yang membatalkan daftar PDIP

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten / Kota
menetapkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan calon dan sehat jasmani, rohani, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika sebagai pasangan calon peserta pemilu sesuai kalender untuk menentukan pasangan calon sebagaimana tercantum dalam ayat (5) “, terbaca pasal 50C ayat (6) PKPU. Politik dalam dan luar negeri

Mulyadi-Ali Mukhni yang membatalkan daftar PDIP

Presiden PDIP Sumbar Alex Indra Lukman mengatakan, pihaknya menyayangkan keputusan Mulyadi-Ali Mukhni yang membatalkan daftar PDIP sebagai penanggung jawab pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar pada 2020. Politik Indonesia

“Saya melihat video pernyataan Pak Ali Mukhni tentang kembalinya rekomendasi (SK) PDIP terhadap Mulyadi-Ali Mukhni. Saya turut berduka karena ketika ingin dicalonkan oleh PDIP berani tatap muka. Dukung tanpa bicara langsung dengan kita. Wajahnya harus datang, berbalik, ”kata Alex.

Sementara itu, terkait pernyataan Mulyadi di TV One pada Sabtu (5/9) bahwa duet Mulyadi-Ali Mukhni belum menerima B1KWK atau formulir dukungan partai untuk pasangan calon, sehingga tidak benar mereka mengembalikan Keputusan PDIP. Alex mengatakan DPP PDIP menyampaikan rekomendasi B1KWK kepada Mulyadi. Dunia Politik dan Ekonomi

“B1KWK tersebut akan kami serahkan kepada orang yang ditunjuk sebagai contact atau contact officer untuk memudahkan proses pengiriman B1KWK tersebut,” ujarnya. Ekonomi Indonesia

Alex menunjukkan kepada CNNIndonesia.com bahwa DPD PDIP Sumbar menyerahkan B1KWK kepada Mulyadi-Ali Mukhni yang diterima dan ditandatangani oleh seorang kontak bernama Zulfahmi pada 4 September.

Saat ini, kata Alex, PDIP sedang menunggu pernyataan pasangan calon ganda Mulyadi-Ali Mukhni untuk menarik dukungannya ke PDIP, berbicara langsung kepada PDIP.

Read More: Apakah Vaksin berasal dari china halal? DPR meminta agar Presiden memastikannya

“Pasangan calon kepala daerah terdaftar di PDIP. Kami tidak mencari mereka. Mereka seharusnya melakukannya dengan baik, ”katanya.

Meski Mulyadi-Ali Mukhni tidak menggunakan SK yang didukung PDIP untuk mendaftar ke KPU, Alex mengatakan pihaknya tidak kecewa. Ia menilai hal tersebut merupakan hal yang wajar karena merupakan proses politik yang ada pengambilan keputusan. Politik dalam dan luar negeri

Sebelumnya Ali Mukhni membuat pernyataan video bahwa dirinya dan Mulyadi hanya dipromosikan oleh Partai Demokrat dan PAN saat mendaftar ke KPU besok. Keputusan tersebut diambil pihaknya setelah mendengar pendapat beberapa pihak.

Ali Mukhni mengatakan, pihaknya mengembalikan rekomendasi SK untuk mendukung PDIP karena didorong oleh masyarakat Sumatera Barat di Kerajaan Minang dan luar negeri, dan kontribusi dari banyak tokoh masyarakat Minang, karena kecewa dengan pernyataan presiden masyarakat Minang tersebut. Minang. DPP PDIP Puan Maharani.

Komentar Puan memancing reaksi negatif dari banyak orang di Sumatera Barat, khususnya Minangkabau. Dalam sambutannya, Puan berharap Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.

Hal itu dilontarkan Puan saat mengumumkan pasangan calon PDIP di Sumbar, yakni Mulyadi-Ali Mukhni.

Apakah Vaksin berasal dari china halal? DPR meminta agar Presiden memastikannya

Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta pemerintah memastikan vaksin virus corona (Covid-19) yang akan digunakan di Indonesia aman dan legal untuk masyarakat. Termasuk vaksin Sinovac dari China yang sudah teruji secara klinis di Jawa Barat. Politik Indonesia

“Memastikan vaksin yang akan digunakan di Indonesia benar-benar aman, termasuk Sinovac China, termasuk halal,” kata Yandri saat rapat kerja dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Kompleks DPR / MPR. Jakarta. , Kamis (3/9))

Saat ini, tiga perusahaan China telah memasuki uji klinis fase ketiga. Ketiga perusahaan tersebut adalah Sinovac Biotech Ltd, China National Biotec Group Sinopharm dan CanSino. Dunia Politik dan Ekonomi

Sedangkan untuk vaksin Sinovac, pemerintah berencana menyuntikkannya ke 1.620 relawan di Kota Bandung. Uji klinis juga dimulai pada 14 Agustus. Vaksin ini harus mulai diproduksi dari Januari hingga April 2014.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan, pemerintah juga harus menetapkan harga standar vaksin corona yang akan diproduksi massal.

