Dunia Politik dan Ekonomi

Komite Stabilitas Sistem Keuangan menganggap bahwa stabilitas sistem keuangan nasional masih terjaga.

Namun, panitia yang dibentuk oleh Sri Mulyani Indrawati, Perry Warjiyo, Wimboh Santoso dan Halim Alamsyah berhati-hati tentang tekanan tersebut. Itu terjadi pada nilai tukar rupiah.

KSSK, Sri Mulyani menjelaskan, mencatat potensi tekanan pada nilai tukar rupiah, yang terutama berasal dari faktor-faktor eksternal seperti Dunia Politik dan Ekonomi dan kenaikan yang direncanakan dalam suku bunga acuan oleh Federal Reserve / The Fed dan perang komersial.

Oleh karena itu, stabilitas nilai tukar saat ini menjadi prioritas bagi pemerintah dan BI. Bank sentral juga akan mencari beberapa instrumen moneter untuk mendorong penguatan rupiah.

Baca Selengkapnya : Jabaran Prioritas Politik Luar Negeri Indonesia Menurut Menlu

Dari BI, di sektor moneter, tugas kami adalah memperkuat kombinasi kebijakan moneter dan makroprudensial untuk mempertahankan daya tarik pasar keuangan internal dengan tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi. Fokus politik kami tetap menjadi prioritas untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama nilai tukar rupee dengan mengoptimalkan pilihan instrumen yang ada di BI

Langkah-langkah untuk menyelamatkan Rupiah:

1. Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya atau suku bunga 7 hari pengisian terbalik BI.

Perry menambahkan, BI telah menaikkan suku bunga acuan menjadi 100 basis poin selama 2018. Selain itu, bank sentral juga santai untuk meminjamkan properti dan mengelola likuiditas bank.

2.Pengusaha yang menarik untuk menggunakan Swap Valas murah

BI berjanji untuk membuka lelang pertukaran mata uang lebih sering. Tujuannya, sebagai pertanggungan (coverage) dan menjaga likuiditas. Bank sentral ini akan memberikan nilai tukar mata uang asing yang lebih murah. Saat ini, bunga swap mata uang yang diberikan kepada bank adalah sekitar 6,2% untuk satu bulan dan 7,3% untuk tiga bulan.

Sebagai perusahaan yang memiliki mata uang, mereka membutuhkan rupiah. Sekarang mereka masih ingin memiliki mata uang, mereka tidak perlu menjual mata uang segera, mereka dapat menukar mata uang karena swap murah. Kami menekankan bahwa tidak benar bahwa swap mahal. Mereka harus dari bank ke perusahaan , dalam kasus terbaik, hingga 1%, itu juga sudah mahal. Kami mencoba untuk bertukar swap bisa lebih rendah dan untuk perusahaan yang lebih murah lagi. Instrumen ini disebut cakupan, pertukaran cakupan. Perusahaan yang membutuhkan Mata uang jangka panjang dapat melakukan swap lindung nilai dengan jangka waktu satu tahun

3. Mengurangi impor bahan bakar dan belanja infrastruktur.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan memangkas beberapa impor sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Impor yang akan dibatasi adalah bahan bakar minyak (BBM) dan impor untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur.

Dengan pengurangan ini, beberapa risiko akan diterima, mulai dengan menunda beberapa proyek infrastruktur hingga mengganti bahan bakar dengan menerapkan penggunaan penuh B20.

Penggunaan B20 dapat segera diimplementasikan dan ini akan mempengaruhi impor bahan bakar dan impor pengganti. Kami juga ingin memastikan bahwa proyek ini penting dan mendesak, sehingga dapat ditunda untuk tahun depan.

Politik Dalam dan Luar Negeri

Retno Marsudi selalu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menyebutkan pada pidatonnya mengenai prioritas politik luar negeri Indonesia untuk lima tahun ke depan. Retno mengatkan Dunia Politik dan Ekonomi yang akan diterapkan berlandaskan prioritas empat tambah satu. Hal tersebut karena kelanjutan dari pelaksanaan polugri 5 tahun kebelakang plus penambahan sejumlah bagian.

