Oknum Yang Diduga Brimob Buang Kucing ke Parit , Setelah Video Viral Ditelusuri oleh Polisi

Oknum Yang Diduga Brimob Buang Kucing ke Parit , Setelah Video Viral Ditelusuri oleh Polisi

Video viral yang menunjukkan seorang pria berpakaian seperti staf Brimob sedang memainkan anak kucing di selokan. Mengenai hal ini, Polri juga menelusuri kebenarannya.

Seperti yang dilihat detikcom, Rabu (11/4/2020), video berdurasi 13 detik tersebut memperlihatkan seorang pria berdiri di atas jembatan memegang sesuatu dengan tangan kanannya. Salah satu temannya juga menanyakan apa yang dia pegang. Politik Indonesia

“Apa itu rembo, kucing?” seseorang berkata dalam video tersebut.

Read More: 3 Pelaku Penembakan di Tangerang Siap Untuk Disidang

Anda dapat melihat bahwa yang dipegang pria itu adalah seekor anak kucing putih. Tak lama setelah diinterogasi, pria itu tertawa terbahak-bahak. Dunia Politik dan Ekonomi

Polisi nasional mengatakan mereka sedang memeriksa keakuratan video ini. Kini, polisi juga tengah menyelidiki identitas orang-orang yang ada di video tersebut.

“Ya, mereka masih menyelidiki di mana kejadiannya, siapa orangnya,” kata Brigjen Awi Setiyono dari Divisi Humas Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam pesan singkatnya, Rabu (11/04). / 2020). Ekonomi Indonesia

Awi menjamin polisi akan bertindak tegas jika terbukti sebagai anggota Brimob. Mengingat, hal itu melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) 14 Tahun 2011, terkait Kode Etik Profesi Kepolisian (KEPP).

“Meski benar perorangan anggota Brimob, tentunya akan diperlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

“Ini melanggar Perkap 14/2011 tentang kode etik profesi Polri. Pasal 11 tentang etika kepribadian setiap anggota Polri adalah wajib: huruf c. Mematuhi dan menghormati aturan moralitas, aturan agama, nilai-nilai kearifan lokal dan regulasi hukum, ”lanjutnya. Politik dalam dan luar negeri

3 Pelaku Penembakan di Tangerang Siap Untuk Disidang

Ketiga pelaku asal Tangerang Raya tersebut mengajukan pengaduan penetapan status tersangka di Pengadilan Negeri Tangerang. Namun, upayanya gagal setelah hakim menyatakan menolak proses praperadilan ketiga tersangka.

Sidang sebelumnya ditolak, kata Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tangerang Arif Budi Cahyono saat dikonfirmasi, Jumat (30/10/2020).

Dihubungi terpisah, kuasa hukum tersangka, Fiqri Koestiono, dalam petitum permohonan praperadilan mengatakan sebelumnya telah meminta agar penetapan klien tersangka dinyatakan tidak sah. Namun, dengan penolakan permintaan praperadilan, hakim menyatakan status tersangka kliennya tetap berlaku. Politik Indonesia

“Ya benar,” kata Fiqri saat dihubungi terpisah.

Fiqri mengatakan putusan pra-sidang telah dibatalkan sekitar dua minggu lalu. Setelah permohonan praperadilan ditolak, Fiqri mengaku akan fokus pada persidangan pokok kasus tersangka.

JPU menyatakan kasusnya sudah selesai dan siap disidangkan.

“Karena perkara ini sudah P-21, maka kalimat yang dimaksud hanya hukuman,” ujarnya. Dunia Politik dan Ekonomi

Sementara itu, menanggapi putusan praperadilan, Kapolres AKBP Tangerang Selatan Iman Setiawan mengatakan, proses penangkapan dan penetapan tersangka sudah sesuai prosedur. Dengan demikian, status tersangka terhadap tersangka sudah dinyatakan sah.

“Ini menunjukkan proses penangkapan dan pengungkapan sudah sesuai prosedur,” kata Iman terpisah.

Seperti diketahui, tiga tersangka penembakan di Tangerang sudah memproses status tersangka sebelum diadili. Kuasa hukum tersangka, Fiqri Koestiono, mengatakan proses penetapan tersangka yang tidak sesuai prosedur menjadi salah satu alasan partainya mengambil langkah tersebut.

