Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mempertanyakan tujuan gerakan Koalisi Aksi Penyelamatan Indonesia

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mempertanyakan tujuan gerakan Koalisi Aksi Penyelamatan Indonesia

Menurutnya, pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin merupakan produk mekanisme demokrasi yang sejalan dengan konstitusi Indonesia.

“Sebagai gerakan penyelamatan. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa diselamatkan?” Ace mengatakan melalui pesan singkat, Selasa (18/8).

Ace menilai model deklarasi yang menghimpun banyak orang atau massa dan mengabaikan protokol kesehatan terkait pencegahan Covid-19 melanggar aturan dan tidak benar-benar menjadi keteladanan bagi masyarakat. Politik Indonesia

Ia menyayangkan sebagian elit Tanah Air benar-benar memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 sebagai skenario politik yang dikelilingi gerakan moral. Ekonomi Indonesia

Read More: Perpres TNI Ikut Tangani Terorisme

“Bagi kami, dalam demokrasi ini, setiap orang berhak dan bersatu untuk mengutarakan pendapatnya. Ini dijamin dalam konstitusi kami. Tapi tentunya Anda harus memahami bahwa situasi kita saat ini menghadapi pandemi Covid-19,” kata Ace. Dunia Politik dan Ekonomi

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI juga mengatakan, masyarakat bisa mengikuti mekanisme yang ditetapkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan jika merasa perlu mengoreksi beberapa hal.

Ace menuturkan, langkah paling tepat yang diambil masyarakat Indonesia saat ini adalah bersatu, bersinergi, dan membangun solidaritas melawan virus corona atau pandemi Covid-19. Politik dalam dan luar negeri

Menurut dia, momentum pandemi Covid-19 harus menjadi pendorong bagi Indonesia untuk melakukan lompatan besar menuju Indonesia maju, seperti yang dikatakan Jokowi.

“Saat yang paling tepat sekarang adalah kita berkumpul, bekerja sama dan membangun solidaritas melawan Covid-19,” ujarnya.

Sebelumnya KAMI resmi mendeklarasikan diri di Monumen Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa pagi (18/8).

Beberapa tokoh masyarakat hadir dan membaca Our Identity and Declaration sebagai rangkaian dari deklarasi tersebut. Nomor-nomor tersebut antara lain Achmad Yani, Rocky Gerung, Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Rochmad Wahab, Meutia Farida Hatta, MS Kaban.

Kemudian ada Said Didu, Refly Harun, Ichsanuddin Noorsy, Lieus Sungkharisma dan Jumhur Hidayat, Abdullah Hehamahua dan Amien Rais.

Achmad Yani membaca bahwa KAMI memiliki “saya” yang terdiri dari sepuluh poin. Identitas KAMI menggambarkan latar belakang, tujuan dan struktur organisasi.

Perpres TNI Ikut Tangani Terorisme

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani berharap ada rapat bersama antara Komisi I, III dan unsur pemerintah untuk membahas Peraturan Presiden (Perpres) tentang Partisipasi TNI dalam Penanggulangan Terorisme. Politik Indonesia

Proyek Perpres sudah diserahkan ke DPR oleh pemerintah, tapi masih di level pimpinan DPR. Menurut Arsul, pembahasan untuk membahas Perpres secara terbuka penting dilakukan, karena regulasi ini mendapat perhatian besar dari masyarakat.

“Komisi I campuran dan komisi III bisa melakukan rapat gabungan dengan pemerintah untuk mendengarkan pendapat masing-masing fraksi,” kata Arsul saat menjadi pembicara dalam webinar yang digelar PBHI, Jumat (14/8).

Read More: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN) mengubah jadwal sidang pendahuluan Anita Kolopaking

Tidak hanya dari pemerintah dan RPD, Arsul juga meminta masyarakat sipil, khususnya yang fokus pada persoalan Perpres, untuk ikut berdiskusi. Selain itu, Arsul juga berharap masyarakat bisa memberikan banyak informasi tentang Perpres ini sebelum mendapat persetujuan. Dunia Politik dan Ekonomi

“Sedapat mungkin, elemen masyarakat sipil yang bersahabat juga bisa berkontribusi,” ujarnya. Ekonomi Indonesia

Saat itu, Arsul juga mengatakan bahwa Perpres tentang Partisipasi TNI dalam Penanganan Terorisme memiliki bagian yang perlu diharmonisasi sebelum disahkan.

Misalnya, kata dia, terkait sistem peradilan yang akan digunakan untuk menangani terorisme jika memang melibatkan TNI. Selama ini, kata dia, sistem peradilan yang diterapkan Indonesia untuk menangani terorisme adalah sistem peradilan pidana dan tidak berbasis keamanan nasional.

Asrul khawatir jika TNI dilibatkan, sistem peradilan akan berubah, meski pengadilan pemerintah selama ini terhadap teroris didasarkan pada penjahat, bukan keamanan nasional atau hulu ledak. Politik dalam dan luar negeri

“Artinya Anda harus melihat sejauh mana TNI bisa berpartisipasi (dalam proses hukum). Bahwa TNI boleh terlibat ya, tapi kita juga harus lihat (sejauh mana), ”ujarnya.