Politisi Partai Golkar ini khawatir harga vaksin akan menjadi alat komersial di Indonesia.

“Ini menjadi perdebatan publik tentang vaksin ini, jangan heran vaksin ini menjadi alat komersial,” kata Ace. Ekonomi Indonesia

Pemerintah sebelumnya mengaku tidak akan memberikan harga referensi untuk vaksin Covid-19. Mereka akan memberi wewenang kepada penjual untuk menentukan harga jenis vaksin independen.

Read More: Tewas di kepolisian Sorong, bukan karena dia dipukul oleh polisi, Mari kita simak ceritanya

Ketua Komite Manipulasi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah juga akan memberikan vaksin gratis selain vaksin stand alone.

Vaksin gratis ini akan didukung penuh oleh pemerintah, sedangkan vaksin mandiri menjadi tanggung jawab masyarakat. Namun, untuk vaksin tersendiri, dia tidak menyebutkan berapa yang harus dibayar masyarakat.

“Harga dinamisnya tinggi, tergantung masing-masing penjual, bukan saya, tapi penjualnya. Oleh karena itu, kita harus membuat vaksin Merah Putih agar jika negara lain mau membeli vaksinnya kita tentukan harganya. , “Erick usai bertemu dengan IDI dan PPNI, Kamis (09/03). Politik dalam dan luar negeri

Tewas di kepolisian Sorong, bukan karena dia dipukul oleh polisi, Mari kita simak ceritanya

Polisi mengatakan saudara ipar Edo Kondologit, Riko (21), Meninggal bukan dikarenakan oleh pihak kepolisian, melainkan karena tahanan lain dianiaya. Edo Kondologit meminta polisi mengungkap yang sebenarnya.

“Jangan konyol, maaf jangan bohong lagi, jangan memutarbalikkan fakta, kita butuh keadilan karena kita sudah bosan dengan manipulasi dan ketidakadilan,” kata Edo saat dihubungi detik.com, Minggu (30/8/2020). Politik Indonesia

Edo mempertanyakan adanya luka tembak di betis Riko. Menurutnya, Riko diborgol dan masih berada di dalam Polsek Sorong.

“Jadi saya bertanya kepadanya, apakah dia benar-benar lolos dengan borgol dan dapatkah dia dipukul?” Kata Edo. Dunia Politik dan Ekonomi

“Terus bohong, bohong terus, bohong sepanjang waktu, enaknya cuci tangan, mau lari dengan tangan diborgol bos, bisa lakukan?” Kemarahan Edo.

Read More: KPU Menyatakan Peserta Kampanye Terbuka Untuk Pilkada 100 Orang

Edo menambahkan, pihak keluarga akan terus mengupayakan jalur hukum. Ia berencana mengirimkan surat kepada Jenderal Idham Azis dari Kopolri.

“Kami sekeluarga akan menempuh jalur resmi, saat kami membuat surat kami akan menyurati delegasi untuk menyampaikan hal tersebut agar bisa didampingi dengan baik”, tambah Edo. Ekonomi Indonesia

Selain itu, ia dan keluarganya berencana menggelar aksi demo. Aksi akan berlangsung besok (31/8) di depan Polres Sorong.

“Kami melakukan demonstrasi untuk menuntut hak kami terhadap polisi Sorong,” lanjutnya.

Edo berharap kasus kematian adik iparnya segera terungkap. Dia meminta polisi terbuka dan tidak meliput kasus tersebut.

“Tidak masalah jika kita berhenti bermain dan berhenti bermain,” katanya.

Sebelumnya, Kapolres Sorong AKBP Ary Nyoto Setiawan menjelaskan kasus yang membuat Edo Kondologit marah. Ary mengatakan, kejadian tersebut bermula saat polisi mendapat laporan bahwa seorang perempuan paruh baya berinisial A (60) tewas di Pulau Doom, Papua Barat. A diperkosa, dibunuh, dan ponselnya dicuri. Setelah diperiksa, tersangka menunjuk ke arah Riko. Politik dalam dan luar negeri

“Buktinya juga TV, yaitu ponsel (korban) dan minumannya (di bawah ranjang Riko),” kata Ary saat dihubungi detik.com, Minggu (30/8/2020).