“Terutama karena prosedur penyidikan tersangka, ya. Karena sebelumnya klien kami tidak diidentifikasi sebagai kemungkinan tersangka, melainkan langsung kepada tersangka. Itu yang membuat kami (menyajikan) uji coba pendahuluan, ”kata Fiqri saat dihubungi detikcom, Selasa (10/6). Ekonomi Indonesia

Dia menambahkan, kliennya juga mengaku mendapat tekanan saat pemeriksaan polisi.

Read More: Kebakaran Besar Akibat Panel Listrik di Pasaraya Manggarai Telah Berhasil Dipadamkan

“Ya (di bawah tekanan saat diperiksa). Salah satu alasan kami memperjuangkan prapid (pra-sidang) karena itu, ”ujarnya.

Seperti diketahui, rangkaian penembakan di tujuh TKP di Tangsel dan Kabupaten Tangerang berlangsung selama tiga pekan, mulai Juni hingga Juli 2020. Polisi menyebut ada delapan korban penembakan tersebut.

Kemudian polisi menetapkan tiga tersangka, yakni CLA (19), CHA (19) dan EV (27). Para tersangka mengakui, penembakan itu bermula dari hoax. Mereka berargumen bahwa penembakan tersebut membuat marah pengemudi yang mengira mereka bertindak sombong. Politik dalam dan luar negeri

Penembakan ini dilakukan setiap Sabtu malam atau Minggu dini hari. Tersangka mengemudi dengan mobil untuk menemukan target.

Kebakaran Besar Akibat Panel Listrik di Pasaraya Manggarai Telah Berhasil Dipadamkan

Sebanyak 56 karyawan Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan dikerahkan untuk menangani kebakaran dan asap di Pasaraya Manggarai. Pendinginan selesai setelah api dipadamkan.

“Ada 14 unit, termasuk unit pendukung. Jumlah pegawai 56,” kata Pejabat Piket Sudin Gulkarmat SartonKebakaran Panel Listrik di Pasaraya Manggarai Berhasil Dipadamkano Jakarta Selatan di Pasaraya Manggarai, Jakarta Selatan, Minggu (25/10/2020). Politik Indonesia

Read More: Mahasiswa ini di tangkap polisi di depok akibat menjual ganja untuk membayar uang kuliah

Sartono mengungkapkan, pihaknya berhasil memadamkan api setelah bekerja 2 jam sejak pukul 11.35 WIB. Bahkan waktu tunggu, lanjut Sartono, berakhir pada pukul 13.25 WIB. Dunia Politik dan Ekonomi

Sartono mengungkapkan, pihaknya berhasil memadamkan api setelah bekerja selama 2 jam mulai pukul 11.35 WIB. Bahkan waktu tunggu, lanjut Sartono, berakhir pada pukul 13.25 WIB.

Sedangkan sumber api berasal dari ruang panel listrik yang berada di basement Pasaraya Manggarai. Dia mengatakan petugas polisi berhasil masuk ke sumber api setelah asap disedot dengan lima blower. Ekonomi Indonesia

“Ada kebakaran. Itu karena kami terhalang asap pekat dari pembakaran kabel, tapi begitu kami pakai blower portabel kami berhasil tembus dan terlihat langsung kami padamkan,” ujarnya. Politik dalam dan luar negeri

Mahasiswa ini di tangkap polisi di depok akibat menjual ganja untuk membayar uang kuliah

Seorang pelajar Depok bernama SAZ (19) ditangkap polisi karena kedapatan menggunakan dan menjual 527 gram ganja di kawasan Sukmajaya, Depok, Sabtu (17/10/2020). Politik Indonesia

Kapolsek Bekasi Kota Kompol Armayni mengatakan penangkapan berawal dari laporan adanya gangguan masyarakat yang menyebutkan rumah SAZ pernah menjadi tempat konsumsi dan transaksi ganja. Berdasarkan informasi tersebut, Bareskrim langsung menangkap pelaku yang memperoleh barang bukti ganja, kata Armayni kepada wartawan, Kamis (22/10/2020). Dunia Politik dan Ekonomi