Salah satu penguatan yang terdapat pada pidato Menteri Luar Negeri Indonesa itu adalah pelaksanaan diplomasi ekonomi. Beliau mengatakan empat plus satu terdiri dari preferensi awal penguatan ekonomi nasional dalam diplomasi internasional. Ini termasuk penguatan dan pengembangan pasar domestik, serta pasar tradisional dan pasar non-tradisional.

Retno juga menambahkan bahwasanya Indonesia merupakan pasar besar, sebab penduduknya yang lebih 260 juta jiwa. Hal itulah yang membuat pemerintah perlu menjalin kerja sama ekonomi pada bangsa lain demi menguntungkan negara pada tingkat bilateral, kawasan, serta dunia. Retno juga menambahkan ada beberapa hal yang perlu diwaspadai yakni menjaga pasar nasional dari produk-produk ilegal seperti dumping atau subsidi asing, sebab dapat merugikan Indonesia. Kewaspadaan itu juga diperlukan lantaran perkembangan ekonomi global yang saat ini rendah, sehingga peningkatan kasus pelanggaran atau produk yang masuk secara ilegal harus semakin di waspadai.

Baca Selengkapnya : Penafsiran Politik Luar Negeri Menurut Sudut Pandang Beberapa Ahli

Prioritas kedua menurut Menlu adalah diplomasi perlindungan. Dalam artian, negara perlu selalu hadir dalam melindungi warga negaranya yang berada di negeri asing. Retno menuturkan agar capaian hal tersebut berhasil, maka mengubah pola pikir kepedulian serta keberpihakan perlu dilakukan. Pemikiran itu disebut sebagai ‘mindset perlindungan’ atau secara baku dapat diartikan sebagai perlidungan cooparet culture atau budaya perusahaan.

Prioritas ketiga yaitu kedaulatan dan kebangsaan, menurut Retno prioritas politik luar negeri ini diperlukan demi menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia. Beliau juga menuturkan bahwa pemerintah juga akan melaksanakan perundingan dalam usaha penyelesaian batas-batas negara. Retno juga mengatakan prioritas ketiga ini dapat menciptakan toleransi, kemajemukan serta demokrasi sehat yang menunjukkan identitas bangsa Indonesia. Kerja sama menindak radikalisme serta terorisme juga akan diperkuat lanjut Retno.

Politik Dalam dan Luar Negeri

Setiap negara memiliki landasan Dunia Politik dan Ekonomi yang disesuaikan dengan kondisi keuntungan dari suatu negara tersebut. Penafsiran politik luar negeri secara umum merupakan arah kebijakan suatu negara demi mengatur hubungan dengan negara lain yang bertujuan untuk kepentingan nasional. Ini dilakukan demi menciptakan kedamaian di antara beberapa negara serta membantu suatu negara memajukan masyarakatnya.

Pedoman atau landasan ini akan ditujukan keluar wilayah suatu negara dari sistem tindakan suatu pemerintah terhadap pemerintahan lainnya. Penafsiran lain politik luar negeri menurut foreign policy adalah suatu skema sebuah negara demi menciptakan hubungan dengan negara lain berdasarkan arah, nilai, keputusan serta sasaran supaya mempertahankan, mengamankan serta memajukan kepentingan nasional pada kancah dunia Internasional.

Maka dari itu, setiap negara memiliki kebijakan dan strategi politik luar negeri sendiri, tergantung pada tujuan negara itu masing-masing. Landasan politik luar negeri suatu negara juga dipengaruhi oleh faktor dalam negeri serta luar negeri. Sehingga bisa disimpulkan bentuk struktur politik luar negeri adalah cerminan dari aspirasi rakyat di suatu negara yang wajib diperjuangkan pemerintah pada dunia Internasional.