“Oleh karena itu, fokusnya pada peristiwa (melibatkan TNI) yang dianggap tidak bisa ditangani oleh Polri (hanya TNI yang akan terlibat),” jelasnya.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN) mengubah jadwal sidang pendahuluan Anita Kolopaking

Ujian pendahuluan Anita yang semestinya dilakukan pada 21 Agustus diubah menjadi 24 Agustus 2020.

“Jadi ada peninjauan jadwal sidang. Kemarin kami bilang sidang Jumat, 21 Agustus, tapi karena sudah ada izin bersama, kami pindahkan menjadi Senin 24 Agustus,” kata Suharno kepada wartawan, Selasa. pasar. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). (8/11/2020). Politik Indonesia

Anita Kolopaking menggugat penetapan status tersangka yang didakwa oleh Bareskrim Polri. Anita adalah pengacara terpidana Joko Soegiarto Tjandra atau biasa dipanggil Djoko Tjandra.

Anita Kolopaking ditetapkan sebagai tersangka karena diduga membantu pelarian Djoko Tjandra. Anita saat ini ditahan di Rutan Reserse Kriminal Polri. Dunia Politik dan Ekonomi

Senjata perlawanan hukum Anita disampaikan pengacara Anita, RM Tito Hananta Kusuma, dalam keterangannya, Minggu (8/9/2020). Menurut dia, polisi tidak punya alasan yang sah untuk menangkap Anita.

Read More: Polres Tangsel Menyelidiki Penembakan Misterius di 7 TKP Tersebut

Oleh karena itu, kami melakukan upaya awal untuk mengusut penetapan tersangka dan penahanan Ibu Anita Dewi Kolopaking, kata Tito. Ekonomi Indonesia

Polri siap menjalani pra-uji coba Anita Kolopaking. Polisi nasional mengatakan persidangan awal Anita sah. Politik dalam dan luar negeri

“Yang pasti kalau dia dibawa ke pengadilan nanti akan kita tangani,” kata Karo Penmas dari Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono, Minggu (9/9).

Polres Tangsel Menyelidiki Penembakan Misterius di 7 TKP Tersebut

Polres Tangerang Selatan sedang mengusut rentetan penembakan misterius yang terjadi di 7 lokasi di kawasan Tangerang Selatan. Ketujuh insiden ini terjadi selama 3 minggu terakhir setiap akhir pekan.

Jadi, setiap malam selama 3 minggu terakhir, ada beberapa korban yang melapor, 7 korban melapor ke Polres-Polsek yang ditembak, kata Kapolsek AKBP Tangerang Selatan Iman Setiawan, saat dihubungi detikcom, Sabtu. 08/08/2020).

Rata-rata, para korban tertembak mimisan saat menyeberang jalan. Salah satu korban Jalan Raya Serpong, Tangerang Selatan ditembak di bagian dada dengan peluru hidung. Politik Indonesia

“Di salah satu TKP di depan WTC Serpong, korban tiba-tiba merasakan sakit di bagian dada, baru ketahuan saat digeledah peluru di hidung,” kata Iman.

Read More: Indeks Demokrasi Indonesia Naik , Kebebasan Sipil Turun

Selain Jalan Raya Serpong, TKP lainnya antara lain Jembatan Puing dan Pagedangan. Korban terluka dalam kejadian ini.

Selain itu, Iman mengatakan, pihaknya masih menyelidiki kejadian tersebut. Polisi masih mencari pelaku dan menyelidiki alasan kejadian tersebut. Dunia Politik dan Ekonomi

“Kami sedang menyelidiki dugaan penulis atau motif dan menemukan kejadian ini,” katanya. Ekonomi Indonesia

Polisi memeriksa beberapa saksi. Polisi sedang menyelidiki kasus ini. Politik dalam dan luar negeri

Indeks Demokrasi Indonesia Naik , Kebebasan Sipil Turun

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia pada 2019 akan menjadi 74,92%. Nilai ini adalah selisih 0,08% dari target pencapaian IDI dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, yaitu 75%.

“IDI pada 2019 adalah 74,92. Dibandingkan dengan 2018, ada peningkatan 2,53 poin. Ini menggembirakan bahwa demokrasi di Indonesia telah meningkat dari tahun ke tahun, dan 2019 adalah yang tertinggi,” kata Kecuk, Kepala BPS. Suhariyanto melalui konferensi pers online, Senin (8/8).

Tingkat realisasi RDI tahun ini, katanya, adalah yang tertinggi dari semua angka RDI sejak 2009. Jika peringkat pada 2019, tertinggi adalah 74,92, diikuti oleh 2014 dengan 73,04, 2015 dengan 72 , 82, 2018 dengan 72,39 dan pada 2017 dengan 72,11. Politik Indonesia

BPS membagi IDI menjadi tiga kategori, yaitu: demokrasi yang buruk dengan nilai kurang dari 60, demokrasi moderat dengan nilai 60 hingga 80 dan demokrasi yang baik dengan nilai lebih dari 80.