Read More: Gempa Di Mukomuko Bengkulu Sebesar M 5,4 Terasa sampai Padang

Menurut pengakuan SAZ, dia membeli ganja dari buronan polisi bernama Aldi seharga Rp 5,6 juta. Jadi SAZ menggunakan mariyuana yang dia beli dan jual kepada teman-temannya dari kampus. “Berdasarkan hasil pemeriksaan, karena barang bukti ada di tangan mereka, diduga kuat akan terjadi (pedagang dan pengguna),” ujarnya. Ekonomi Indonesia

Di hadapan penyidik, SAZ mengaku terpaksa menjual ganja untuk membayar uang sekolah. “Ya, untuk biaya sekolah,” kata SAZ. SAZ mengatakan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 1 juta dari hasil penjualan pesangon Anda. Biasanya, SAZ menjual ganja ke mahasiswa, serta ke kampusnya sendiri. “Jarang sekali, kadang untuk teman kuliah, kadang untuk pelajar,” ujarnya. Atas perbuatannya, SAZ dikenai pasal 114 ayat 1 ayat 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara. Politik dalam dan luar negeri

Gempa Di Mukomuko Bengkulu Sebesar M 5,4 Terasa sampai Padang

Gempa berkekuatan 5,4 skala Richter (M) di Mukomuko, Bengkulu, dirasakan hingga Padang, Sumatera Barat (Sumatera Barat). Hingga saat ini, belum ada laporan kerusakan akibat gempa tersebut.

Getaran gempa ini terasa di kawasan MMI Padang dan Tua Pejat III (getaran terasa nyata di dalam rumah, seolah-olah ada truk melintas). Sejauh ini dampak kerusakan akibat gempa belum dilaporkan “, jelas kepala Pusat Gempa. BMKG Bumi dan Tsunami Rahmat Triyono dalam keterangannya, Sabtu (17/10/2020). Politik Indonesia

“Hasil pemodelan menunjukkan gempa ini tidak berpotensi tsunami,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Rahmat menilai gempa tidak menunjukkan aktivitas pasca guncangan. Meski demikian, masyarakat tetap disarankan untuk waspada.

Read More: Ketua KAMI Medan Mengakui Ada Unsur Ajakan Demo Rusuh , ’98 di Grup WhatsApp

“Hingga Sabtu 17 Oktober 2020, pukul 08.10 WIB, hasil pemantauan BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas pasca guncangan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terombang-ambing oleh hal-hal yang tidak bisa dibenarkan, ”ujarnya. Dunia Politik dan Ekonomi

BMKG menyebut gempa tersebut sebagai gempa tektonik. Setelah dilakukan update kekuatan gempa menjadi M 5.3.

Gempa berkekuatan 5,3 skala richter (M) 5,3 mengguncang kawasan Mukomuko Bengkulu pada pukul 07.36 WIB. BMKG menyebut gempa itu tektonik. Ekonomi Indonesia

“Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa ini memiliki update parameter dengan magnitude M = 5,3,” kata Kepala BMKG Pusat Gempa dan Tsunami Rahmat Triyono dalam keterangannya, Sabtu (17/9). 10/10). 2020).

Gempa tektonik ini terletak di laut pada jarak 117 kilometer barat daya kota Mukumuko, Bengkulu, pada kedalaman 25 kilometer. Koordinat gempa ini adalah 3,25 Lintang Selatan dan 100,30 Bujur Timur.

Pusat gempa terletak pada koordinat 3.25 LS dan 100.30 Bujur Timur, atau tepatnya di laut pada jarak 117 km barat daya Kota Mukumuko, Bengkulu pada kedalaman 25 km ” dia berkata. Politik dalam dan luar negeri

Ketua KAMI Medan Mengakui Ada Unsur Ajakan Demo Rusuh , ’98 di Grup WhatsApp

Ketua Koalisi Aksi Selamatkan Indonesia (WE) Medan, Khairi Amri, mengakui maraknya aksi demo di WhatsApp Group (WAG) “WE Medan”. Salah satu anggota grup meminta demo seperti tahun 1998.