Baca Selengkapnya : Pro-Kontra Hukuman Mati Bagi Koruptor Menggoncang Kondisi Politik Dalam Negeri

Pengertian politik luar negeri juga memiliki beberapa penafsiran yang dilakukan oleh para ahli. Agar dapat lebih jelas, anda langsung dapat melihat penjelasan artikel dibawah ini.

• Goldstein

Menurut Goldstein, politik luar negeri merupakan siasat yang dipakai oleh pemerintah untuk menjadi sebuah pedoman dikancah internasional.

• Hudson

Penafsiran politik luar negeri menurut Hudson adalah suatu kebijakan sub-disiplin dari hubungan internaional yang bertujuan demi menjadi panduan bagi negara-negara yang ingin mencitapakan hubungan perdamaian atau permusuhan.

• Plano dan Olton

Plano dan Olton menafsirkan politik luar negeri yaitu kebijakan atau strategi pada tindakan rencana yang diciptakan oleh pembuat keputusan negara demi menghadapi negara lain. Sehingga tercapainya tujuan nasional dalam kancah politik internasional.

• Columbis

Columbis menyakan politik luar negeri adalah penafsiran dari sintesa pada pengejawantahan tujuan serta kemampuan kapabilitas suatu negara.

Politik Dalam dan Luar Negeri

Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan dana yang di pergunakan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sedangkan, menurut Undang-Undang, korupsi adalah tindakan yang melawan hukum, melaksanakan siasat licik untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam suatu korporasi. Korupsi juga bisa dikatakan sebagai tindakan penyelewengan kewenangan pada suatu kesempatan yang bersarana karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau suatu perusahaan.

Korupsi di mata masyarakan sudah menjadi topik yang tidak baru. Terutama negara Indonesia, yang kerap pemerintahannya di tangkap lantaran menggelapkan dana-dana negara. Pada tanggal 9 Desember lalu, dunia memperinganti Hari Anti Korupsi. Peringatan ini dilaksanakan guna agar dapat memerangi tindak korupsi yang sudah merejalela dimana-dimana. Hukuman yang pantas serta efektif agar para koruptor jera sudah tidak lagi menjadi subjek baru di kalangan masyarakat.

Agar dapat menimilasir tindakan kriminal yang sangat merusak keseimbangan negara ini. Banyak perencaan telah di tafsirkan yakni dimulai dari hukuman seumur hidup hingga hukuman mati yang tengah menjadi pro dan kontra pada Dunia Politik dan Ekonomi kita ini. Hal tersebut juga terkait dalam pidato Presiden Jokowi dalam memperingati hari anti korupsi sedunia beberapa hari yang lalu.

Baca Selengkapnya : Dampak Globalisasi Pada Bidang Politik Dalam Negeri

Politik dalam negeri tergoncang karena dalam pidato Presiden RI tersebut mengatakan bahwa ada wacana untuk menghukum mati para koruptor. Hal itu sontak menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Walaupun mungkin wacana hukuman itu merupakan hal lazim di kalangan masyarakat, tetapi di kalangan para politisi wacana tersebut menjadi sebuah perdebatan.

Dalam menanggapi pidato tersebut, Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menanggapinya dengan santai serta masih menunggu proses wacana yang terdapat di pidato Jokowi Tersebut. Jokowi juga menanggapi pada beberapa wawancara media bahwasanya wacana hukuman mati bagi para koruptor itu didasarkan atas kehendak rakyat. Sebab setiap kasus-kasus korupsi terjadi, pihak yang paling dirugikan merupakan masyarakat Indonesia. Sehingga ini menyebabkan panasnya wacana hukuman mati tersebut pada kondisi politik dalam negeri.