Kecuk mengatakan nomor IDI 2019 termasuk dalam kategori demokrasi sedang jika disesuaikan dengan kategori BPS.

IDI dihitung berdasarkan tiga aspek utama, yaitu: kebebasan sipil, hak-hak politik dan institusi demokrasi.

Ada peningkatan dalam aspek hak-hak politik sebesar 4,92 poin dan lembaga-lembaga demokratis sebesar 3,48 poin. Tetapi penurunan ditemukan dalam aspek kebebasan sipil di 1,26 poin.

Jumlah kebebasan sipil berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia tahun ini mencapai 77,20 poin.

“Indeks kebebasan sipil pada 2019 memiliki tingkat kebebasan 77,20. Sedikit lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada 2018 dan kategori masing-masing [demokrasi] moderat,” kata Kecuk.

Di bidang kebebasan sipil, ada empat variabel yang dinilai. Rincian kebebasan berserikat dan berserikat diperoleh 78,03 poin, lebih sedikit 4,32 poin dari 2018. Selanjutnya, kebebasan berpendapat mencapai 84,29 poin, lebih sedikit 1,88 poin. Dunia Politik dan Ekonomi

Selain itu, kebebasan berkeyakinan mencapai 83,03 poin, lebih banyak 0,17 poin dari 2018. Akhirnya, kebebasan diskriminasi mendapatkan 92,35 poin, 0,58 poin lebih banyak.

Jika dirinci lebih terinci, ada kemunduran dalam indikator yang mencakup ancaman atau penggunaan kekerasan oleh pejabat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat; dan ancaman atau penggunaan kekerasan oleh kelompok masyarakat terkait dengan ajaran agama.

Selanjutnya, tindakan atau pernyataan karyawan yang diskriminatif dalam hal jenis kelamin, etnis atau kelompok rentan lainnya; Atau membatasi kebebasan beribadah. Ekonomi Indonesia

Mempertimbangkan bahwa perbaikan ditemukan dalam indikator yang mencakup ancaman atau penggunaan kekerasan oleh orang-orang yang menghalangi kebebasan berpendapat, kelompok dan pergaulan; dan untuk alasan gender, etnis atau kelompok rentan lainnya.

Selain itu, perbaikan dalam aturan tertulis yang membatasi kebebasan untuk melakukan ibadah keagamaan; dan / atau diskriminatif dalam hal jenis kelamin, etnis atau kelompok rentan lainnya.

Dalam hal hak politik, ada dua variabel yang dinilai. Rincian hak suara dan pemilihan adalah 79,27 poin, ditambah 3,5 poin. Kemudian, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah adalah 56,72, meningkat 2,44 poin. Namun masih dalam kategori demokrasi yang buruk.

Read More: Mengenai Kasus Djoko Tjandra, DPR membela BIN dari Tudingan ICW

Dalam aspek institusi demokrasi, ada lima variabel yang dinilai. Rincian pemilihan yang bebas dan adil adalah 85,75 poin, 9,73 poin lebih sedikit. Kemudian, dokumen DPRD memperoleh nilai 61,74, hingga 2,82 poin.

Selain itu, peran partai politik naik 80,62 poin, lebih sedikit 1,48 poin. Jadi, peran birokrasi pemerintah daerah mendapat 62,58 poin, ditambah 6,84 poin. Dan peran seorang peradilan independen memperoleh 93,66 poin, naik 2,94 poin. Politik dalam dan luar negeri

Netralitas penyelenggara pemilu menurun

Secara rinci, ada beberapa kemunduran dalam beberapa indikator, termasuk penurunan netralitas dalam pelaksanaan pemilu, berkurangnya rekomendasi DPRD kepada eksekutif, peningkatan penipuan penghitungan suara, dan berkurangnya kegiatan regenerasi yang dilakukan oleh partai-partai peserta pemilu.

Meskipun telah ada peningkatan dalam upaya yang berkembang untuk memberikan informasi tentang APBD oleh pemerintah daerah, meningkatkan Peraturan Daerah melalui inisiatif DPRD dan mengurangi gangguan investigasi kontroversial oleh jaksa penuntut atau polisi.

Kemudian ada peningkatan alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan, penurunan keputusan hakim yang kontroversial, penurunan kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dikutuk oleh keputusan PTUN dan meningkatnya persentase perempuan yang menjalankan partai politik.

Pada kesempatan yang sama, wakil dari Koordinasi Politik Nasional dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Purnomo Sidi, menilai bahwa pencapaian IDI pada tahun 2019 cukup baik dan menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia terus tumbuh.