“(Nama WAG) WE Medan. Saya buat grup WA baru akhir September atau awal Oktober, ini baru. Ya rencana komunitas KAMI begini, karena KAMI sudah dari Sumatera Utara. . sudah mapan ya? Ini Medan yang kita bangun, “kata Khairi dalam wawancara eksklusif dengan detik.com di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin malam (12/10/2020) malam. Politik Indonesia

Khairi kemudian menyebut dirinya pemrakarsa KAMI Medan, sekaligus pengelola WAG. Sejauh yang diingat Khairi, anggota WAG berjumlah 40. Menurut Khairi, dia jarang merevisi isi percakapan di grup “WE Medan” karena kesibukannya. Dunia Politik dan Ekonomi

“Saya penggagas US Medan. Admin (WAG WE Medan), admin ada beberapa orang. (Jumlah anggota WE Medan WAG) tidak banyak, masih sekitar 40. Saya jarang buka, kecuali Itu sudah larut, saya baru membaca. Tapi sebenarnya saya bilang persiapan program, kapan rapat akan diadakan. Tapi kadang ada permainan, kita kirim meme apa adanya, “kata Khairi.

Karena dia jarang mengecek percakapan dalam grup, Khairi melanjutkan, menyadari bahwa dua anggota grupnya telah meminta demonstrasi yang merajalela. Khairi mengatakan dua anggota kelompok itu dibawa bersamanya ke markas besar Kepolisian Nasional. Ekonomi Indonesia

“Ya saya tidak pegang kendati saya mengalami kecelakaan yang terakhir, saya baru membukanya. Saya baru sadar itu isinya. Kadang saya hanya klik saja, saya tidak membacanya, saya akui, saya jarang membaca WA”, Kata Khairi.

“Tidak (ujaran kebencian) SARA, tapi apa adanya, pihak berwenang juga. Undang (demonstrasi) ke kekacauan. Saya terkejut, ‘Ayo lakukan seperti’ 98. ‘, tidak ada dari kami yang tahu hukum bus, tapi kami yakin kami tolak saja, “lanjutnya.

Read More: Tembok Rutan Bangli di Bali Hancur akibat Hujan Deras

Ia lantas mengabarkan bahwa ia bertemu dengan dua anggota kelompok “WE Medan” saat pemilihan presiden 2019. Khairi mengatakan, dua anggota yang menyerukan kerusuhan itu sebenarnya tidak turun ke jalan saat demonstrasi. Politik dalam dan luar negeri

“Ayo ketemu di luar, baik relawan saat Pilpres (2019). Mereka tidak datang (saat WE Medan membagikan makanan kepada pengunjuk rasa),” tutup Khairi.

Sebelumnya, Khairi ditangkap polisi karena diduga merelokasi pengunjuk rasa pada Jumat sore, 9 Oktober 2020. Saat polisi menyita dan menggeledah ponselnya, ditemukan WAG “WE Medan” yang ada undangannya. untuk mengadakan demonstrasi liar.

Tembok Rutan Bangli di Bali Hancur akibat Hujan Deras

Tembok keamanan pusat penahanan kelas II-B negara di Bangli, provinsi Bali, runtuh. Tembok itu ambruk akibat hujan deras yang menggenangi tempat itu.

Runtuhnya tembok penjara kelas II-B di Bangli terjadi pada Sabtu (10/10/2020) sekitar pukul 09.10. Menurut Kepala Humas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali I Putu Surya Darma, runtuhnya tembok itu akibat usia tembok tua dan cuaca ekstrem yang melanda Bali pekan lalu.

Read More: 18 Pelajar Diamankan di Sekitar DPR Akibat ‘Demo Ricuh’

“Temboknya sudah lama jadi Rutan. Mungkin dengan kondisi saat ini di musim hujan tidak kuat, akhirnya roboh. Tidak kena banjir, tapi hanya tembok tua dan pergerakan tanah.” , Kata Suraya. Politik Indonesia

Surya mengatakan, runtuhnya tembok tidak mengganggu aktivitas Rutan. Dindingnya ada di luar.

“Dinding penjara memiliki dua lapis. Dinding luar dan dinding dalam langsung menuju ke blok,” kata Surya. Dunia Politik dan Ekonomi

Sementara itu, narapidana di Rutan masih diperintahkan untuk tetap berada di Rutan. Ekonomi Indonesia

Selain itu, untuk mengantisipasi keamanan dan memilah gangguan yang mungkin terjadi akibat peristiwa tersebut, Kepala Rutan Bangli melakukan berbagai tindakan preventif dengan menginstruksikan 290 orang untuk menahan narapidana di Rutan Bangli. Bangli, termasuk 2 anak yang digendong perempuan WBP yang ditahan di Rutan Bangli, harus tetap berada di kamar kediaman masing-masing dengan pintu tertutup, ”kata Surya. Politik dalam dan luar negeri

18 Pelajar Diamankan di Sekitar DPR Akibat ‘Demo Ricuh’

Sebanyak 18 siswa SMA ditangkap polisi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Para bocah mengaku ingin pergi ke gedung DPR RI untuk mengikuti aksi demo, setelah mendapat informasi, terjadi semrawut demonstrasi.