Politik Dalam dan Luar Negeri

Globalisasi merupakan proses kemajuan kehidupan yang dapat memberikan kemajuan pada berbagai bidang serta menghubungkan seluruh bangsa dan negara. Arus globalisasi menjangkiti segala bidang kehidupan yang memberikan berbagai macam dampak, baik itu positif maupun negatif. Hal tersebut dapat terlihat pada sosial budaya, globalisasi memberi dampak yang baik berupa kemudahan dalam pertukaran budaya.

Tidak hanya pada sosial budaya atau bidang-bidang lainnya, Dunia politik dan ekonomi juga tidak terlepas dari pengaruh arus globalisasi. Dampaknya pun ada yang positif untuk suatu negara dalam menjalankan politik nasional, serta ada juga dampaknya negatifnya yang dapat mengancam keberlangsungan negara. Lantas apa-apa sajakah yang ditimbulkan globalisasi pada bidang politik dalam negeri? apakah itu berlebihan positif atau negatif? simak langsung artikel dibawah ini.

• Dampak positif globalisasi di bidang politik
  • Membentuk sistem politik dalam negeri

Dampak globalisasi dalam bidang politik kerap dikaitkan dengan kebebasan dalam berpolitik. Sehingga hal tersebut memberikan dampak positif agar dapat membentuk sistem politik di sebuah negara. Sebuah negara bebas memilih sistem politik yang akan diterapkan serta dijalankan, contohnya Indonesia yang mempunyai sistem politik dalam negeri demokrasi dan politik luar negeri bebas-aktif.

Baca Selengkapnya : Multilatelarilisme Merosot, Indonesia Hadapi Tantangan Politik Luar Negeri

- Menjalin hubungan diplomatik antar negara

Hubungan diplomatik dengan negara lain dapat dikatakan sebagai kerjasama antar negara yang menyangkut bidang ekonomi, politik, budaya, serta bidang-bidang lain yang menguntungkan bagi sebuah negara. Hubungan diplomatik juga semakin meningkat akibat adanya arus globalisasi pada sektor politik, sebab globalisasi memudahkan kerjasama internasional antar negara.

• Dampak negatif globalisasi pada sektor politik dalam negeri
  • Masuknya ideologi asing ke sebuah negara

Memang dampak positif globalisasi pada politik dalam negeri dapat membentuk demokrasi yang memberi kebebasan. Akan tetapi kebebasan tersebut dapat disalahgunakan sehingga dapat memicu masuknya ideologi asing ke sebuah negara yang dasarnya tidak sesuai dengan negara tersebut. Hal tersebut dapat menjadi masalah besar, sebab dapat menimbulkan konflik yang menibulkan kericuhan serta menghancurkan sebuah negara.

Politik Dalam dan Luar Negeri

Dalam beberapa waktu belakangan, perkembangan politik ditandai dengan merosotnya multilateralisme. Ini disebabkan lantaran maraknya unilateralisme dalam proteksionisme perdangangan sehingga memunculkan tantangan tersendiri bagi negara Indonesia. Tantangan tersebut pun secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua aspek utama, yakni

• Tantangan filosofis

Tantangan yang terkait filosofis ini, menunjukkan bahwasanya prinsip Dunia politik dan Ekonomi Indonesia yang bebas dan aktif. Sehingga mendorong kepemimpinan Indonesia sebagai masyarakat internasional perlu ikut campur dalam kedamaian dunia dan tidak ikut dalam suatu kelompok kekuatan di dunia ini.

• Tantangan praksis

Tantangan praksis dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, terkait dalam mengoptimalkan diplomasi Indonesia untuk bekerja sama dengan negara-negara lainnya, baik itu ekonomi maupun politik.

Pada masa periode pertama Presiden Jokowi Widodo menjabat, muncul satu kritikan pada politik luar negeri Indonesia yakni merosotnya peran Republik Indonesia sebagai pemimpin tradisional ASEAN. Tergesarnya Indonesia dari kursi kepemimpinan di ASEAN telah lama ditengarai sejak Indonesia mengalami krisis finansial di tahun 1997. Sayangnya, sampai saat ini tak dapat bangkit, bahkan setelah era reformasi dan beberapa kali berganti pemimpin.