“Dapat dikatakan bahwa pencapaian IDI pada tahun 2019 dicapai dalam tujuan yang tercantum dalam RPJMN pada akhir 2019 dari 75, hanya 0,08 poin lebih sedikit. Oleh karena itu, ini akan menjadi dasar positif untuk tujuan IDI dalam RPJMN 2020 – 2024 “, katanya.

Namun, Anda menyadari bahwa ada enam pencapaian indikator RDI yang masih dalam kategori demokrasi buruk. Untuk alasan ini, ia berjanji untuk mengoordinasikan masalah ini dalam program pemerintah di masa depan.

Keenam indikator tersebut adalah ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat dan persentase perempuan yang dipilih untuk jumlah total anggota DPRD provinsi.

Kemudian, demonstrasi atau pemukulan dengan kekerasan, peraturan daerah yang merupakan inisiatif DPRD, rekomendasi DPRD untuk eksekutif, dan upaya untuk memberikan informasi APDB oleh pemerintah daerah.

Mengenai Kasus Djoko Tjandra, DPR membela BIN dari Tudingan ICW

Abdul Kadir Karding, anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat, merasa tidak pantas bahwa Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan, tentang kasus korupsi Bank Bali buron, Djoko Tjandra, yang beberapa waktu lalu berkeliaran dengan sukses di Indonesia. Politik Indonesia

Menurutnya, desakan ICW tidak proporsional dan salah tempat karena lembaga yang memiliki wewenang untuk menegakkan hukum adalah kepolisian nasional, kejaksaan agung dan KPK. Tidak ada sampah

Menurutnya, terlalu jauh jika ICW menuduh BIN bersalah dalam kasus Djoko Tjandra, yang berhasil berkeliaran di Indonesia dan kemudian Malaysia. Dunia Politik dan Ekonomi

Menurutnya, dugaan persekongkolan itu dilakukan oleh serangkaian elemen dari berbagai lembaga di luar BIN. Misalnya, orang-orang polisi, jaksa penuntut, di desa-desa yang telah dituntut secara hukum.

“Diduga banyak orang yang telah dituntut secara hukum, misalnya, jenderal polisi Prasetyo [Utomo], kemudian ada penyelidikan imigrasi, kemudian kantor kejaksaan atau bahkan pejabat desa yang bertanggung jawab atas seluruh proses administrasi Djoko Tjandra, “kata Karding.

“Ini berarti ada konspirasi yang dilakukan oleh individu tetapi tidak oleh institusi seperti BIN,” tambah politisi Partai Kebangkitan Nasional (PKB).

Tuduhan penyimpangan terhadap BIN dalam kasus Djoko Tjandra, lanjutnya, juga tidak benar karena dia tidak setuju dengan kewenangan yang diberikan kepada lembaga yang dipimpin oleh Budi Gunawan. Ekonomi Indonesia

Karding mengatakan bahwa BIN adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk memberikan informasi kepada presiden, terutama pada masalah-masalah yang jauh seperti keamanan nasional.

Read More: Pilkada Digelar di Tengah Corona, DPR Menyebut Pemerintah Ngotot Melaksanakannya

“Dalam hal wewenang, BIN sebenarnya lebih fokus memberikan informasi kepada presiden. Selain itu, dengan dekrit presiden baru tentang masalah yang terkait dengan masalah penting seperti keamanan nasional,” kata Karding. Politik dalam dan luar negeri

Dia juga mendesak masyarakat untuk memantau dan terus mendesak penghentian proses hukum yang sedang berlangsung terkait dengan kasus Djoko Tjandra.

“Jika ada pihak-pihak yang ingin disalahkan, tentu saja kami hanya akan melalui proses hukum. Jika sudah dituntut, kami hanya akan menunggu, meminta atau memantau bagaimana proses hukumnya,” katanya.

Sebelumnya, ICW mendesak Jokowi untuk mengevaluasi kinerja Budi Gunawan sebagai kepala BIN pada pelarian Djoko Tjandra. Penyelidik ICW Wana Alamsyah mengatakan bahwa BIN tidak dapat melacak posisi Djoko Tjandra, yang berhasil masuk dan meninggalkan Indonesia lagi.

“Dimulai dengan memasuki yurisdiksi Indonesia, memperoleh paspor, melakukan KTP elektronik untuk mengajukan peninjauan di pengadilan negeri Jakarta Selatan, menunjukkan bahwa alat intelijen tidak berfungsi secara optimal,” kata Wana dalam pernyataan tertulis pada hari Selasa (7/28).

Mendeteksi keberadaan kasus korupsi buron dan melaporkan kepada polisi adalah salah satu dari banyak tugas badan intelijen, menurut Wana.

Sebagaimana diatur oleh hukum n. 17 tahun 2011 tentang intelijen negara, kata Wana, salah satu bentuk ancaman yang berada di bawah yurisdiksi BIN adalah ekonomi nasional. Selain itu, pasal 2 huruf d jo pasal 10, ayat 1 UU 17/2011 juga menjelaskan koordinasi dan peran badan intelijen dalam dan luar negeri.

“Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian dan penyebaran informasi BIN belum menunjukkan hasil terbesar,” kata Wana.

Pilkada Digelar di Tengah Corona, DPR Menyebut Pemerintah Ngotot Melaksanakannya

Wakil Presiden Komite II DPR II Arwani Thomafi mengatakan, partai yang paling bertekad untuk menyelenggarakan Pilkada 2020 diadakan meskipun faktanya pandemi Covid-19 belum berakhir. Politik Indonesia

“Kami harus mengatakan bahwa pemerintah memiliki kepercayaan diri untuk dapat memberikan kondisi dan jaminan, termasuk Satuan Tugas pada saat itu,” kata Arwani dalam diskusi virtual, Sabtu (25/7).

Arwani mengakui keputusan untuk mengadakan pemilihan lokal selama periode pandemi yang parah. Selain implementasi teknis, ia juga mengatakan bahwa anggaran tambahan diperlukan untuk menjadi tuan rumah acara tersebut. Dunia Politik dan Ekonomi

Namun, dia mengatakan bahwa selama pertemuan bersama dengan DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa anggaran tersedia.

“Anggaran pasti naik, menjamin Menteri Keuangan. Kelompok Kerja menjamin bahwa praktik (protokol kesehatan) dapat dilakukan”, tambahnya.

Dia menambahkan bahwa salah satu pertimbangan yang sulit ditentukan pada pertemuan antara pemerintah dan DPR tentang penyelenggaraan pemilu adalah keyakinan bahwa penyebaran Covid-19 akan melambat.

Dapat dimengerti bahwa, dibandingkan dengan data yang diperoleh dari pihak Anda, pada saat ini, pasien dengan Covid-19 muncul dan terus tumbuh. Ekonomi Indonesia

“Pemerintah menawarkan argumen berdasarkan keinginan agar agenda politik ini tidak lagi ditunda,” jelasnya.

Read More: Publik Menganggap RUU HIP Telah Mengubah Pancasila Menjadi Ekasila

Sementara itu, dalam diskusi online yang sama, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan bahwa KPU pada awalnya memberikan sejumlah opsi untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak.

Pertama, acara ini diadakan pada Desember 2020. Kedua, diadakan antara Maret, Agustus atau September. Politik dalam dan luar negeri

Dia juga mengatakan bahwa partainya sendiri sebagai penyelenggara pemilu lebih siap dengan opsi yang terakhir.

“Pada kenyataannya, KPU itu sendiri lebih siap pada bulan September 2021, tetapi Perppu mengeluarkan bahwa keputusan harus diputuskan oleh Kamar Deputi dengan pemerintah,” kata Ilham dalam diskusi.

Karena itu, ia menjelaskan bahwa waktu untuk mengimplementasikan masalah itu bukan kontroversi yang panjang, KPU telah menyiapkan sejumlah syarat. Syaratnya disiapkan agar pelaksanaan Pilkada tidak meningkatkan penyebaran Covid-19.

“Melihat kondisi saat ini dan berbagai tempat di mana pemilihan masih banyak zona merah, meskipun sekali lagi perawatan kami tidak didasarkan pada zona merah, kami tetap berusaha,” katanya.

Sebagai informasi, Pemerintah dan Kamar Komisi Deputi II secara resmi menyetujui pelaksanaan pemungutan suara regional serentak untuk 2020 yang diadakan pada 9 Desember 2020. Sebelumnya, pemilihan umum ditunda dari apa yang semula dijadwalkan pada 23 September 2020 karena wabah coronavirus (Covid-19) di Indonesia.

Keputusan itu dibuat ketika Komisi II mengadakan rapat kerja dengan KPU, Bawaslu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan DKPP mengenai koneksi jarak jauh pada Selasa (14/4).

“Komite II dari Kamar Deputi menyetujui proposal pemerintah untuk menunda pelaksanaan pemilihan lokal simultan pada tahun 2020 hingga 9 Desember 2020”, kata Presiden Komite II dari Kamar Deputi Ahmad Doli Kurnia.

Pilkada serentak 2020 akan menjadi pemilihan lokal serentak terbesar dalam sejarah Indonesia. Sebab, pemilihan umum akan melibatkan 270 daerah secara bersamaan.

Publik Menganggap RUU HIP Telah Mengubah Pancasila Menjadi Ekasila

Lembaga Indikator Kebijakan mengatakan ada persepsi di masyarakat bahwa RUU Ideologi Pancasila (HIP RUU) akan mengubah pangkalan negara itu menjadi Trisila dan Ekasila. Politik Indonesia

Direktur eksekutif indikator politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa hanya 28,4 persen dari 1.200 responden yang mengetahui RUU HIP. Namun dari jumlah itu, sebagian besar memiliki pandangan negatif terhadap RUU HIP.

“Kami masih bertanya kepada mereka yang tahu, apakah RUU HIP dianggap mengubah Pancasila menjadi Ekasila dan Trisila? Secara keseluruhan, ini menanggapi perubahan dalam RUU HIP,” kata Burhan dalam pernyataan jajak pendapat virtual, Selasa (21). / 07).