“Ada 18 orang yang diberi arahan untuk diduga coba datang ke sini (gedung DPR), kita lindungi. Kita dapat informasi lagi. Katanya akan ada kerusuhan, jadi akan kita periksa,” kata Kabag Humas. oleh Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dihubungi. wartawan, Selasa (6/10/2020).

Yusri mengatakan, ke-18 remaja itu tentunya bukan dari kalangan pekerja atau pelajar. Para remaja ini menganggur dan sebagian masih berstatus pelajar SMA. Politik Indonesia

“Ini bukan pekerja, mereka bukan pelajar. Anak-anak yang menganggur, siswa sekolah menengah, ”jelasnya.

Read More: 11 Partai yang ada di Usung Tersangka Korupsi

Ia menambahkan, para remaja ingin datang ke DPR karena mendapat kabar ada kerusuhan di daerah tersebut. Yusri juga mengatakan, polisi tidak menemukan senjata tajam dari 18 remaja tersebut. Dunia Politik dan Ekonomi

“Tidak ada yang namanya (dengan senjata tajam). Mereka melihat beredar dengan SMS-SMS WA nya demo rusuh, mereka mau kesana, mau masuk seperti ini. Ada banyak lelucon, mereka ingin mengikuti semua orang dalam setelan hitam-hitam, ya, kami untuk sementara aman. Ini kami ambil informasinya, ”jelasnya. Ekonomi Indonesia

Para mahasiswa tersebut saat ini sedang diinterogasi oleh polisi. Polisi akan mengembalikan para remaja tersebut setelah orientasi.

“Iya, kita cari informasi dulu, baru kita adakan konferensi, lalu kita pulang,” pungkasnya. Politik dalam dan luar negeri

11 Partai yang ada di Usung Tersangka Korupsi

Calon Pilkada Sumsel Ogan Komering Ulu (OKU) saat ini, Kuryana Azis-Johan Anuar, akan menghadapi kotak kosong. Regenerasi parpol yang lemah dinilai menjadi penyebab tidak ada calon lain yang maju.

Lebih jauh, Johan Anuar, calon wakil bupati, sudah diduga terlibat kasus korupsi. Peran regenerasi parpol menjadi tanda tanya besar karena masih ingin mengajukan calon untuk proses hukum. Politik Indonesia

Pada OKU Pilkada, Kuryana Azis-Johan Anuar diusung 11 partai politik, yakni PKS, PBB, PAN, Golkar, PKPI, PPP, Gerindra, Demokrat, PKB, PDI Perjuangan, dan NasDem.

Pengamat politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Husni Thamrin, mengatakan, parpol gagal melatih kader menjadi calon pemimpin baru.

Alhasil, parpol lebih memilih mengambil dudukan, meski prestasinya belum tentu memuaskan publik.

Read More: Jokowi Meminta Kapolri Untuk Tindak Tegas Pelanggar Protokol Pilkada

“Karena kader yang penting tidak banyak, pemegangnya lebih banyak dijual. Untuk OKU selatan pasti banyak kadernya. Parpol yang tidak mempromosikan, padahal ada fungsi kader parpol,” ujarnya. Thamrin, Jumat (2/10).

Menurut Thamrin, pembelian parpol seperti yang dilakukan Kuryana-Johan di OKU akan mengikis legitimasi satu pasangan calon. Opini publik menjadi skeptis terhadap pelaksanaan pilkada. Dunia Politik dan Ekonomi

Padahal, idealnya pilkada adalah sarana masyarakat untuk memilih pemimpin terbaik di antara beberapa calon yang ada.

“Kalau kotak kosong selalu ada, ini cara termudah untuk memenangkan pilkada. Padahal yang kita inginkan dalam proses pemilu adalah persaingan,” kata Thamrin.