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB, harus dioptimalkan untuk mendongkrak tantangan politik luar negeri Indonesia sebagai kepemimpinan dalam masyarakat internasional. Posisi Indonesia pada duan dewan penting PBB harus dijadikan modal utama agar Republik Indonesia dapat melaksanakan lebih banyak penyelesaian konflik yang melibatkan negara berkembang lainnya.

Baca Selengkapnya : Masih Relevankah Politik Luar Negeri Bebas-Aktif Indonesia

Di samping itu, dunia tengah menyaksikan persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok dalam perang dagang. Sehingga pada awalnya Indonesia diharapkan bisa memanfaatkan keadaan tersebut untuk mencapai kepentingan ekonomi nasional. Akan tetapi, harapan tersebut tak gampang untuk mewujudkannya. Alasannya pun tidak hanya karena kalah bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya, namun juga dikarenakan Indonesia sendiri tengah menghadapi tantangan seperti praktik proteksionisme yang juga diterapkan negara-negara lain.

Agar kedua tantangan politik luar negeri Indonesia terjawab, pemerintahan kembali merumuskan bahwasanya Indonesia akan tetap eksis dan mempunyai peran di ASEAN maupun global. Kebijakan tersebut dalam konstelasi politik global yang dinamis dan dilandaskan prinsip bebas dan aktif.

Politik Dalam dan Luar Negeri

Dunia Politik dan Ekonomi bebas aktif Indonesia akan terus mendapat tantangan, akan tetapi Indonesia akan terus memegangnya dan menjalankannya. Ini dilakukan agar menjaga kepentingan nasional sekaligus menciptakan ketertiban dunia. Umumnya, suatu negara tak mungkin dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari kerja sama negara lainnya, termasuk Indonesia. Selaku masyarakat internasional, Indonesia membutuhkan kerja sama dengan negara lainnya untuk memenuhi kebutuhan negaranya sekaligus agar tercapainya kepentingan nasional negara.

Konsepsi politik luar negeri bebas aktif bersifat universal lantaran masih saja menjadi sebuah perdepatan apakah masih relevan atau tidak lagi. Ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan tentang relevansi bebas aktif politik luar negeri indonesia yang dipandang sudah berubah. Pun kondisi sistem internasional dulu sudah berbeda dengan sekarang, sehingga terciptanya keyakinan bahwasanya konsepsi tersebut bersifat universal.

Baca Selengkapnya : Dampak Sistem Demokrasi Pada Politik Luar Negeri Indonesia

Wakil Presiden pertama Indonesia yakni bapak Moh, Hatta merupakan pencetus landasan politik luar negeri bebas aktif. Lantaran pada saat tiga tahun setelah Indonesia merdeka, peperangan terjadi di antara dua blok yakni blok barat dan blok timur. Sehingga Indonesia sebagai negara yang merdeka menerapkan politik luar negeri bebas-aktif. Oleh karena bebas artinya tidak memihak diantara dua kekuatan dunia atau lainnya dan aktif artinya Indonesia akan selalu ikut dalam menciptakan perdamaian dunia.

Salah satu bukti bahwa Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif yaitu pada saat menciptakan kebijakan luar negeri yang sangat penting dam monumental pada Konferensi Asia Afrika(KAA) di bandung pada tahun 1955. Pada saat ini Indonesia tetap relevan menjalankan politik luar negeri, karena pada saat pelantikan periode pertama Presiden Jokowi Widodo ia menyampaikan bahwa akan menjadikan negara indonesia sebagai negara kepulauan dan sebagai negara terbesar di Asia Tenggara yang akan terus menjalankan politik luar negeri bebas-aktif. Presiden Jokowi Widodo juga menambahkan ‘menjalankan politik luar negeri bebas aktif’ akan mengabdikan kepentingan nasional dan ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Politik Dalam dan Luar Negeri

Seperti yang kita semua ketahui, bahwa Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokratis. Demokrasi sendiri merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang dimana semua warganya mempunyai hak setara dalam pengampilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sebagai warga negara tersebut. Demokrasi juga mengizinkan warga negaranya untuk berpartisipasi, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan dalam pengembangan dan pembuatan hukum.