Burhan menjelaskan bahwa 53,5 persen orang tahu bahwa RUU HIP mempertimbangkan Ekasila dan Trisila untuk menggantikan Pancasila. Jumlah ini setara dengan 15,2% dari total jumlah responden dengan total 1.200 orang. Dunia Politik dan Ekonomi

Oleh karena itu, indikator tersebut juga menunjukkan bahwa 68,7 persen orang yang tahu tentang RUU HIP menolak rancangan peraturan tersebut. Jumlah ini sama dengan 19,5 persen dari semua responden. Ekonomi Indonesia

Burhan mengatakan survei dilakukan sesaat sebelum presentasi RUU Badan Pengembangan Ideologi Pancasila. Dia percaya bahwa rancangan pemerintah yang diusulkan dapat menekan opini publik negatif terhadap RUU HIP.

Lembaga Indikator Kebijakan mengatakan ada persepsi di masyarakat bahwa RUU Ideologi Pancasila (HIP RUU) akan mengubah pangkalan negara itu menjadi Trisila dan Ekasila.

Direktur eksekutif indikator politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa hanya 28,4 persen dari 1.200 responden yang mengetahui RUU HIP. Namun dari jumlah itu, sebagian besar memiliki pandangan negatif terhadap RUU HIP.

Read More: PSBB Transisi di Jakarta Telah Diperpanjang sampai 30 Juli 2020

“Kami masih bertanya kepada mereka yang tahu, apakah RUU HIP dianggap mengubah Pancasila menjadi Ekasila dan Trisila? Secara keseluruhan, sebagai tanggapan atas perubahan dalam RUU HIP,” kata Burhan dalam pernyataan jajak pendapat virtual pada Selasa (5/10). 07/21).

Burhan menjelaskan bahwa 53,5 persen orang tahu bahwa RUU HIP mempertimbangkan Ekasila dan Trisila untuk menggantikan Pancasila. Jumlah ini setara dengan 15,2% dari total jumlah responden dengan total 1.200 orang. Politik dalam dan luar negeri

Oleh karena itu, indikator tersebut juga mencatat bahwa 68,7 persen orang yang tahu tentang RUU HIP menolak rancangan peraturan tersebut. Jumlah ini sama dengan 19,5 persen dari semua responden.

Burhan mengatakan survei dilakukan sesaat sebelum pengajuan RUU Badan Pengembangan Ideologi Pancasila. Dia percaya bahwa rancangan pemerintah yang diusulkan dapat menekan opini publik negatif terhadap RUU HIP.

“Mungkin pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang mencari titik temu tampaknya meredakan ketegangan interpretasi yang berbeda, terlepas dari apakah RUU HIP mengubah Pancasila atau tidak. Persepsi publik telah dibangun,” katanya.

Survei dilakukan oleh Indikator Kebijakan dari 13-16 Juli 2020 hingga 1.200 responden melalui telepon. Toleransi kesalahan sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

PSBB Transisi di Jakarta Telah Diperpanjang sampai 30 Juli 2020

Gubernur DKI di Jakarta, Anies Baswedan, memutuskan untuk memperpanjang Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) selama fase transisi fase pertama. Politik Indonesia

Transisi PSBB berlangsung selama dua minggu, mulai Jumat (17/7/2020) besok hingga 30 Juli 2020.

“Di DKI Jakarta, Gugus Tugas memutuskan untuk memperpanjang PSBB fase satu dari transisi itu ke dua minggu ke depan sebelum pindah ke fase kedua,” kata Anies dalam siaran YouTube oleh pemerintah provinsi Jakarta, Kamis. (16/07/2020) di malam hari.

Anies mengatakan bahwa selama masa transisi PSBB yang berlarut-larut, protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19 harus memastikan bahwa protokol tersebut dijalankan dengan disiplin. Dunia Politik dan Ekonomi

Anies meminta semua warga negara untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Selama perpanjangan transisi PSBB, Anies melanjutkan, pemerintah provinsi DKI telah menunda serangkaian kegiatan yang harus diizinkan untuk beroperasi. Ekonomi Indonesia

“Kegiatan yang akan dibuka harus ditunda ke waktu yang lebih aman. Pembukaan bioskop, tempat tertutup lainnya, yang semula direncanakan untuk mengakhiri bulan, ditunda hingga kondisinya menunjukkan kecenderungan membaik,” kata Anies.

Kamis ini adalah hari terakhir implementasi transisi PSBB di Jakarta, sebelum akhirnya diperpanjang lagi hingga 30 Juli 2020.

Transisi PSBB diketahui telah diberlakukan sejak 5 Juni 2020.

Transisi PSBB dilakukan pada awalnya selama 28 hari atau hingga 2 Juli 2020.

Namun, Gubernur Anies memutuskan untuk memperpanjang transisi PSBB hingga 14 hari atau bahkan hari ini.