Riko dijebloskan ke sel polisi Sorong. Di sel itulah, kata Ary, Riko dikejar.

“Dalam penahanan itu dia dianiaya oleh narapidana lain. Mengapa dia dikejar? Karena (tersangka) ada dalam kasus pemerkosaan, dia membunuh para perempuan itu, pasti dia dianiaya oleh teman-temannya, ”imbuh Ary.

Polisi Papua Barat juga sedang menyelidiki kasus tersebut. Polda Papua Barat mengirimkan Propam untuk memverifikasi pengaduan tersebut.

“Saya mengirimkan tim Propam dan Dirkrimun untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Kalaupun nanti kita temukan pelanggaran, karena ada versi berbeda yang saya dengar, jika ada pelanggaran, kami akan menindak tegas agen yang lalai dan lalai,” kata Kapolsek. dari Papua. Barat, Inspektur Jenderal Tornagogo Sihombing.

KPU Menyatakan Peserta Kampanye Terbuka Untuk Pilkada 100 Orang

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan pihaknya telah membuka opsi untuk membatasi jumlah peserta kampanye terbuka Pilkada 2020 yang hanya 100 pendukung.

Usulan itu, kata dia, juga berdasarkan rapat konsultasi dengan Komisi DPR II di kompleks MPR / DPR, Jakarta, beberapa hari lalu. Politik Indonesia

“Bisa saja kita akan melakukan penyesuaian. Tidak mungkin banyak, tapi kalau 50 [hadir], anggota panitia yang berbeda minta ditambah kemarin. Saya bahas, kita bisa tambah sampai 100 orang,” kata Arief dalam jumpa pers di ‘Kantor BNPB yang tayang di kanal Youtube BNPB, Rabu (26/8).

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan hanya 50 peserta kampanye yang ikut serta. “Biasanya ada ribuan massa yang mengkampanyekan, sekarang Zoom meeting bahkan bisa,” kata Arief. Dunia Politik dan Ekonomi

Read More: Berita soal Istana Isu Reshuffle Kabinet dari IPW: Tidaklah Benar

Selain itu, Arief juga menuturkan, dalam pertandingan tersebut akan ada alat pelindung diri seperti masker, hand sanitizer dan pelindung wajah yang bisa digunakan sebagai asesoris calon Pilkada 2020.

Alat peraga tersebut kemudian bisa disebarkan ke masyarakat, sekaligus sebagai upaya menekan angka penularan virus corona di 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak pada 2020. Ekonomi Indonesia

“Jadi artikel ini disetujui,” kata Arief.

Diketahui, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 menetapkan bahwa kampanye yang bersifat majelis umum bisa dilakukan di daerah yang sudah dicanangkan oleh Pokja percepatan manipulasi Covid-19.

Selain itu, kampanye sidang umum harus membatasi jumlah peserta maksimal 50% dari kapasitas ruang terbuka, dengan tetap menjaga jarak minimal satu meter antar peserta sidang umum.

Tahapan kampanye Pilkada serentak 2020 akan dimulai dari 26 September hingga 5 Desember atau hingga 71 hari. Politik dalam dan luar negeri

Pada 2020, pilkada serentak akan digelar di 270 daerah. Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 105.852.716 orang yang berpotensi menjadi pemilih jika jatuh pada 9 Desember 2020.

Berita soal Istana Isu Reshuffle Kabinet dari IPW: Tidaklah Benar

Istana membantah kabar pergantian kabinet Indonesia Maju yang dirilis Indonesia Police Watch (IPW).

Juru bicara kepresidenan Joko Widodo, Fadjroel Rachman, mengatakan selama ini Presiden Joko Widodo belum ada rencana untuk mengganti menteri atau pimpinan lembaga dalam waktu dekat.

“Itu tidak benar,” kata Fadjroel saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Jumat (21/8).

Namun, Fadjroel tidak merinci apakah Jokowi akan menilai kinerja para menterinya dalam waktu dekat. Politik Indonesia

Hal senada dituturkan Deputi IV Kantor Personalia Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro. Menurut dia, tidak ada masalah bagi Jokowi untuk meninjau kembali kantornya dalam waktu dekat.