Aksi menggalang dukungan partai juga akan membuat calon kepala daerah terkesan karena memiliki modal yang kuat, baik finansial, sosial, maupun politik, sehingga dianggap mampu memimpin suatu daerah. Memang modal tidak cukup untuk memimpin daerah dengan modal jenis ini. Ekonomi Indonesia

Hasil terburuk yang mungkin terjadi adalah banyak orang ingin mengambil jalan pintas untuk memenangkan proses demokrasi tanpa persaingan. Dengan kekayaan, dukungan partai politik diperoleh.

“Terus beli partai, tapi dampaknya masyarakat skeptis, cuek dengan pilkada. Mereka akan mengira ini hanya trik elit. Ini akan mematikan demokrasi, ”kata Thamrin.

Thamrin menilai fenomena kotak kosong akan memperburuk situasi demokrasi di Indonesia. Pilkada, lanjutnya, adalah saatnya masyarakat memilih calon pemimpin.

Calon Pilkada Sumsel Ogan Komering Ulu (OKU) saat ini, Kuryana Azis-Johan Anuar, akan menghadapi kotak kosong. Regenerasi parpol yang lemah dinilai menjadi penyebab tidak ada calon lain yang maju.

Lebih jauh, Johan Anuar, calon wakil bupati, sudah diduga terlibat kasus korupsi. Peran regenerasi parpol menjadi tanda tanya besar karena masih ingin mengajukan calon untuk proses hukum.

Pada OKU Pilkada, Kuryana Azis-Johan Anuar diusung 11 partai politik, yakni PKS, PBB, PAN, Golkar, PKPI, PPP, Gerindra, Demokrat, PKB, PDI Perjuangan, dan NasDem.

Pengamat politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Husni Thamrin, mengatakan, parpol gagal melatih kader menjadi calon pemimpin baru. Politik dalam dan luar negeri

Alhasil, parpol lebih memilih mengambil dudukan, meski prestasinya belum tentu memuaskan publik.

“Karena kader yang penting tidak banyak, pemegangnya lebih banyak dijual. Untuk OKU selatan pasti banyak kadernya. Parpol yang tidak mempromosikan, padahal ada fungsi kader parpol,” ujarnya. Thamrin, Jumat (2/10).

Menurut Thamrin, pembelian parpol seperti yang dilakukan Kuryana-Johan di OKU akan mengikis legitimasi satu pasangan calon. Opini publik menjadi skeptis terhadap pelaksanaan pilkada.

Padahal, idealnya pilkada adalah sarana masyarakat untuk memilih pemimpin terbaik di antara beberapa calon yang ada.

“Kalau kotak kosong selalu ada, ini cara termudah untuk memenangkan pilkada. Padahal yang kita inginkan dalam proses pemilu adalah persaingan,” kata Thamrin.

Aksi menggalang dukungan partai juga akan membuat calon kepala daerah terkesan karena memiliki modal yang kuat, baik finansial, sosial, maupun politik, sehingga dianggap mampu memimpin suatu daerah. Memang modal tidak cukup untuk memimpin daerah dengan modal jenis ini.

Hasil terburuk yang mungkin terjadi adalah banyak orang ingin mengambil jalan pintas untuk memenangkan proses demokrasi tanpa persaingan. Dengan kekayaan, dukungan partai politik diperoleh.

“Terus beli partai, tapi dampaknya masyarakat skeptis, cuek dengan pilkada. Mereka akan mengira ini hanya trik elit. Ini akan mematikan demokrasi, ”kata Thamrin.

Thamrin menilai fenomena kotak kosong akan memperburuk situasi demokrasi di Indonesia. Pilkada, lanjutnya, adalah saatnya masyarakat memilih calon pemimpin.

Partai politik harus memberikan opsi bagi calon utama daerah. Ia bahkan tidak menyerahkan modal ke calon, sehingga enggan mengambil calon lainnya.

“Terkadang ini hanya masalah orang yang tidak memiliki akses ke partai politik. Parpol dengan jalur hierarki ke atas hanya memilih satu orang, suara rakyat diabaikan, ”kata Thamrin.

Sebelumnya di OKU ada beberapa orang yang ingin memperebutkan Kuryana-Johan. Misalnya Eddy Yusuf yang ingin bekerja sama dengan Helman soal bahan bakar politik PKB dan Hanura.