Transisi PSBB diperpanjang setelah pemerintah provinsi DKI Jakarta melihat skor tiga indikator untuk relaksasi PSBB. Politik dalam dan luar negeri

Selain itu, pemerintah provinsi DKI Jakarta juga melihat penularan Covid-19 dengan tingkat reproduksi (Rt) dalam kisaran 1, di mana seorang pasien dapat menularkan virus ke orang lain.

Read More: Hagia Sophia Ditetapkan Oleh Presiden Turki Sebagai Mesjid

Sebelum memberlakukan PSBB transisi, Pemprov DKI Jakarta menerapkan PSBB dengan berbagai penyesuaian dari 10 April hingga 4 Juni 2020.

Pada hari Kamis, jumlah kumulatif positif Covid-19 kasus di DKI Jakarta mencapai 15.466 kasus.

Dari jumlah tersebut, 9.857 orang dilaporkan telah pulih, sementara 722 meninggal.

Kemudian, 777 pasien dari total Covid-19 kasus masih dirawat di rumah sakit dan 4.110 orang diisolasi secara independen di rumah.

Hagia Sophia Ditetapkan Oleh Presiden Turki Sebagai Mesjid

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa mulai hari ini, Jumat (10/7), fungsi Hagia Sophia yang tinggal di Istanbul akan menjadi masjid.

Seperti dilaporkan oleh AFP, pengumuman Erdogan muncul setelah Majelis Negara Turki mengumumkan pembatalan keputusan pemerintah pada tahun 1934 dan penggunaan kembali Hagia Sophia di sebuah masjid.

Majelis Negara mengadakan sidang pada 2 Juli dengan Asosiasi untuk Perlindungan Monumen Bersejarah dan Lingkungan Turki pada proposal untuk mengoperasikan kembali Hagia Sophia sebagai masjid. Selama periode ini, status Hagia Sophia menjadi museum. Politik Indonesia

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa mulai hari ini, Jumat (10/7), fungsi Hagia Sophia yang tinggal di Istanbul akan menjadi masjid.

Seperti dilaporkan oleh AFP, pengumuman Erdogan muncul setelah Majelis Negara Turki mengumumkan pembatalan keputusan pemerintah pada tahun 1934 dan penggunaan kembali Hagia Sophia di sebuah masjid.

Majelis Negara mengadakan sidang pada 2 Juli dengan Asosiasi untuk Perlindungan Monumen Bersejarah dan Lingkungan Turki pada proposal untuk mengoperasikan kembali Hagia Sophia sebagai masjid. Selama periode ini, status Hagia Sophia menjadi museum.

Pada masa Kekaisaran Bizantium, Hagia Sophia adalah sebuah gereja. Ketika Sultan Muhammad al-Fatih (Mehmed II) mengambil Konstantinopel (Istanbul) dari wilayah Kekaisaran Bizantium pada tahun 1453, ia mengubah bangunan menjadi masjid. Dunia Politik dan Ekonomi

Namun, pemerintah Turki, di bawah kepemimpinan mendiang presiden nasionalis Mustafa Kemal, memutuskan untuk mengubah bangunan menjadi museum.

Upaya untuk mengubah status dan mengoperasikan kembali Hagia Sophia sebagai masjid telah dilakukan sejak tahun 2005. Dua tahun lalu, Mahkamah Konstitusi Turki menolak proposal tersebut.

Beberapa pihak menanggapi keputusan Erdogan, termasuk para menteri pemerintah. Ekonomi Indonesia

Sebelum keputusan pengadilan, menteri hukum Turki Abdulhamit Gul mengirim foto Hagia Sophia ke akun Twitter-nya dengan kata-kata “Selamat atas Jumat yang baik”,

Sementara itu, Menteri Keuangan Berat Albayrak, yang juga menantu Erdogan, tweet melalui Twitter, mengatakan bahwa Hagia Sophia dapat digunakan lagi untuk sholat Muslim.

Read More: Influencer Mainkan Isu Covid-19 Saat Pilkada 2020, Inilah Permintaan Tito

Di sisi lain, menteri kebudayaan Turki, Lissa Mendoni, menyatakan kekecewaannya dengan keputusan Erdogan.

“Nasionalisme yang ditunjukkan oleh Erdogan telah membawa negara itu kembali enam abad,” kata Mendoni dalam sebuah pernyataan.

Warga yang menunggu keputusan majelis negara segera menyanyikan takbir setelah keputusan itu dibuat.

saya tidak setuju

Keputusan Erdogan juga dikritik oleh orang-orang Kristen Ortodoks.

Menteri Luar Negeri Siprus Nikos Christodoulides mentweet kritik tentang keputusan Erdogan melalui akun Twitter-nya.

“Dia sangat mengutuk keputusan Turki tentang Hagia Sophia sebagai upaya untuk menarik perhatian di rumah dan meminta Turki untuk menghormati perjanjian internasional,” kata Nikos. Politik dalam dan luar negeri

Nikos melanjutkan bahwa tindakan Turki “menyebabkan pelanggaran perjanjian internasional dengan mengubah Hagia Sophia, yang merupakan situs warisan dunia dan juga simbol dari iman Kristen Ortodoks.”