Demokrasi juga terdapat dalam kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Oleh karena itu di Indonesia, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi menurut teori ini. Sistem ini juga turut mempengaruhi politik luar negeri yang ada di Indonesia. Sistem politik luar negeri sendiri adalah arah kebijakan suatu negara agar dapat berhubungan dengan negara lain dengan tujuan kepentingan nasional tersebut pada lingkup dunia internasional.

Biasanya politik luar negeri suatu negara berbeda satu sama lain, sebab itu adalah bagian dari strategi Dunia politik dan ekonomi suatu negara. Indonesia sendiri menerapkan politik luar negeri bebas aktif, lantas apa itu sistem politik negeri bebas aktif??. Sistem politik bebas aktif yakni indonesia memihak salah satu blok kekuatan dan selalu aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.

Baca Selengkapnya : Berada di Zona Merah, Kondisi Politik Dalam Negeri Indonesia Mengkhawatirkan

Karena Indonesia yang menganut sistem politik negeri bebas-aktif, maka negara Indonesia bebas menentukan keinginannya menjadi negara yang berdaulat. Oleh sebab itu, Indonesia tak dapat dipengaruhi oleh negara lain, karena politik luar negeri suatu negara akan berpengaruh pada kualitas hubungan negara dengan negara lain.

Indonesia juga mengapa menerapkan sistem politik luar negeri bebas aktif karena dipengaruhi oleh dua landasan politik yakni landasan ideal dan konstitusional. Kedua landasan tersebut dapat dari landasan ideal yang ada di Indonesia yaitu Pancasila, sebab Pancasila merupakan dasar dari semua kegiatan di Indonesia.

Pada negara kita ini, pemerintahan mengadakan hubungan dengan negara lain dengan diplomasi.
Para pejabat pemerintahan yang menjalankan tugas diplomasi disebut diplomat. Tugas diplomat yakni menghubungkan kepentingan nasional bangsa Indonesia dengan negara-negara lain.

Politik Dalam dan Luar Negeri

Indeks Harga Saham Gabungan, sebut kondisi dunia politik dan ekonomi Indonesia mengkhawatirkan. Direktur perdangangan, Laksono Widodo mengatakan bahwasanya saat ini indonesia di kancah internasional memang selalu terkait kondisi politik. Hal tersebut tentu saja memengaruhi sentimen pasar terhadap situasi di dalam negeri. Mereka telah memperhatikan indeks harga saham gabungan dan melihat bahwa IHSG indonesia semakin melemah selama 3 hari berturut-turut.

Widodo juga menyebutkan bahwa kebetulan berita yang keluar di Indonesia didominasi oleh berita politik, hal itu pun menjadi faktor pengaruh ke pasar. Di pra-pembukaan perdagangan IHSG turun ke level bawah dibandingkan negara tetanngga indonesia dan lanjut terjun bebas hingga beberapa poin. Tidak kurang, indeks saham LQ45 ikut turun hingga beberapa persen, sehingga sebagian besar indeks saham acuan berada di zona merah.

Ini pun menyimpulkan bahwasanya berita politik erat terkait dengan perspektif investor. Terutama yang ingin mengincar kodisi positif, dalam arti kata bahwa invesotr mencari katalis-positif. Akan tetapi kebetulan berita politik dalam negeri yang kurang bagus. Kendati demikian, investor hanya membuat siasat wait-see yang hanya membuat kondisi ini diperkikarakan berlangsung sementara waktu saja.