“Tidak ada informasi, tidak masalah,” kata juri.

Sebelumnya, Presiden Presidium IPW Neta S Pane mengatakan ada 11 hingga 18 menteri yang akan diganti dalam perombakan kabinet. Selain diganti, beberapa menteri kemungkinan akan dimutasi ke kementerian lain. Dunia Politik dan Ekonomi

Demikian informasi yang diperoleh Ind Police Watch (IPW) dari berbagai sumber, ”kata Neta dalam keterangan resmi.

Read More: Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mempertanyakan tujuan gerakan Koalisi Aksi Penyelamatan Indonesia

Menteri yang akan direorganisasi antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Sosial Juliari P Batubara. Ekonomi Indonesia

Kemudian, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, kepada Kepala Bulog Budi Waseso. Politik dalam dan luar negeri

“Katanya PDIP akan mendapat tambahan kuota menteri. Sedangkan Panglima TNI baru akan ditempatkan sebagai Wakil Panglima TNI, ”kata Neta.

IPW mengatakan kabinet akan direnovasi setelah ada pergantian Panglima TNI. Namun, IPW tidak menyebut kapan tepatnya dan hanya menyinggung soal pergantian Kapolri yang masih setuju dengan jadwal pensiun Jenderal Idham Azis di awal Januari 2021. Diketahui bahwa pengunduran diri TNI Marsekal Hadi Tjahjanto masih tinggal dua tahun lagi.

Neta menuturkan, alasan Jokowi merombak kantor tenaga kerja karena kecewa dengan kinerjanya, terlebih dengan para menteri milenial yang bergabung di kantor tenaga kerja.

Oleh karena itu diharapkan mulai Desember 2020 kinerja pemerintahan Jokowi semakin baik dalam mengelola perekonomian dan keamanan bangsa Indonesia, ”pungkas Neta.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mempertanyakan tujuan gerakan Koalisi Aksi Penyelamatan Indonesia

Menurutnya, pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin merupakan produk mekanisme demokrasi yang sejalan dengan konstitusi Indonesia.

“Sebagai gerakan penyelamatan. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa diselamatkan?” Ace mengatakan melalui pesan singkat, Selasa (18/8).

Ace menilai model deklarasi yang menghimpun banyak orang atau massa dan mengabaikan protokol kesehatan terkait pencegahan Covid-19 melanggar aturan dan tidak benar-benar menjadi keteladanan bagi masyarakat. Politik Indonesia

Ia menyayangkan sebagian elit Tanah Air benar-benar memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 sebagai skenario politik yang dikelilingi gerakan moral. Ekonomi Indonesia

Read More: Perpres TNI Ikut Tangani Terorisme

“Bagi kami, dalam demokrasi ini, setiap orang berhak dan bersatu untuk mengutarakan pendapatnya. Ini dijamin dalam konstitusi kami. Tapi tentunya Anda harus memahami bahwa situasi kita saat ini menghadapi pandemi Covid-19,” kata Ace. Dunia Politik dan Ekonomi

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI juga mengatakan, masyarakat bisa mengikuti mekanisme yang ditetapkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan jika merasa perlu mengoreksi beberapa hal.

Ace menuturkan, langkah paling tepat yang diambil masyarakat Indonesia saat ini adalah bersatu, bersinergi, dan membangun solidaritas melawan virus corona atau pandemi Covid-19. Politik dalam dan luar negeri

Menurut dia, momentum pandemi Covid-19 harus menjadi pendorong bagi Indonesia untuk melakukan lompatan besar menuju Indonesia maju, seperti yang dikatakan Jokowi.

“Saat yang paling tepat sekarang adalah kita berkumpul, bekerja sama dan membangun solidaritas melawan Covid-19,” ujarnya.

Sebelumnya KAMI resmi mendeklarasikan diri di Monumen Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa pagi (18/8).

Beberapa tokoh masyarakat hadir dan membaca Our Identity and Declaration sebagai rangkaian dari deklarasi tersebut. Nomor-nomor tersebut antara lain Achmad Yani, Rocky Gerung, Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Rochmad Wahab, Meutia Farida Hatta, MS Kaban.

Kemudian ada Said Didu, Refly Harun, Ichsanuddin Noorsy, Lieus Sungkharisma dan Jumhur Hidayat, Abdullah Hehamahua dan Amien Rais.

Achmad Yani membaca bahwa KAMI memiliki “saya” yang terdiri dari sepuluh poin. Identitas KAMI menggambarkan latar belakang, tujuan dan struktur organisasi.