Pemimpin Gereja Kristen Ortodoks Timur Istanbul, Patriark Bartolomeu I, telah memperingatkan pada bulan Juni bahwa mengubah status Hagia Sophia di sebuah masjid dapat memicu konflik di kalangan penganut agama.

Pemimpin Gereja Ortodoks Rusia, Patriark Kirill, menyerukan agar keadaan Hagia Sophia dikembalikan ke keadaan normal sehingga menjadi tempat yang netral.

Kirill mengatakan bahwa Hagia Sophia adalah tempat suci bagi orang Kristen Ortodoks.

“Kebanyakan orang Rusia adalah Kristen Ortodoks, jadi apa yang terjadi di Hagia Sophia akan merugikan populasi Rusia,” kata Kirill, seperti dilansir Associated Press.

Erdogan diduga melakukan ini untuk meningkatkan posisi politiknya di antara basis pendukungnya yang mayoritas Muslim. Menurut sebuah survei oleh Istanbul Economic Research Institute pada Juni, ada 46,9 responden yang setuju bahwa Hagia Sophia akan berfungsi sebagai masjid.

Sementara 38,8% responden ingin Hagia Sophia tetap menjadi museum.

Pada masa Kekaisaran Bizantium, Hagia Sophia adalah sebuah gereja. Ketika Sultan Muhammad al-Fatih (Mehmed II) mengambil Konstantinopel (Istanbul) dari wilayah Kekaisaran Bizantium pada tahun 1453, ia mengubah bangunan menjadi masjid.

Namun, pemerintah Turki, di bawah kepemimpinan mendiang presiden nasionalis Mustafa Kemal, memutuskan untuk mengubah bangunan menjadi museum.

Upaya untuk mengubah status dan mengoperasikan kembali Hagia Sophia sebagai masjid telah dilakukan sejak tahun 2005. Dua tahun lalu, Mahkamah Konstitusi Turki menolak proposal tersebut.

Beberapa pihak menanggapi keputusan Erdogan, termasuk para menteri pemerintah.

Sebelum keputusan pengadilan, menteri hukum Turki Abdulhamit Gul mengirim foto Hagia Sophia ke akun Twitter-nya dengan kata-kata “Selamat atas Jumat yang baik”,

Sementara itu, Menteri Keuangan Berat Albayrak, yang juga menantu Erdogan, tweet melalui Twitter, mengatakan bahwa Hagia Sophia dapat digunakan lagi untuk sholat Muslim.

Di sisi lain, menteri kebudayaan Turki, Lissa Mendoni, menyatakan kekecewaannya dengan keputusan Erdogan.

“Nasionalisme yang ditunjukkan oleh Erdogan telah membawa negara itu kembali enam abad,” kata Mendoni dalam sebuah pernyataan.

Warga yang menunggu keputusan majelis negara segera menyanyikan takbir setelah keputusan itu dibuat.

Tidak Setuju

Keputusan Erdogan juga dikritik oleh orang-orang Kristen Ortodoks.

Menteri Luar Negeri Siprus Nikos Christodoulides mentweet kritik tentang keputusan Erdogan melalui akun Twitter-nya.

“Dia sangat mengutuk keputusan Turki tentang Hagia Sophia sebagai upaya untuk menarik perhatian di rumah dan meminta Turki untuk menghormati perjanjian internasional,” kata Nikos.

Nikos melanjutkan bahwa tindakan Turki “menyebabkan pelanggaran perjanjian internasional dengan mengubah Hagia Sophia, yang merupakan situs warisan dunia dan juga simbol dari iman Kristen Ortodoks.”

Pemimpin Gereja Kristen Ortodoks Timur Istanbul, Patriark Bartolomeu I, telah memperingatkan pada bulan Juni bahwa mengubah status Hagia Sophia di sebuah masjid dapat memicu konflik di kalangan penganut agama.

Pemimpin Gereja Ortodoks Rusia, Patriark Kirill, menyerukan agar keadaan Hagia Sophia dikembalikan ke keadaan normal sehingga menjadi tempat yang netral.

Kirill mengatakan bahwa Hagia Sophia adalah tempat suci bagi orang Kristen Ortodoks.

“Kebanyakan orang Rusia adalah Kristen Ortodoks, jadi apa yang terjadi di Hagia Sophia akan merugikan populasi Rusia,” kata Kirill, seperti dilansir Associated Press.

Erdogan diduga melakukan ini untuk meningkatkan posisi politiknya di antara basis pendukungnya yang mayoritas Muslim. Menurut sebuah survei oleh Istanbul Economic Research Institute pada Juni, ada 46,9 responden yang setuju bahwa Hagia Sophia akan berfungsi sebagai masjid.

Sementara 38,8% responden ingin Hagia Sophia tetap menjadi museum.