Namun, Eddy dan Helman kehilangan dukungan party dalam beberapa detik terakhir sebelum merekam. Nominasi melalui saluran individu tidak lagi memungkinkan, sehingga Eddy-Helman tidak dapat bersaing.

Eddy adalah direktur OKU dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Sedangkan Helman adalah pensiunan birokrat yang pernah mengepalai kantor PUPR OKU.

Fenomena OKU juga terjadi di OKU bagian selatan. Cawapres yang diperebutkan hanya beberapa, yakni Popo Ali Murtopo-Sholihien Abuasir.

Pasangan calon itu didukung 12 parpol, yakni PKB, Gerindra, PDI, Golkar, Nasdem, PKS, Perindo, PPP, PAN, Hanura, Demokrat, dan PBB.

Ke depan, membuang kotak kosong menjadi tugas partai politik dan kelompok masyarakat sipil. Padahal, secara legal dan legal, keberadaan kotak kosong itu sah. Namun selayaknya, hal ini akan mengarah pada proses demokrasi yang tidak sehat.

“Kalau dibiarkan akan mematikan demokrasi itu sendiri dan itu berbahaya. Memang banyak yang bilang demokrasi harus menghadapi otoritarianisme, tapi ketika otoritarianisme masuk ke dalam sistem demokrasi, itu akan membunuh di dalam,” kata Thamrin.GeneralAdvancedRich SnippetSocial

– Dunia Politik dan Ekonomi

Edit Snippet Focus Keyword

  • Example: Rank Math SEO

6 / 100

Insert keywords you want to rank for. Try to attain 100/100 points for better chances of ranking.This post is a Pillar ContentSelect one or more Pillar Content posts for each post tag or category to show them in the Link Suggestions meta box.

Basic SEO

  • Focus Keyword does not appear in the SEO title. Make sure the focus keyword appears in the SEO post title too.
  • Focus Keyword not found in your SEO Meta Description. Make sure the focus keyword appears in the SEO description too.
  • Use Focus Keyword in the URL. Include the focus keyword in the slug (permalink) of this post.
  • Use Focus Keyword at the beginning of your content. The first 10% of the content should contain the Focus Keyword preferably at the beginning.
  • Use Focus Keyword in the content. It is recommended to make the focus keyword appear in the post content too.
  • Your content is 532 words long. Consider using at least 600 words. Minimum recommended content length should be 600 words.

Additional

  • URL unavailable. Add a short URL. Permalink should be at most 75 characters long.
  • Use Focus Keyword in subheading(s) like H2, H3, H4, etc.. It is recommended to add the focus keyword as part of one or more subheadings in the content.
  • Add an image with your Focus Keyword as alt text. It is recommended to add the focus keyword in the alt attribute of one or more images.
  • Link out to external resources. It helps visitors read more about a topic and prevents pogosticking.
  • Add DoFollow links pointing to external resources. PageRank Sculpting no longer works. Your posts should have a mix of nofollow and DoFollow links.
  • Keyword Density is 0, the Focus Keyword and combination appears 0 times. There is no ideal keyword density percentage, but it should not be too high. The most important thing is to keep the copy natural.
  • Add internal links in your content. Internal links decrease your bounce rate and improve SEO.
  • Set a Focus Keyword for this content.

Title Readability

  • Use the Focus Keyword near the beginning of SEO title. The SEO page title should contain the Focus Keyword preferably at the beginning.
  • Your title doesn’t contain a positive or a negative sentiment word. Headlines with a strong emotional sentiment (positive or negative) tend to receive more clicks.
  • Your title doesn’t contain a power word. Add at least one. Power Words are tried-and-true words that copywriters use to attract more clicks.
  • Your SEO title doesn’t contain a number. Headlines with numbers are 36% more likely to generate clicks, according to research by Conductor.

Content Readability

  • You seem to be using a Table of Contents plugin to break-down your text.
  • Your Flesch Readability score is -3.61 and is regarded as very difficult. Try to make shorter sentences, using less difficult words to improve readability.
  • Kudos! You are using short paragraphs.
  • You are not using rich media like images or videos. Content with images and/or video feels more inviting to users. It also helps supplement your textual content.