Perpres TNI Ikut Tangani Terorisme

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani berharap ada rapat bersama antara Komisi I, III dan unsur pemerintah untuk membahas Peraturan Presiden (Perpres) tentang Partisipasi TNI dalam Penanggulangan Terorisme. Politik Indonesia

Proyek Perpres sudah diserahkan ke DPR oleh pemerintah, tapi masih di level pimpinan DPR. Menurut Arsul, pembahasan untuk membahas Perpres secara terbuka penting dilakukan, karena regulasi ini mendapat perhatian besar dari masyarakat.

“Komisi I campuran dan komisi III bisa melakukan rapat gabungan dengan pemerintah untuk mendengarkan pendapat masing-masing fraksi,” kata Arsul saat menjadi pembicara dalam webinar yang digelar PBHI, Jumat (14/8).

Read More: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN) mengubah jadwal sidang pendahuluan Anita Kolopaking

Tidak hanya dari pemerintah dan RPD, Arsul juga meminta masyarakat sipil, khususnya yang fokus pada persoalan Perpres, untuk ikut berdiskusi. Selain itu, Arsul juga berharap masyarakat bisa memberikan banyak informasi tentang Perpres ini sebelum mendapat persetujuan. Dunia Politik dan Ekonomi

“Sedapat mungkin, elemen masyarakat sipil yang bersahabat juga bisa berkontribusi,” ujarnya. Ekonomi Indonesia

Saat itu, Arsul juga mengatakan bahwa Perpres tentang Partisipasi TNI dalam Penanganan Terorisme memiliki bagian yang perlu diharmonisasi sebelum disahkan.

Misalnya, kata dia, terkait sistem peradilan yang akan digunakan untuk menangani terorisme jika memang melibatkan TNI. Selama ini, kata dia, sistem peradilan yang diterapkan Indonesia untuk menangani terorisme adalah sistem peradilan pidana dan tidak berbasis keamanan nasional.

Asrul khawatir jika TNI dilibatkan, sistem peradilan akan berubah, meski pengadilan pemerintah selama ini terhadap teroris didasarkan pada penjahat, bukan keamanan nasional atau hulu ledak. Politik dalam dan luar negeri

“Artinya Anda harus melihat sejauh mana TNI bisa berpartisipasi (dalam proses hukum). Bahwa TNI boleh terlibat ya, tapi kita juga harus lihat (sejauh mana), ”ujarnya.

“Oleh karena itu, fokusnya pada peristiwa (melibatkan TNI) yang dianggap tidak bisa ditangani oleh Polri (hanya TNI yang akan terlibat),” jelasnya.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN) mengubah jadwal sidang pendahuluan Anita Kolopaking

Ujian pendahuluan Anita yang semestinya dilakukan pada 21 Agustus diubah menjadi 24 Agustus 2020.

“Jadi ada peninjauan jadwal sidang. Kemarin kami bilang sidang Jumat, 21 Agustus, tapi karena sudah ada izin bersama, kami pindahkan menjadi Senin 24 Agustus,” kata Suharno kepada wartawan, Selasa. pasar. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). (8/11/2020). Politik Indonesia

Anita Kolopaking menggugat penetapan status tersangka yang didakwa oleh Bareskrim Polri. Anita adalah pengacara terpidana Joko Soegiarto Tjandra atau biasa dipanggil Djoko Tjandra.

Anita Kolopaking ditetapkan sebagai tersangka karena diduga membantu pelarian Djoko Tjandra. Anita saat ini ditahan di Rutan Reserse Kriminal Polri. Dunia Politik dan Ekonomi

Senjata perlawanan hukum Anita disampaikan pengacara Anita, RM Tito Hananta Kusuma, dalam keterangannya, Minggu (8/9/2020). Menurut dia, polisi tidak punya alasan yang sah untuk menangkap Anita.

Read More: Polres Tangsel Menyelidiki Penembakan Misterius di 7 TKP Tersebut

Oleh karena itu, kami melakukan upaya awal untuk mengusut penetapan tersangka dan penahanan Ibu Anita Dewi Kolopaking, kata Tito. Ekonomi Indonesia

Polri siap menjalani pra-uji coba Anita Kolopaking. Polisi nasional mengatakan persidangan awal Anita sah. Politik dalam dan luar negeri

“Yang pasti kalau dia dibawa ke pengadilan nanti akan kita tangani,” kata Karo Penmas dari Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono, Minggu (9/9).