Baca Selengkapnya : Peneliti CIPS Sebut Keadaan Politik Dalam Negeri Perlebar Ancaman Resesi Ekonomi Indonesia

Hal ini disebutkan oleh Widodo bahwasanya kondisi politik Indonesia tidak akan berlarut-larut. Ia juga menyebutkan indeks zona merah tidak terlalu parah sehingga diharapkan dalam beberapa hari kondisinya kembali normal. Dalam arti sentimen politik dalam negeri Indonesia tidak berkelanjutan kisruh dan kembali lagi ke posisi yang lebih fundamental.

Indeks Harga Saham Gabungan juga mengatakan bahwa sebanyak 197 saham naik indeksnya ke zona hijau, sementara 213 saham lain berada di indek zona merah serta 148 saham yang tidak berubah sama sekali. Volume transaksi perdagangan saham cukup ramai, sehingga total frekuensi perdangangan saham dapat naik berkali-kali lipat dengan volume perdagangan bisa mencapai 16,9 milliar saham.

Investor asing biasanya jual harga beberapa milliar di pasar nasional, yang dapat ditunjukkan oleh beberapa sektor pembentuk IHSG. Ada beberapa sektor saham menguat beberapa diantaranya yakni sektor perkebunan, sektor industri pasar dan sektor infrastruktur.

Politik Dalam dan Luar Negeri

Akhir-akhir ini, kondisi dunia politik dan ekonomi sedang memanas, berbagai peristiwa politik menghiasi lini berita setiap hari. Menurut Pingkan Audrine Kosijungan yang selaku peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies(CIPS), hal tersebut bisa memperlebar ancaman resesi ekonomi untuk Indonesia. Resesi ekonomi tengah menjadi ancaman baru bagi perekonomian global, bahkan sejumlah negara maju tidak luput dari ancalaman ini. Indonesia sebagai negara yang ikut terdampak dalam ketidakpastian ekonomi global, harus waspada dan mengantisipasi ancaman resesi

Bila tidak adanya langkah antisipasi, situasi politik dalam negeri yang sekarang mulai membaik akan tetapi tidak stabil membuat Indonesia rawan terkena resesi ekonomi. Pingkan juga menyebutkan bahwa langkah preventif yang dilaksanakan pemerintah sangatlah penting untuk melindungi perekonomian nasional dari gejolak ekonomi global. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih tergolong cukup realistis dengan target pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, pemerintah wajib mewaspadai ancaman resesi global yang mungkin terjadi pada tahun depan.

Baca Selengkapnya : Jabaran Prioritas Politik Luar Negeri Indonesia Menurut Menlu

Setidaknya ada dua faktor utama yang dapat diantisipasi oleh pemerintah untuk menghadapi gejolak ekonomi global yang tengah berada di ambang resesi ini. Pertama yaitu faktor internal yang mencakup stabilitas kondisi sosial dan politik Indonesia yang berdampak pada pertumbuhan investasi. Sayangnya dinamika politik dalam negeri beberapa bulan belakangan ini kian dinamis. Hal tersebut dapat dilihat dengan masih adanya gelombang demonstrasi yang menuntut parlemen untuk meninjau kembali RUU yang dinilai merugikan rakyat serta kontroversial. Semakin disayangkan juga bahwa beberapa demonstrasi tersebut berujung ricuh dan mendorong sentimen negatif dalam pasar sehingga membuat para investor ngambil langkah ‘menunggu dan memperhatikan’.

Faktor selanjutnya merupakan faktor eksternal yang mencakup kondisi perekonomian dari negara-negara kerjasama bidang dagang maupun para penanam modal asing, hal tersebut tentu mengancam iklim investasi di Indonesia. Pemerintah pun wajib waspada sebab resesi ekonomi dapat menyebar dengan cepat.

Melihat contoh negara tetannga yakni Singapura yang saat ini sedang mengalami perlambatan yang cukup signifikan pada dua kuartal terakhir.

Politik Dalam dan Luar Negeri