Paragraph

Start with the building block of all narrative.Font sizePreset sizeCustom

Partai politik harus memberikan opsi bagi calon utama daerah. Ia bahkan tidak menyerahkan modal ke calon, sehingga enggan mengambil calon lainnya.

“Terkadang ini hanya masalah orang yang tidak memiliki akses ke partai politik. Parpol dengan jalur hierarki ke atas hanya memilih satu orang, suara rakyat diabaikan, ”kata Thamrin.

Sebelumnya di OKU ada beberapa orang yang ingin memperebutkan Kuryana-Johan. Misalnya Eddy Yusuf yang ingin bekerja sama dengan Helman soal bahan bakar politik PKB dan Hanura.

Namun, Eddy dan Helman kehilangan dukungan party dalam beberapa detik terakhir sebelum merekam. Nominasi melalui saluran individu tidak lagi memungkinkan, sehingga Eddy-Helman tidak dapat bersaing.

Eddy adalah direktur OKU dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Sedangkan Helman adalah pensiunan birokrat yang pernah mengepalai kantor PUPR OKU.

Fenomena OKU juga terjadi di OKU bagian selatan. Cawapres yang diperebutkan hanya beberapa, yakni Popo Ali Murtopo-Sholihien Abuasir.

Pasangan calon itu didukung 12 parpol, yakni PKB, Gerindra, PDI, Golkar, Nasdem, PKS, Perindo, PPP, PAN, Hanura, Demokrat, dan PBB.

Ke depan, membuang kotak kosong menjadi tugas partai politik dan kelompok masyarakat sipil. Padahal, secara legal dan legal, keberadaan kotak kosong itu sah. Namun selayaknya, hal ini akan mengarah pada proses demokrasi yang tidak sehat.

“Kalau dibiarkan akan mematikan demokrasi itu sendiri dan itu berbahaya. Memang banyak yang bilang demokrasi harus menghadapi otoritarianisme, tapi ketika otoritarianisme masuk ke dalam sistem demokrasi, itu akan membunuh di dalam,” kata Thamrin.

Jokowi Meminta Kapolri Untuk Tindak Tegas Pelanggar Protokol Pilkada

Presiden Joko Widodo mengimbau Kapolri Jenderal Idham Azis menindak tegas pelanggar protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada serentak 2020.

Informasi tersebut disampaikan Ketua Komisi Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, usai rapat terbatas dengan Jokowi, Senin (28/9). Politik Indonesia

“Dalam pilkada, Presiden berharap para delegasi dapat menjaga protokol kesehatan secara ketat saat melaksanakan pilkada,” kata Airlangga dalam jumpa pers di Sekretariat Presiden YouTube.

Airlangga menjelaskan, Jokowi enggan jika pelaksanaan pilkada mengarah pada kelompok penularan Covid-19. Oleh karena itu, dengan tindakan polisi yang kuat, potensi keramaian bisa dihindari selama kampanye. Dunia Politik dan Ekonomi

“Agar tidak menjadi rombongan Pilkada nanti,” kata Airlangga.

Jokowi sebelumnya sempat memperingatkan ada tiga kelompok penularan Covid-19 yang perlu diwaspadai, yakni kantor, keluarga, termasuk pilkada.

Ia memerintahkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan polisi untuk memantau secara ketat pelaksanaan pilkada dan mematuhi protokol kesehatan.

Read More: Pimpinan MPR Mengajak Para Mahasiswa KKN Sambil Menyebarkan Moderasi Beragama

Menurut Jokowi, pelaksanaan pilkada tidak bisa ditunda karena tidak ada yang tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Ekonomi Indonesia

Merujuk negara lain, pilkada masih bisa berlangsung di tengah pandemi dengan protokol yang ketat, antara lain Singapura, Jerman, Prancis, dan Korea Selatan.

Sedangkan Peraturan baru Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tidak memuat sanksi tegas berupa diskualifikasi bagi pasangan calon yang melanggar protokol Covid-19. Politik dalam dan luar negeri

KPU berdalih tidak bisa menerapkan sanksi tersebut karena tidak diatur undang-undang.

Hukuman yang terdaftar berkisar dari peringatan tertulis hingga pelaporan ke polisi.

Pada ayat (3) PKPU Nomor 13 Tahun 2020 dijelaskan bahwa polisi dapat melakukan intervensi dengan mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.